Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Hak Penguasaan Negara dalam Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Sesuai dengan UU Minerba Ayuk Suryaningsih; Allena Marvelia Silalahi; Aqila Herdinyanto Sanjaya
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v5i2.1262

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak penguasaan negara terhadap bidang pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan UU minerba. Metode penelitian yang akan dilakukan adalah dengan metode penelitian normatif yuridis yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis yang dilakukan dengan preskriptif. Hasil penelitian yang didapatkan adalah UU minerba ini adalah UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara yang dimana dalam UU ini menjelaskan mengenai IUP dan IUPK yang sebelumnya berupa kontrak karya yang masih membuat Indonesia inferior. Dengan adanya izin IUP dan IUPK ini Indonesia telah menjadi superior dari perusahaan atau investor asing yang melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi pertambangan. Selain itu, UU ini mengalami perubahan dengan adanya UU No. 3 Tahun 2020 yang memiliki fokus utama untuk memindahkan penguasan pengontrolan pertambangan ke tangan pemerintah pusat dari pemerintah daerah dikarenakan izin yang dikeluarkan pemerintah daerah mengalami banyak permasalahan dan juga terdapat peraturan yang tumpang tindih dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Legal Protection for Workers Experiencing Unilateral Wages Cuts by Companies Due to the Covid-19 Pandemic Allena Marvelia Silalahi
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 1 (2023): June 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i1.462

Abstract

One of the issues that is currently surfacing is companies cutting workers' wages due to the Covid-19 pandemic. Actual wage deductions can be made in labor or wage regulations if they are based on: In accordance with the agreement between the employer and the worker and of course the applicable legal provisions. However, it is also true that many companies are cutting wages without workers' consent due to poor business conditions exacerbated by the pandemic. The survey method used in this research is a prescriptive law survey method, namely a survey that uses secondary information sources based on positive law in the field of employment as the main source of information. In the case that occurred at PT Y Bandung City, the company failed to fulfill the requirements and obligations to workers/laborers due to unilateral wage deductions. The way to reduce worker/labour wages during the Covid-19 pandemic was supposed to be with an agreement between the company and workers/labourers and it turned out that PT Y Bandung did not fulfill what was required of Law No.13. Mandate related to employment and Sekda No. 3 of 2020 mentions cutting wages during the Covid-19 pandemic and must be in line with the company's agreement.