Ahmad Zaki Fadlur Rohman
Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Kristalisasi Fakisonalisme PKB dan PKNU Pasca Pemilihan Presiden 2004 Rohman, Ahmad Zaki Fadlur
Jurnal Transformative Vol 1, No 1 (2015): Partai Politik dan Pemilihan Umum
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.911 KB)

Abstract

Artikel ini mencoba untuk melacak kembali konseptualisasi faksi dalam studi partai politik. Faksionalisasi adalah fenomena yang sering hadir di tubuh partai politik. Dalam konteks partai di Indonesia, bentuk faksionalisasi terjadi di PKB. Ketika faksionalisasi semakin tajam dalam PKB tidak dapat dikelola dengan baik, maka ada bola liar yang menyebabkan pembentukan PKNU. Kelahiran PKNU ini merupakan bentuk nyata dari faksionalisasi yang terjadi di PKB. Kelahiran PKNU adalah bukti bahwa faksionalisasi di tubuh PKB tidak dapat dikendalikan dan dikelola dengan baik. Ini merupakan indikasi bahwa organisasi partai politik tidak adaptif terhadap pandangan yang berbeda dan garis politik di PKB. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses pelembagaan PKB namun kokoh dan kuat dalam dinamika bergolak mengelolaan di tubuhnya sendiri.
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DALAM PENGEMBANGAN TATA KELOLA EKOWISATA BOWELE DI DESA PURWODADI KECAMATAN TIRTOYUDO KABUPATEN MALANG Widyanisa, Prila; Rahman, Ahmad Zaki Fadlur; Gustomy, Rachmad
Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ekowisata Bowele merupakan salah satu kawasan pantai yang berpotensi bagus untuk dikembangkan. Ekowisata Bowele menyimpan potensi yang tidak dimiliki oleh pantai-pantai lain di Kabupaten Malang seperti surfing, snorkeling, diving, dan wisata bahari lainnya. Namun dalam pengembangannya masih ditemukan kendala terkait tumpang tindih kewenangan antar lembaga pengelola. Lembaga tersebut adalah Perhutani KPH Malang, LMDH Purwo Wono Asri, Pokmaswas Purwodadi, Ladesta Bowele, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Pada penelitian ini, tujuan peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antar lembaga dalam pengelolaan Ekowisata Bowele di Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti dalam hal ini menggunakan Teori Rational Choice Institutionalism (Peter A. Hall dan Rosemary C.R. Taylor) yang berisi empat indikator, yaitu (1) Keterlibatan Aktor dalam Lembaga (2) Tindakan Aktor dalam Pencapaian Preferensi (3) Interaksi Antar Lembaga dan Kepentingan Aktor, dan (4) Instrumen atau Aturan Lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antar lembaga pengelola Ekowisata Bowele dalam praktiknya masih tumpang tindih. Pengelolaan masih didominasi Perhutani KPH Malang sebagai penerima bagi hasil terbanyak namun tidak melakukan peningkatan Ekowisata Bowele. Pengembangan justru dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dengan memberikan fasilitas pendukung melalui Ladesta. Pada sisi aturan terkait perjanjian kerjasama pengelolaan, terdapat beberapa ketentuan pasal yang dianggap kurang sesuai dan lebih menguntungkan Perhutani.
Kelembagaan Sosiologis Terkait Ketiadaan Politikus Perempuan Partai Keadilan Sejahtera di DPRD Kabupaten Trenggalek Clariesa Brillian; George Towar Ikbal Tawakkal; Ahmad Zaki Fadlur Rohman
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 8 No. 2 (2022): Juli-Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jurnalsospol.v8i2.23304

