Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Evaluasi Kebijakan Transportasi Indonesia: Studi Literatur Review Pembelajaran Dengan Korea Selatan Puji Arifin; Didin Muhafidin; Ramadhan Pancasilawan
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 2 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i3.322

Abstract

Transportasi publik mengacu pada seluruh alat transportasi saat penumpang tidak bepergian menggunakan kendaraan milik sendiri/kendaraan pribadi. sedangkan angkutan umum adalah suatu sarana untuk memindahkan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Salah satu masalah kota-kota besar/metropolitan adalah kemacetan. Kota metropolitan sangat dianjurkan untuk memiliki mode transportasi publik yang memadai, mencukupi kebutuhan masyarakat dan terjangkau. Kajian literatur mengenai kebijakan transportasi dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan kebijakan transportasi di Indonesia dengan Korea Selatan. Hasilnya adalah penyelenggaraan transportasi publik di Indonesia khususnya di kota-kota besar dinilai masih sangat jauh dari harapan. Kendala-kendala yang dihadapi adalah kurangnya sarana transportasi publik, infrastruktur yang memadai, tata ruang kota yang buruk dan pelayanan dalam angkutan umum itu sendiri. Selain hal-hal tersebut, kurang terjangkaunya transportasi publik ke permukiman penduduk membuat masyarakat lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian. Kendala-kendala tersebut menjadi tantangan pemerintah ke depannya untuk memperbaiki sistem transportasi publik melalui kebijakan-kebijakan yang diambil agar sesuai dengan harapan masyarakat.
Evaluasi Kebijakan Transportasi Indonesia: Studi Literatur Review Pembelajaran Dengan Korea Selatan Puji Arifin; Didin Muhafidin; Ramadhan Pancasilawan
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 2 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i3.322

Abstract

Transportasi publik mengacu pada seluruh alat transportasi saat penumpang tidak bepergian menggunakan kendaraan milik sendiri/kendaraan pribadi. sedangkan angkutan umum adalah suatu sarana untuk memindahkan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Salah satu masalah kota-kota besar/metropolitan adalah kemacetan. Kota metropolitan sangat dianjurkan untuk memiliki mode transportasi publik yang memadai, mencukupi kebutuhan masyarakat dan terjangkau. Kajian literatur mengenai kebijakan transportasi dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan kebijakan transportasi di Indonesia dengan Korea Selatan. Hasilnya adalah penyelenggaraan transportasi publik di Indonesia khususnya di kota-kota besar dinilai masih sangat jauh dari harapan. Kendala-kendala yang dihadapi adalah kurangnya sarana transportasi publik, infrastruktur yang memadai, tata ruang kota yang buruk dan pelayanan dalam angkutan umum itu sendiri. Selain hal-hal tersebut, kurang terjangkaunya transportasi publik ke permukiman penduduk membuat masyarakat lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian. Kendala-kendala tersebut menjadi tantangan pemerintah ke depannya untuk memperbaiki sistem transportasi publik melalui kebijakan-kebijakan yang diambil agar sesuai dengan harapan masyarakat.
Dynamics Of Indonesian Agricultural Policy From 1945-2022 Riezky Ruskandi Natadireja; Sinta Ningrum; Ramadhan Pancasilawan
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 4 No. 7 (2024): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v4i7.1539

Abstract

Over several decades, agricultural policies have undergone changes considering societal dynamics. The development of land policy changes is divided into three periods: Landreform (1963-1965), National Agrarian Reform Program (PPAN) (2007-2014), and Agrarian Reform (2017-2019). The dynamics of land policies are fundamental for shaping more inclusive and comprehensive policies in the future, as land policies encompass many aspects of social and economic life. The purpose of this research is to describe the development of land policies in Indonesia from 1945 to 2022. The research method used is qualitative with a normative legal approach, exploring principles or standards of positive law. The research findings highlight the agricultural dynamics from the period of President Sukarno to Joko Widodo, focusing significantly on Agrarian Reform, which heavily influences every natural resource. During Sukarno's period, initial national agrarian arrangements were made. Since Soeharto took office, the issue of Agrarian Reform nearly disappeared and was not implemented. President Habibie revived Agrarian Reform. During the leadership of Gus Dur, Megawati, and SBY, they were pioneers of reform after Habibie. During their governance, issue of Agrarian Reform continued to strengthen, alongside the growth of food resources and attention to imported food products and farmers. During President Jokowi's tenure, the concept of Agrarian Reform strengthened further and was demonstrated to the public, successfully enacting implementation regulations. Political considerations related to agrarian issues should at least result in legal order and harmonization of different legal systems. The political connection with national agricultural laws should ideally have beneficial effects in the future.