Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warisan Budaya Indonesia Khoiratul Ummah; Lala Anggina Salsabila; Reh Bungana
Jurnal JURISTIC Vol 4, No 01 (2023): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v4i1.3902

Abstract

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 sudah secara kentara mendeskripsikan warisan budaya apa saja yang bisa dilindungi sang Undang-Undang hak cipta, misalnya proteksi terhadap warisan budya diatur pada Undang-undang No 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta termasuk warisan budaya angklung termasuknya. Perlindungan aturan menggunakan adanya pengayoman menurut pemerintah terhadap warganya sekaligus menaruh kepastian aturan yang berkaitan menggunakan hak-hak rakyat negara & jua terdapat hukuman bagi para pihak yang melanggar peraturan tersebut. Meskipun demikian pelaksanaannya belum berjalan aporisma lantaran kurangnya pemahaman menurut artis tari. Salah satu cara buat melindungi ciptaanya menggunakan mendaftarkannya meskipun registrasi kreasi.Perlindungan hukum Internasional  terhadap warisan budaya bangsa indonesia telah diatur baik dalam bentuk gentle law dan hard law, namun dalam kenyataanya masih ada kasus-kasus yang warisan budaya dalam perspektik hukum Internasional, Indonesia mempunyai Undang-undang hak Cipta No 19 Tahun 2002 namum belum ada peraturan pelaksana untuk melindungi tari tradisional indonesia telah meratifikasi convention for the Safe guarding of the Intangible Cultural heritage 2003 (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda) dengan dikeluarkannya Terbukti dengan mendapat pengakuan bahwa budaya-budaya yang diklaim oleh Negara lain merupakan budaya asli yang berasal dari Indonesia. Ini ditunjukkan dengan terdaftarnya budaya-budaya Indonesia tersebut di dalam consultant list of Intangible Cultural historical past of Humanity.
Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan Di Desa Bah Tobu Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun Cindy Ayu Lestari; Khoiratul Ummah; Nurul Azmy Pratiwi; Julia Ivanna
Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) Vol 2 No 3 (2023): Juli
Publisher : Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/mude.v2i3.4023

Abstract

The purpose of this study was to see how the Government's Role in Overcoming Damage to Road Infrastructure in Bah Tobu Village, Dolok Batu Nanggar District, Simalungun Regency. The research method used is descriptive research using qualitative methods. The results of this study are that the inhibiting factor in the construction of road infrastructure in Simalungun Regency is the limited budget or available funds, while the development that will be carried out is quite large and extensive with limited budgets available, so the development is not smooth. And also the lack of attention from the Simalungun government and sustainable road maintenance. With road damage such as being able to hamper travel and can cause traffic accidents, it is hoped that the regional government or related agencies will immediately follow up on this matter.
Dampak Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Politik Lokal Di Medan Estate Laurenty Simanjuntak; Maria Clara Elfrisma Manalu; Khoiratul Ummah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6881

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana dampak dari kebijakan otonomi daerah dalam proses politik masyarakat yang ada di medan estate, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang dimana dalam pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data wawancara yang menggunakan teknik pengumpulan random sampling. Dalam hasil dari penelitian ini dapat ditemukan fakta bahwa otonomi daerah memiliki peranan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik lokal yang dapat dilihat dari pengimplementasian otonomi daerah melalui penyuluhan dan seminar terbuka menjelang hari hari pesta demokrasi.