Abstract

This study aims to explain the implementation of e-parliament through the website of Indonesia Parliament. In order to enhance the role of parliament and democratic values, modern legislatures around the world are making use of technology to bridge the enormous gap between parliamentarians and the public. Electronic parliamentary services or e-parliament are proclaimed as a concept of digital transformation and are expected to have a significant impact on three main things, namely administrative efficiency, improved access, and dissemination of information and interaction with the public. By using a mixed research method of content analysis and case studies in looking at two aspects of e-parliament which include information disclosure and participation, this study resulted in the finding that the implementation of e-parliament on the parliament's website is mostly still at the stage of providing information. Given that the parliament's website does not yet provide a simple tool for interactive communication between parliament and citizens in an effective way.
Analisis Desain Kelembagaan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Kabupaten Lumajang Ahmad Zaki Fadlur Rohman; Ma’rifatul Khoiriyah
Journal of Social and Policy Issues Volume 3, No 2 (2023): April - June
Publisher : Pencerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58835/jspi.v3i2.141

Abstract

The momentum formation of a new status in the staffing structure in Indonesia raises pro and contra, especially for the teaching profession. This is not surprising because it is accompanied by the discourse of eliminating the existence of honorary workers in November 2023. Even though until now the number of honorary workers has dominated compared to the ASN. This study aims to analyze the procurement of PPPK teachers carried out in Lumajang regency using the Institutional Analysis and Development (IAD) point of view. In this case it will be seen how the agenda is designed to attract as many teachers as possible. Methode Using a case study qualitative research method with data collection techniques through interviews and documentation.  The results of the study show that PPPK procurement in Lumajang is running quite well. Succesfully implementing a Merit System so that the selected teachers are truly highly qualified and competent in their fields. It can be concluded the procurement of PPPK teachers has a structured and more objective implementation plan. However, there are still some things that needed improvement such as available formations and affirmation policies.
PENGUATAN POLITIK REPRESENTATIF BAGI PEMILIH PEMULA PILKADA 2024 DI MA AL-IHSAN KREBET BULULAWANG KABUPATEN MALANG Ahmad Zaki Fadlur Rohman; M. Barqah Prantama; George Ikbal Towar Tawakkal
Konferensi Nasional Pengabdian Masyarakat (KOPEMAS) #5 2024 Konferensi Nasional Pengabdian Masyarakat (KOPEMAS) #5
Publisher : Konferensi Nasional Pengabdian Masyarakat (KOPEMAS) #5 2024

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran pemilih pemula sangat penting dalam menjaga pemerintahan yang representatif dan bertanggung jawab. Namun, banyak pemilih pemula belum memahami konsep politik representatif dan pentingnya partisipasi dalam pemilu. Oleh karena itu, kegiatan  pengabdian masyarakat ini diadakan di Madrasah Aliyah Al-Ihsan, Krebet, Bululawang, Kabupaten Malang, dengan tujuan untuk membantu siswa memahami peran mereka sebagai pemilih yang cerdas dan kritis. Kegiatan ini menggunakan metode sosialisasi yang disampaikan oleh para akademisi. Melalui pendekatan interaktif, siswa diberi materi dan diskusi tentang pentingnya partisipasi demokratis dan cara memilih yang bertanggung jawab. Hasil kegiatan menunjukkan pemahaman siswa tentang politik representatif dan kesadaran mereka akan pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu. Hal ini dibuktikan dengan antusiasme dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh siswa. Kegiatan ini berhasil membekali siswa dengan pengetahuan untuk menjadi pemilih cerdas dan kritis, sehingga dapat berkontribusi pada proses demokrasi yang lebih baik.
PENGUATAN POLITIK REPRESENTATIF BAGI PEMILIH PEMULA PILKADA 2024 DI MTS AL-IHSAN KREBET BULULAWANG KABUPATEN MALANG Ahmad Zaki Fadlur Rohman; M. Barqah Prantama; George Ikbal Towar Tawakkal
Konferensi Nasional Pengabdian Masyarakat (KOPEMAS) #5 2024 Konferensi Nasional Pengabdian Masyarakat (KOPEMAS) #5
Publisher : Konferensi Nasional Pengabdian Masyarakat (KOPEMAS) #5 2024

