Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

REKONSILIASI EKONOMI ADAT MINANGKABAU DENGAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENYELAMATKAN MORALITAS PEREMPUAN MINANG Yunimar Yunimar; Adi Prawira
Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi Vol 9, No 1 (2023): VOLUME IX NO 1 APRIL 2023
Publisher : Jurnal Menara Ekonomi : Pelatihan dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/me.v9i1.4267

Abstract

Sedemikian pesatnya tuntutan zaman dan derasnya pengaruh budaya luar yang melahirkan emansipasi wanita dan kesetaraan gender sehingga perempuan Minang mengalami kehilangan jati diri serta terjadinya dekadensi moral sebagai efek dari pergeseran nilai nilai adat Minangkabau yang berangsur memudar. Fatalnya lagi secara signifikan peranan perempuan Minang telah mengalami kehilangan hak perlindungan adat (sektor Domestik) yang beralih kepada aktifitas kesetaraan gender tanpa batas (sektor publik) dengan terjadinya kecenderungan pergeseran bentuk keluarga dari keluarga luas (exstended family) tinggal dalam satu rumah gadang, menjadi keluarga inti (nuclear family) tinggal dalam satu rumah individu, maka secara tidak langsung juga lebih menguatkan peran suami atau ayah dalam tanggung jawabnya yang semakin penting dan perannya sebagai “mamak” (paman-saudara laki-laki pihak ibu-red) dalam keluarga besar yang semakin berkurang. Akibatnya penguasaan harta pusaka tinggi yang dulunya sifatnya vital secara Ekonomi Adat yang berprinsip kepemilikan komunal sebagai bentuk perlindungan ekonomi perempuan Minang, akhirnya beralih fungsi menjadi harta pusaka rendah secara Ekonomi Syariah yang berprinsip kepemilikan individualis, sehingga identitas dan status sosial perempuan Minang  mengalami nasib malang menjadi wanita tuna susila atau budak di negeri orang. Maka peran Ninik Mamak para Pemangku Adat serta pemerintah dan dunia pendidikan sangat dibutuhkan untuk mengupayakan mengembalikan hak hak perempuan Minangkabau melalui rekonsiliasi Ekonomi Adat dengan Ekonomi Syariah agar sejalan dalam pencapaian kesejahteraan ekonomi masyarakat adat Minangkabau.Kata Kunci : Rekonsiliasi Ekonomi Adat Minangkabau  Dengan Ekonomi Syariah dalam Menyelamatkan Moralitas Perempuan Minang
PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ASET NAGARI PADA PEMERINTAH NAGARI PAGARUYUNG Adi Prawira; Yunimar Yunimar
Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi Vol 9, No 1 (2023): VOLUME IX NO 1 APRIL 2023
Publisher : Jurnal Menara Ekonomi : Pelatihan dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/me.v9i1.4258

Abstract

 Penelitian ini menjelaskan bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset nagari pada pemerintah nagari Pagaruyung.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam terhadap narasumber dan observasi lapangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung kelokasi penelitian. Hasil dari penelitian berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Terkait transparansi dalam pengelolaan aset di nagari Pagaruyung dapat dilihat dengan kemampuan nagari Pagaruyung yang mana nagari sudah menjalankan amanat Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 itu sendiri, hal ini dapat dilihat dari tahap perencanaan aset nagari Pagaruyung telah disusun melalui penerapan asaz musyawarah yang dilaksanakan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) dengan menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan. Terkait akuntabilitas dalam pengelolaan aset yang dilakukan oleh pemerintah nagari Pagaruyung terbilang baik tercermin pada perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendaliaan yang dilakukan oleh nagari Pagaruyung, dapat dilihat pada pelaporan aset nagari Pagaruyung yang bisa di pertanggung jawabkan dan dapat diterima oleh pihak Inspektorat. Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Aset Tetap, Pemerintah Nagari
MARGIN, PLAFOND PEMBIAYAAN DAN PELAYANAN ACCOUNT OFFICER TERHADAP NON PEFORMING FINANCING Nasfi; Yunimar; Adi Prawira; Eka Febrianti; Asnah
Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Vol. 20 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jieb.v20i2.12408

