Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Hak Penguasaan Negara dalam Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Sesuai dengan UU Minerba Ayuk Suryaningsih; Allena Marvelia Silalahi; Aqila Herdinyanto Sanjaya
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v5i2.1262

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak penguasaan negara terhadap bidang pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan UU minerba. Metode penelitian yang akan dilakukan adalah dengan metode penelitian normatif yuridis yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis yang dilakukan dengan preskriptif. Hasil penelitian yang didapatkan adalah UU minerba ini adalah UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara yang dimana dalam UU ini menjelaskan mengenai IUP dan IUPK yang sebelumnya berupa kontrak karya yang masih membuat Indonesia inferior. Dengan adanya izin IUP dan IUPK ini Indonesia telah menjadi superior dari perusahaan atau investor asing yang melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi pertambangan. Selain itu, UU ini mengalami perubahan dengan adanya UU No. 3 Tahun 2020 yang memiliki fokus utama untuk memindahkan penguasan pengontrolan pertambangan ke tangan pemerintah pusat dari pemerintah daerah dikarenakan izin yang dikeluarkan pemerintah daerah mengalami banyak permasalahan dan juga terdapat peraturan yang tumpang tindih dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
An Analysis of the Legal Protection of Mineral and Coal Mining Activities in Indonesia which Impacts the Climate Around Mining Areas Aqila Herdinyanto Sanjaya
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 1 (2023): June 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i1.464

Abstract

The right to life and the right to welfare are two human rights that are often violated because of problems that hinder their protection and settlement in mining areas. Disputes arise when mining companies operate in an area, leading to social discord. How are mining permits issued in Indonesia? is the question posed at the heart of this thesis. and How does the law protect local residents from harm in mining areas? Philosophical strategies and enactment of moral laws are used in this research. Permits to operate mining companies in Indonesian territory are granted through a Mining Concession Work Agreement (PKP2B). Mining Business Permits (IUP), People's Business Permits (IUR), and Special Mining Business Permits (IUPK) are the three types of mining permits available in Indonesia. So that local communities and mining companies can work together and supervise each other, preemptive legal protection in the form of granting rights to local communities to manage and employ minerals and coal as well as the obligation to protect the ecosystem. Mining companies must be aware of their rights over natural resources, including dues, land payments, and reimbursement for the direct impacts of mining, even though an oppressive form of legal protection is that mining must be carried out on customary lands of indigenous peoples.