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran pemilih pemula sangat penting dalam menjaga pemerintahan yang representatif. Namun, banyak dari mereka masih kurang memahami konsep politik representatif dan nilai partisipasi dalam pemilu. Oleh karena itu, program pengabdian masyarakat ini diadakan di Madrasah Tsanawiyah Al-Ihsan, Krebet, Bululawang, Kabupaten Malang, untuk membekali siswa dengan pemahaman peran mereka sebagai pemilih yang kritis dan cerdas. Sosialisasi dilakukan oleh akademisi melalui pendekatan interaktif, di mana siswa menerima materi dan berdiskusi tentang pentingnya berpartisipasi dalam demokrasi dan cara memilih secara bertanggung jawab. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa tentang politik representatif dan kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu meningkat. Antusiasme siswa terlihat dari berbagai pertanyaan yang diajukan. Kegiatan ini telah berhasil memberikan siswa pengetahuan untuk menjadi pemilih yang kritis, yang diharapkan dapat memperkuat proses demokrasi di masa depan.
PENGUATAN POLITIK REPRESENTATIF PEMILIH PEMULA PADA PILKADA TAHUN 2024 DI MADRASAH DINIYAH ULYA NURUL IHSAN George Ikbal Towar Tawakkal; M. Barqah Prantama; Ahmad Zaki Fadlur Rohman
Konferensi Nasional Pengabdian Masyarakat (KOPEMAS) #5 2024 Konferensi Nasional Pengabdian Masyarakat (KOPEMAS) #5
Publisher : Konferensi Nasional Pengabdian Masyarakat (KOPEMAS) #5 2024

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilih pemula memiliki peran krusial dalam mempertahankan pemerintahan yang bertanggung jawab dan representatif. Namun, sebagian besar pemilih pemula belum sepenuhnya memahami konsep politik yang representatif dan urgensi partisipasi dalam pemilu. Oleh sebab itu, dilakukanlah kegiatan pengabdian masyarakat di Madrasah Diniyah Ulya Nurul Ihsan dengan tujuan membantu siswa menyadari peran mereka sebagai pemilih yang kritis dan cerdas. Kegiatan ini menggunakan metode sosialisasi yang disampaikan oleh para akademisi melalui pendekatan interaktif, di mana siswa menerima materi dan berdiskusi mengenai pentingnya keterlibatan demokratis serta tata cara memilih secara bertanggung jawab. Dari kegiatan ini terlihat peningkatan pemahaman siswa tentang politik representatif serta kesadaran akan pentingnya keterlibatan aktif dalam pemilu, yang tercermin dari antusiasme mereka dalam mengajukan pertanyaan. Kegiatan ini berhasil membekali siswa dengan pengetahuan untuk menjadi pemilih yang cerdas dan kritis, yang pada akhirnya turut mendukung proses demokrasi yang lebih berkualitas.
Tautan Politik Antara AAM Dengan Konstituen di Dapil Tulungagung II dalam Pemenangan Pileg Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 David Kamaluddin El Barito; Ahmad Zaki Fadlur Rohman
Politicos: Jurnal Politik Dan Pemerintahan Vol. 3 No. 2 (2023): POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/politicos.3.2.2023.106-127

