<![CDATA[Abstract: Changes in regulations in Indonesia aim to develop law in accordance with the times. One of the regulations that was changed was the PP on Civil Servant Discipline which was originally regulated by PP No. 53 of 2010 and then replaced by PP No. 94 of 2021. There is an interesting thing found by the author when one of the severe disciplinary penalties in PP No. 53 of 2010 mentions a penalty of "dishonorable dismissal as a civil servant". Then in PP No. 94 of 2021, this penalty is abolished. Then the author is interested in analyzing the severe disciplinary punishment in Government Regulation No. 94 of 2021 from the perspective of maqa?id al-shari'ah. This research is a normative legal research and uses a statute approach and conceptual approach. The results of this study, namely maqa?id al-shari'ah analysis of severe disciplinary punishment for violations of divorce permits by Civil Servants according to Government Regulation Number 94 of 2021, show that the regulation is in accordance with the concept of maqa?id al-shari'ah, namely hif? al-'ir?i (maintaining honor). That the most severe punishment in the severe disciplinary punishment in Government Regulation No. 94 of 2021 is “dismissal with honor not at his own request as a civil servant” pays more attention to the professional rights of civil servants. Abstrak : Perubahan regulasi di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan hukum sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu regulasi yang diubah yaitu PP tentang Disiplin PNS yang semula diatur oleh PP No. 53 Tahun 2010 kemudian diganti dengan PP No. 94 Tahun 2021. Terdapat hal menarik yang ditemukan oleh penulis ketika salah satu hukuman disiplin berat pada PP No. 53 Tahun 2010 menyebutkan adanya hukuman “pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS”. Kemudian pada PP No. 94 Tahun 2021, hukuman tersebut dihapuskan. Lantas penulis tertarik untuk menganalisis hukuman disiplin berat pada PP No. 94 Tahun 2021 menurut perspektif maqa?id al-shari’ah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini yaitu analisis maqa?id al-shari’ah terhadap hukuman disiplin berat atas pelanggaran terhadap izin perceraian oleh Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 menunjukkan bahwa peraturan tersebut telah sesuai dengan konsep maqa?id al-shari’ah yaitu hif? al-‘ir?i (memelihara kehormatan). Bahwa hukuman paling berat dalam hukuman disiplin berat pada PP No. 94 Tahun 2021 adalah “pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS” lebih memperhatikan hak profesi PNS.]]>
