Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Law Reconstruction BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Berajah Journal
Hasnah Aziz
Universitas Islam Syekh Yusuf
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Dentistry Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Penyuluhan Hukum Mengenai Dampak Korupsi, Narkoba, dan Begal Dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Bernegara Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Imam Rahmaddani; Eko Syukri Mulyadi; Hasnah Aziz; Siti Humulhaer; Adam Febryansyah; Anita Sandra Dewi; Arya Pradana Putra; Darma Pakpahan; Dedy Sanjaya; Eka Nurhayati; Miswar Mustari; Rendy Kurniawan; Syahra Miftahul Zannah; Syukur Yakub; Tyas Nisa Utami; Tirta Jaya Laksana; Moch Bintang Syahputra; Rachman Hakim; Antonius Richard Roesnadi
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v4i2.5102

Abstract

Kejahatan semakin marak terjadi di Indonesia terutama di daerah-daerah dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kejahatan timbul dari adanya kesempatan bagi pelaku melakukan kejahatan seperti kejahatan korupsi, narkoba, pencurian, begal, dan sebagainya. Oleh karena itu, pelaku perlu mendapatkan hukuman untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya di lembaga pemasyarakatan. Pada pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dilatarbelakangi adanya kekurangan informasi dan pemahaman mengenai hukum tentang dampak dari korupsi, narkotika, dan begal pada warga binaan pemasyarakatan di Lapas Pemuda Kelas IIA Kota Tangerang. Tujuan diadakannya pengabdian kepada masyarakat yaitu untuk memberikan pemahaman tentang ilmu hukum kepada peserta warga binaan pemasyarakatan mengenai hukum agar memahami dampak dari korupsi, narkoba, dan begal. Metode pengabdian yang dipakai yaitu dengan beberapa tahapan dari awal sampai selesai pengabdian, seperti mulai dari survey ketempat lokasi, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi, dan laporan. Selain metode dari tahapan tersebut, pengabdian menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, peraturan, ataupun artikel ilmiah yang bertujuan dijadikan bahan analisis dalam menyelesaikan laporan dan artikel ilmiah. Kesimpulan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yaitu menghasilkan sebuah pemahaman keilmuan bagi warga binaan pemasyarakatan mengenai aturan dan dampak dari korupsi, narkotika, dan begal di tengah masyakat, serta menjalin kerjasama hubungan baik antara Kanwil Kementrian Hukum dan HAM dengan Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
The Distribution of Children's Inheritance in the Islamic Law and Custom Law’s Perspective Hasnah Aziz
International Journal of Law Reconstruction Vol 7, No 1 (2023): International Journal of Law Reconstruction
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v7i1.30895

Abstract

The families who leave the world forever, especially the parents of children, will leave an inheritance, but inheritance becomes a problem of disputes between children which can cause a rift between blood relatives. This research aims to discuss in legal studies regarding the distribution of child inheritance, as well as discuss the parties entitled to inheritance. The research approach method is in the form of a normative approach to concepts, theory, and law, the research is descriptive analysis in nature, uses library research, and is analyzed using secondary legal materials in the form of books, journals, or laws. The results and conclusions of this study are that the provisions of Islamic inheritance law tend to divide inheritance among as many heirs as possible, by dividing a certain portion among several heirs, while the customary law of distribution is carried out on the principle of harmony on the will of the heirs in a friendly atmosphere.
Penyuluhan Hukum Mengenai Dampak Korupsi, Narkoba, dan Begal Dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Bernegara Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Imam Rahmaddani; Eko Syukri Mulyadi; Hasnah Aziz; Siti Humulhaer; Adam Febryansyah; Anita Sandra Dewi; Arya Pradana Putra; Darma Pakpahan; Dedy Sanjaya; Eka Nurhayati; Miswar Mustari; Rendy Kurniawan; Syahra Miftahul Zannah; Syukur Yakub; Tyas Nisa Utami; Tirta Jaya Laksana; Moch Bintang Syahputra; Rachman Hakim; Antonius Richard Roesnadi
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v4i2.5102