Abstract

In the open proportional legislative election system, the relationship between the legislative candidates and their constituents is the primary factor that determines their electability in parliamentary seats. Especially in areas with a high population, it causes hard efforts for a legislative candidate to spread his influence in society, even though in unconstitutional ways. As a result, the pathology of democracy will slowly emerge and undermine the existing political system. Therefore, the model of the legislative candidate's approach to constituents is considered to be an important thing to study. Not limited to AAM, who is the legislative candidate with the highest electability who succeeded in defeating 107 competitors from 13 different political parties in the 2019 Tulungagung District legislative election in the electoral district of Tulungagung II, which is the electoral district with the largest population in Tulungagung Regency, so this is a question mark about what kind of approach he applied to achieve this victory. Fundamentally, this research is a qualitative research, using in-depth interviews and document studies as data collection techniques, which are then validated using source triangulation techniques based on the Political Linkage Theory by Herbert Kistchelt as the analytical tool. As for the research, the results showed that there was a tendency for AAM to use clientelist linkage as a model for his political linkage with three forms of exchange, first, direct gifts in the form of money, clothing, food and other goods; second, special access in the form of benefits in public affairs through public institutions; and third, preferential access to jobs in the public/private sector regulated by public officials. In addition, this study found two "contradictory" facts between theoretical assumptions and the reality that occurred in the field, namely first, there was no specific targeting of parties receiving goods/services in political exchanges, so that the goods/services were still given even to constituents whose side is politically unpredictable; second, the occurrence of opportunistic defection by constituents to AAM even though he has carried out an iterative exchange control.
Pattern of Partai Solidaritas Indonesia Candidacy In the Selection of DPRD DKI Jakarta Member Candidates In 2024’s General Election Ida Bagus Gede Randika Pradayana; Ahmad Zaki Fadlur Rohman
Politicos: Jurnal Politik Dan Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2024): Politicos: Jurnal Politik Dan Pemerintahan
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/politicos.4.1.2024.22-32

Abstract

This study discussed about the pattern of PSI candidacy in candidates selection for DPRD DKI Jakarta member in 2024’s General Election. This study was motivated because PSI can implementing high degree of participation in their candidacy process. That’s mean the candidacy process of PSI not only an area for elite but also all of the voters. That behavior, has been shown by PSI in the midst of political party situation which trapped in pragmatism. The method of this study is qualitative research with case study research type. Simultaneously, the theory which used in this study is Candidacy Theory who proposed by Gideon Rahat and Reuven. Y Hazan. The result of this study shown that the pattern of PSI candidacy is at a democratic level. It’s said democratic because PSI is able to act inclusively both in nominating candidates and candidates selection process. PSI doesn’t set the special requirements which difficult to fulfill, the PSI’s selectorate involves all of the voters, and the candidates selection is not only an area for a elite. Even though, the candidates nominations seems exclusive, but the most important of inclusive determination is voters involvement in candidacy process.
Three Faces of the Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan in the Omnibus Law Policy of the Job Creation Law Agra Septian Pravito; Ahmad Zaki Fadlur Rohman
Politicos: Jurnal Politik Dan Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2025): Politicos: Jurnal Politik Dan Pemerintahan
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/politicos.5.2.2025.114-127

Abstract

Indonesia’s contemporary political landscape is deeply shaped by the pivotal role of political parties in the formulation of public policy. As the ruling party with one of the largest grassroots constituencies, the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-Perjuangan) holds a decisive influence in legislative decision-making. Katz and Peter Mair. These three faces include: the party in public office, the party on the ground, and the party central office. The research employs a qualitative method with a case study approach, based on interviews with party representatives as well as an analysis of documents, news sources, and academic literature. The research was conducted at the PDIP Branch Leadership Councils located in Depok, Tangerang, and East Jakarta. Data were collected through in-depth interviews with key informants and supported by relevant documentation analysis. The findings reveal a clear discrepancy between PDI-Perjuangan’s ideological commitment to public welfare and its parliamentary faction’s support for the Job Creation Law. This contradiction has sparked disappointment among labour groups and party sympathizers. By analyzing the party's three faces, this study uncovers internal tensions which are legislative elites prioritize political pragmatism, the central office struggles to balance control and coherence, while grassroots cadres resist policies seen as betraying party ideals. The study demonstrates that PDI-Perjuangan’s political decisions are shaped by government pressure, economic interests, and internal fragmentation. Ultimately, the research highlights the ongoing dilemma between upholding party idealism and pursuing strategic political compromise in Indonesia’s legislative process.