Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Supremasi Hukum

TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM SOPIR TAKSI ONLINE MEREKAM VIDEO SEKS DIRINYA DENGAN SEJUMLAH KORBAN UNTUK MEMPEROLEH UANG Imam Rahmaddani
SUPREMASI HUKUM Vol 16 No 02 (2020): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v16i2.740

Abstract

Kebutuhan masyarakat dalam transportasi online menjadi kebutuhan mendasar saat ini tidak terlepas dari kemudahan mengunakan aplilkasi dalam gengaman tangan dari telpon selular, jumlah jasa penyedia transportasi, dan harga yang sudah ditentukan dari jarak tempuh. Mengunakan aplikasi kendaraan online tidak sulit cukup memiliki meng-install aplikasi transportasi online mengisi identitas diri mulai dari nomor telpon, alamat dan memasukan sejumlah uang kedalam aplikasi tersebut kita bisa langsung melakukan pemesanan kendaraan yang dituju dengan memilih tujuan dan membayar dengan menggunakan uang secara tunai maupun mengunakan uang yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi penyedia jasa. Komunikasi antar pengguna jasa dan sopir taksi online mengunakan aplikasi yang sudah disediakan hingga percakapan apapun bisa disampaikan melalui hal tersebut, dari kemudahan ini disalahgunakan oknum sopir taksi online untuk melakukan komunikasi berlanjut setelah mengantar penumpang, respon dari penumpang terhadap percakapan setelah mengantar penumpang oleh sopir taksi online menjadi pintu masuk pertama hal yang dilakukan untuk melakukan pertemuan berikutnya dengan maksud tujuan yang lain sehingga hubungan asmara tidak dapat dibendung dengan melakukan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan oleh sopir online kepada penumpangnya terjadi tidak hanya satu orang dan banyak korban dari perbuatan tersebut hingga merekam perbuatannya dan dijadikan alat untuk menakut-takuti korban untuk memberikan sejumlah uang dengan maksud tidak akan di sebar luaskan video yang sudah direkam.
TINJAUAN YURIDIS SERTA PERAN MASYARAKAT DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENGATASI POLITIK UANG (MONEY POLITIK) DI PEMILIHAN UMUM Imam Rahmaddani
SUPREMASI HUKUM Vol 18 No 02 (2022): Supremasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v18i2.3017

Abstract

In general, money politics fits into a transactional political pattern, in which votes are exchanged for goods or services. This study aims to study and analyze the legal provisions governing money politics, the role of the public and the KPU in fighting money politics, and the impact of money politics on Indonesian democracy. Subject selection, data tracking, determining research focus, collecting data sources, presenting data, and compiling reports are the steps in this research process. In this study, documentation was used to collect data by finding data about the variables studied in papers, journals and reports. Content analysis is used to analyze data, which can be cross-checked based on context. Law Number 10 of 2016 and Law Number 1 of 2015 prohibit political parties or coalitions of political parties from receiving compensation in any form during the nomination process for governor, mayor or regent. Keywords: Regulation; Public; KPU; Money politic.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FAKTOR DAN DAMPAK PERCERAIAN DI PENGADILAN ( ANALISIS KASUS DI PENGADILAN AGAMA SUBANG Imam Rahmaddani
SUPREMASI HUKUM Vol 19 No 01 (2023): Supremasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v19i1.3349

Abstract

Divorce is the best option if every choice and effort has been made to remove the barriers and resolve all these issues but to no avail. Divorce is no longer seen as a taboo lifestyle choice because it is seen as an instant solution to all household problems. In society, divorce is a common thing. The research method used is the data source in the form of primary data in the form of laws and regulations to analyze cases. Meanwhile, secondary data are journals, books, and so on. File documents in the form of the number of cases that were entered at the Subang Religious Court. The purpose of this study is to determine the number of cases, the impact of divorce and the factors that cause divorce. The results of the research are the highest level of divorce cases in the form of contested divorces and talak divorces in the Subang Religious Court. The factors causing divorce to increase in the Subang Religious Court are economic problems, constant fighting, and there is no longer harmony in the household. Keywords: Divorce; Religious courts; Factor; and Impact.