Abstract

Kejahatan semakin marak terjadi di Indonesia terutama di daerah-daerah dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kejahatan timbul dari adanya kesempatan bagi pelaku melakukan kejahatan seperti kejahatan korupsi, narkoba, pencurian, begal, dan sebagainya. Oleh karena itu, pelaku perlu mendapatkan hukuman untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya di lembaga pemasyarakatan. Pada pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dilatarbelakangi adanya kekurangan informasi dan pemahaman mengenai hukum tentang dampak dari korupsi, narkotika, dan begal pada warga binaan pemasyarakatan di Lapas Pemuda Kelas IIA Kota Tangerang. Tujuan diadakannya pengabdian kepada masyarakat yaitu untuk memberikan pemahaman tentang ilmu hukum kepada peserta warga binaan pemasyarakatan mengenai hukum agar memahami dampak dari korupsi, narkoba, dan begal. Metode pengabdian yang dipakai yaitu dengan beberapa tahapan dari awal sampai selesai pengabdian, seperti mulai dari survey ketempat lokasi, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi, dan laporan. Selain metode dari tahapan tersebut, pengabdian menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, peraturan, ataupun artikel ilmiah yang bertujuan dijadikan bahan analisis dalam menyelesaikan laporan dan artikel ilmiah. Kesimpulan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yaitu menghasilkan sebuah pemahaman keilmuan bagi warga binaan pemasyarakatan mengenai aturan dan dampak dari korupsi, narkotika, dan begal di tengah masyakat, serta menjalin kerjasama hubungan baik antara Kanwil Kementrian Hukum dan HAM dengan Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
ANALISIS YURIDIS, ONTOLOGIS, DAN REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM PERBANKAN NASIONAL (Kajian Hukum Perbankan Syariah dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif) Ani Wahyuni; Hasnah Aziz; Ahmad Fahrul Rozi; Oky Rona Wijaya; Regina Yura Fitriah Sari
Berajah Journal Vol. 6 No. 3 (2026): Berajah Journal
Publisher : CV. Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/bj.v6i3.526

Abstract

The existence of Islamic banking in Indonesia constitutes a juridical, philosophical, and sociological necessity within the national legal system. The rapid development of Islamic financial institutions demands legal certainty, especially concerning the implementation of sharia principles in banking agreements and customer protection mechanisms. This study aims to analyze the ontological and juridical position of sharia principles within the Indonesian banking system, examine the legal problems in the implementation of Islamic banking contracts in relation to the principle of freedom of contract under the Civil Code, and reconstruct legal protection mechanisms for Islamic banking customers in both litigation and non-litigation dispute settlement. This research employs normative legal research with statutory, conceptual, philosophical, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed using descriptive qualitative methods. The findings reveal that sharia principles have transformed from religious norms into imperative positive law (dwingend recht) through Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking. Nevertheless, the implementation of sharia contracts still encounters normative conflicts between the principle of freedom of contract and sharia restrictions such as the prohibition of riba, gharar, and maysir. In practice, standard contracts frequently create bargaining inequality between banks and customers. Furthermore, dispute resolution mechanisms remain fragmented due to the dualism between civil procedural law and sharia economic law. The reconstruction of legal protection requires harmonization between national procedural law and Islamic economic law, strengthening mediation institutions and non-litigation settlement mechanisms, and codifying Islamic economic law into statutory legislation to guarantee legal certainty, justice, and consumer protection in the national Islamic banking system.
PERLINDUNGAN HUKUM DANA NASABAH DALAM EKOSISTEM DIGITAL WALLET HASIL INTEGRASI PERBANKAN DAN FINTECH DI INDONESIA Opik Sepriadi; Hasnah Aziz; Salman Al Ghifari; Unggul Budi; Ridwan
Berajah Journal Vol. 6 No. 3 (2026): Berajah Journal
Publisher : CV. Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/bj.v6i3.541

Abstract

The development of financial technology and digital transformation in the banking sector has led to the integration of digital wallet services as part of the modern payment system in Indonesia. This integration provides convenience, efficiency, and financial inclusion for society. However, the increasing use of digital wallets also raises various legal risks, particularly concerning customer fund protection, digital transaction security, personal data leakage, account misuse, and weak accountability mechanisms in the event of consumer losses. This study aims to analyze the legal protection of customer funds within the digital wallet ecosystem resulting from the integration of banking and fintech services in Indonesia, including an analysis of electronic contracts and digital transaction security based on Indonesian positive law. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that legal protection for customer funds has been regulated through various laws and regulations, including Consumer Protection Law, Electronic Information and Transactions Law, Personal Data Protection Law, as well as regulations issued by Bank Indonesia and the Financial Services Authority. Nevertheless, these regulations still face challenges such as regulatory disharmony, weak supervision of fintech companies, and low digital literacy among the public. Therefore, regulatory harmonization, strengthened cybersecurity systems, enhanced regulatory supervision, and stronger accountability of digital financial service providers are necessary to ensure legal certainty and optimal protection for customer funds.
Co-Authors Adam Febryansyah Ahmad Fahrul Rozi Ani Wahyuni Anita Sandra Dewi Antonius Richard Roesnadi Arya Pradana Putra Darma Pakpahan Dedy Sanjaya Eka Nurhayati Eko Syukri Mulyadi Imam Rahmaddani Miswar Mustari Moch Bintang Syahputra Oky Rona Wijaya Opik Sepriadi Rachman Hakim Regina Yura Fitriah Sari Rendy Kurniawan Ridwan Salman Al Ghifari Siti Humulhaer Syahra Miftahul Zannah Syukur Yakub Tirta Jaya Laksana Tyas Nisa Utami Unggul Budi