Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perancangan Dokumentasi Disaster Recovery Plan Terhadap Data APBD Berdasarkan ISO 24762:2008: (Studi Kasus : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung) Indra Yudha Pratama; Rita Rijayanti; Doddy Ferdiansyah
JURNAL PASUNDAN INFORMATIKA Vol. 1 No. 02 (2022): PasInformatik Edisi 02 Juli 2022
Publisher : Program Studi Teknik Informatika Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1317.114 KB) | DOI: 10.23969/pasinformatik.v1i02.7152

Abstract

Kebutuhan terhadap data yang terus meningkat menjadikan data sebagai aset penting bagi seperti instansi pemerintah. Hal inipun tidak lepas dari risiko kehilangan akses data akibat bencana yang mungkin terjadi setiap saat. Dewan perwakilan rakyat (DPRD) Kota Bandung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung yang memiliki tugas Pokok melaksanakan Pengawasaan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD Kota Bandung nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) diatur dengan peraturan daerah. Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung masih belum memiliki dokumen terkait dengan disaster recovery plan, karena tidak lepas dari kemungkinan terjadinya bencana seperti; bencana alam, kebakaran, kesalahan manusia, data corrupt, maupun serangan kepada sistem seperti virus. Mengingat data yang tersimpan di DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kota Bandung sangatlah penting yang memiliki dasar hukum dan dilindungi Undang-Undang, maka penelitian ini bertujuan untuk merancang dokumen Disaster recovery plan yang difokuskan pada penggunaan teknologi informasi (TI) untuk pemulihan kinerja sistem, aplikasi atau sebuah fasilitas komputer yang dijalankan dari suatu tempat yang berbeda (off-site) ketika terjadi situasi darurat di DRPD Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Risk Assessment.
SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI KESATUAN BRIGIF MEKANIS SATU PENGAMAN IBU KOTA/JAYA SAKTI SELAMA PANDEMI COVID-19: The Work System of the State Civil Apparatus in the Brigif Mekanis Satu Pengaman Ibu Kota/Jaya Sakti During the COVID-19 Pandemic Indra Yudha Pratama; Wiratno
AMICUS CURIAE Vol. 2 No. 3 (2025): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v2i3.24014

Abstract

The COVID-19 pandemic has brought major changes to people's lives, including its impact on the work system. Various policies are implemented as an effort to adjust the work system during the COVID-19 pandemic. In connection with this, this study aims to identify whether the implementation of the latest work system of the State Civil Apparatus (ASN) during the Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM) in the Brigif Mekanis 1 Safety of the Capital / Jaya Sakti Unit is in accordance with the applicable laws and regulations, and to find out the obstacles faced. This research uses a normative juridical method with a descriptive approach, which is sourced from primary and secondary data, and data collection is carried out through literature study. The results showed that the determination of the latest work system of ASN in the Brigif Mekanis 1 Safety of the Capital / Jaya Sakti Unit during PPKM set a maximum office attendance of 50%. In addition, the obstacles that arise related to the implementation of the new work system during PPKM are not significantly felt.