Abstract

Bank Syariah dalam beroperasional meningkatkan kinerja salah satunya ditentukan oleh faktor atau rasio Non Peforming Financing (NPF). Kinerja NPF dipengaruhi oleh Margin , Plafond dan Pelayanan Account Officer. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh Margin Pembiayaan, Plafond Pembiayaan dan Pelayanan Account Officer terhadap Non Peforming Financing (NPF) bank syariah, bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Jenis Penelitian Kuantitatif dengan sampel semua perbankan syariah yang beroperasional di Kota Bukittinggi, responden 70 orang dan data dianalisis dengan analisis regresi linear berganda serta waktu penelitian dari Juni sampai Desember 2022. Hasil penelitian, persamaan analisis regeresi linear berganda Y = 7,853 + 0,016X1 + 0,130X2 + 0,647X3, hasil uji F nilai Fhitung 30,940 > Ftabel 2,73, tingkat keyakinan 95% dan signifikan 0,05, disimpulkan pengaruh variabel independen (X1, X2 dan X3) terhadap variabel dependen (Y) dengan simultan. Hasil uji parameter individual menjawab hipotesis pertama diketahui Margin (X1) tidak mempengaruhi NPF secara sifnifikan, jawaban hipotesis kedua dan ketiga, Plafond dan Pelayanan Accoint Officer memiliki pengaruh terhadap NPF perbankan syariah. Islamic banks in their operations improve performance, one of which is determined by the factor or ratio of Non-Performing Financing (NPF). NPF performance is influenced by Margin, Ceiling and Account Officer Services. The aim of the study was to determine the effect of Financing Margins, Financing Ceilings and Account Officer Services on Non-Performing Financing of Islamic banks, Islamic commercial banks and Sharia Rural Bank. Type of Quantitative Research with a sample of all Islamic banking operations in the City of Bukittinggi, 70 respondents and data were analyzed using multiple linear regression analysis and the research time was from June to December 2022. The results of the study, the equation of multiple linear regression analysis, Y = 7.853 + 0.016X1 + 0.130X2 + 0.647X3, F value test results Fcount 30.940 > Ftable 2.73, 95% confidence level and 0.05 significant. concluded the effect of the independent variables (X1, X2 and X3) on the dependent variable (Y) simultaneously. The results of the individual parameter test answer the first hypothesis, it is known that Margin (X1) does not significantly affect NPF, the answers to the second and third hypotheses, Ceiling and Account Officer Services have an influence on NPF of Islamic banking.
ANALISIS PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BPRS HAJI MISKIN PANDAI SIKEK BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO. 4 TAHUN 2000 Rizda Octaviani; Rifqul Afif; Adi Prawira; Choirul Umam
Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 5, No 2 (2022): Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/muamalatuna.v5i2.1411

Abstract

Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Haji Miskin Pandai sikek Berdasarkan Fatwa MUI No. 04 Tahun 2000.Skripsi. Tanah Datar : STES Manna Wa Salwa, 2020. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad Pembiayaan murabahah pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek serta kesusaian pengelolaan pembiayaan murabahah berdasarkan fatwa MUI No. 04 tahun 2000. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara (interview) dengan pihak bank dan nasabah bank serta dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dapat di simpulkan bahwa Skema pembiayaan murabahah pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek ini selalu menggunakan akad wakalah terlebih dahulu sebelum adanya akad murabahah. Dimana pihak BPRS memberikan uang kepada nasabah untuk mewakilii BPRS membeli barang yang menjadi objek pembiayaan muhabarah. Proses pembiayaan muhabarah di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek sudah sesuai dengan FATWA DSN-MUI No 4 tahun 2000 tentang pembiayaan murabahah. Hal ini dapat dilihat dari prosedur pembiayaan Murabahah Di BPRS Haji Msikin Pandai Sikek yaitu: pertama nasabah mengajukan pembiayaan murabahah kepada pihak BPRS, Ke-dua pihak BPRS menjelaskan prosedur dan persyaratan pembiayaan , ke-tiga pihak BPRS akan mengecek kelengkapan berkas dan melakukan survei lapangan, ke-empat pihak BPRS dan nasabah melakukan negosiasi dan akad perjanjian serta penyertaan jaminan, ke-lima pihak BPRS akan melakukan pembelian barang, ke-enam pihak BPRS memberikan buku tabungan angsuran yang harus di bayar nasabah sesuai kesepakatan.