Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesia Berdaya Indonesian Journal of Law and Economics Review
Arba Arba
Fakultas Hukum, Universitas Mataram
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Administrasi Pertanahan (Studi Kasus Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kota Bima) Heri Wahyudi; Arba Arba; Widodo Dwi Putro
Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2023515

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran pemerintah daerah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum,perlindungan hukum dalam sengketa kepemilikan tanah pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum.penyelesaian masalah Administrasi Pertanahan Program Operasi Nasional Agraria (PRONA) dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dimana penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian, bahwa Peran pemerintah daerah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan tanah bagi instansi yang memerlukan tanah dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut dengan tahap Perencanaan, Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Penyerahan Hasil, sehingga penyedia bertanggungjawab mewujudkan keadilan bagi masyarakat terdampak pengadaan tanah dalam kegiatan relokasi banjir. Perlindungan hukum kepemilikan tanah termuat Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penyelesaian masalah Pertanahan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Perlakuan Pemerintah Daerah Kota Bima terhadap para subjek yang bersengketa antara lain menguji Kebenaran kepemilikan Objek dan subjek hukum tanah,Mengetahui riwayat dan akar permasalahan Sengketa, Konflik atau Perkara. Upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah Administrasi Pertanahan Program Operasi Nasional Agraria (PRONA) dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan menggunakan pendekatan non peradilan atau mediasi.
Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing Menurut Hukum Positif di Indonesia Dewi Juliana; Arba Arba; Djumardin Djumardin
Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023)
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2023546

Abstract

Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui dan dapat memberikan suatu gambaran yang sangat jelas tentang pelaksanaan pembubaran Perseroan Terbatas  Penanaman Modal Asing menurut hukum positif, dan kedua untuk menganalisis akibat hukum pembubaran Perseroan Terbatas Penanaman Modal  Asing perseroan terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, UU Penanaman Modal memberikan kewenangan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan pembubaran. PT PMA melaporkan pembubaran kepada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan penyerahan surat izin usaha. Kedua, Implikasi hukum dari pembubaran PT PMA di Indonesia mencakup kewajiban melaporkan pembubaran menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kewajiban membayar seluruh kewajiban perusahaan yang diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pembagian asset yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemutusan hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan berakhirnya kontrak bisnis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Regulating Virtual Land Sales in Indonesia's Metaverse: Mengatur Penjualan Tanah Virtual di Metaverse Indonesia Baiq Riska Anggi Safitri; Arba Arba; Diangsa Wagian
Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol. 19 No. 1 (2024): February
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijler.v19i1.990

Abstract

This study explores the legal challenges and implications of virtual land sales through the metaverse in the context of Indonesia's digital era 5.0, focusing on consumer protection and the prevention of digital crimes. The primary aim is to analyze the legal framework governing these transactions and assess their conformity with the principles of valid contracts under Indonesian civil law. Employing a normative research methodology, the study evaluates existing regulations and legal literature to understand the current legal landscape. The findings reveal a lack of specific legislation in Indonesia regarding virtual land transactions in the metaverse, categorizing them under general electronic transactions governed by the Electronic Information and Transactions Law. Despite this, these transactions generally meet the legal requirements of a valid contract in Indonesian civil law, such as mutual consent, competency, a specific object, and a lawful cause. However, the study underscores the need for specific regulations to provide legal clarity and enhanced protection for parties involved in virtual land sales, considering the unique and virtual nature of the transaction objects. The research concludes with a call for international collaboration to contribute to the development of a balanced and contemporary global legal framework for metaverse transactions. Highlights: Absence of Specific Legislation: Current Indonesian laws do not specifically address virtual land sales in the metaverse, creating legal ambiguity. Electronic Transaction Classification: Virtual land sales are generally governed by Indonesia's Electronic Information and Transactions Law, aligning them with other electronic transactions. Need for Enhanced Legal Protection: Given the unique nature of virtual transactions, there is a significant need for specific regulations to ensure legal clarity and protect the rights of parties involved. Keywords: Metaverse, Virtual Land Sales, Indonesian Law, Electronic Transactions, Legal Framework
Co-Authors Baiq Riska Anggi Safitri Dewi Juliana Diangsa Wagian Djumardin Djumardin Heri Wahyudi Widodo Dwi Putro