Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS HAK IMUNITAS BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Andry Rahman Arif
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 19 No 2 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v19i2.941

Abstract

ABSTRAK  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dibekali dengan beberapa hak yang diberikan oleh negara salah satunya adalah hak kekebalan. Hukum Pokok tersebut tertuang dalam UUD 1945 (UUD 1945), dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), dan Tata Cara DPR No.1 Tahun 2014. Pelaksanaan hak tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun pada hakekatnya seorang anggota DPR tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapatnya dalam rapat atau di luar rapat, dan juga termasuk karena sikap, tindakan, kegiatan yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenangnya.  Kata Kunci: Hak Imunitas, DPR Perwakilan Republik Indonesia.
ANALISIS HAK IMUNITAS BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Andry Rahman Arif
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 19 No 2 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v19i2.941

Abstract

ABSTRAK  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dibekali dengan beberapa hak yang diberikan oleh negara salah satunya adalah hak kekebalan. Hukum Pokok tersebut tertuang dalam UUD 1945 (UUD 1945), dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), dan Tata Cara DPR No.1 Tahun 2014. Pelaksanaan hak tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun pada hakekatnya seorang anggota DPR tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapatnya dalam rapat atau di luar rapat, dan juga termasuk karena sikap, tindakan, kegiatan yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenangnya.  Kata Kunci: Hak Imunitas, DPR Perwakilan Republik Indonesia.
Assessing Digital Literacy Skills among Indonesian University Students in the Age of Society 5.0 Intan Islamia; Andry Rahman Arif
Jurnal Educative: Journal of Educational Studies Vol. 9 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/educative.v9i2.8678

Abstract

Students, as the younger generation, must have adequate digital literacy skills to adapt and develop in this era. This research aims to identify and analyze portraits of students' digital literacy skills in Indonesia in the 5.0 era. This research used quantitative methods involving 99 student respondents from various campuses throughout Indonesia. The instrument used in this research is a questionnaire developed by Nugroho (2020), which uses the digital literacy measurement component from Digital Digital Literacy Across the Curriculum (Hague & Payton, 2010) with a reliability score of α = 0.961. The research results showed that most (73%) respondents were in the medium digital literacy skills category. The results also show that stu3edents achieved high scores in the skills components of seeking and selecting information, communication, digital security, collaboration, and creativity. Mid-average scores were achieved for the functional skills component, critical thinking, and evaluation abilities. Meanwhile, the lowest score was in the social and cultural understanding component. The findings of this research can be used for various purposes, such as designing digital literacy education and training programs that are right on target, developing digital tools and platforms that are easy to use by people with various levels of digital literacy, and creating effective policies and regulations related to digital literacy.