Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX PRIVATUM LEX CRIMEN
Imelda Tangkere
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL DI WILAYAH LAUT INDONESIA SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEDAULATAN NEGARA Fernando Oktaviardy; Cornelis Dj. Massie; Imelda Tangkere
LEX PRIVATUM Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penangkapan ikan secara ilegal, merupakan kejahatan terhadap kedaulatan negara. Penangkapan ikan secara ilegal tersebut bertentangan dengan konvensi hukum laut Internasional UNCLOS 1982, dan Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas undang-undang no. 31 tahun 2004 tentang perikanan beserta peraturan lainya. Beberapa peristiwa hukum yang terjadi di wilayah perairan yang merupakan kedaulatan di Indonesia seperti kasus penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal-kapal asing yang berasal dari negara tetangga yang di perairan Natuna, perairan Sulawesi Utara, perairan Arafura, dan perairan Maluku. Oleh karena itu penelitian yang menggunakan metode yuridis normative, dengan bahan-bahan hukum penunjang lainya, akhirnya menyimpulkan bahwa negara dapat melaksanakan penegakan hukum sebagai implementasi kedaulatan, dan hak-hak berdaulat terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan teritorial, perairan pedalaman, hingga ke perairan Zona Ekonomi Eksklusif, berdasarkan hukum internasional yaitu UNCLOS. Sedangkan penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal berdasarkan UU Perikanan, dapat dilakukan dengan menenggelamkan, meledakkan, dan membakar kapal pencurian ikan secara ilegal. Kata kunci: Penangkapan ikan Ilegal, Wilayah Laut, Kejahatan, Kedaulatan Negara.
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI DAN MEMELIHARA TERUMBU KARANG SEBAGAI SUMBER DAYA LAUT Mefia J. Pertiwi; Caecilia J.J. Waha; imelda tangkere
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 1 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem di laut yang memiliki banyak manfaat. Bagi manusia, terumbu karang sering dimanfaatkan sebagai objek penelitian, objek wisata, dan kegiatan pendidikan. Sedangkan bagi habitatnya, terumbu karang berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat berkembang biak, serta tempa untuk mencari makan oleh ekosistem sekitarnya. Kerusakan terumbu karang dapat berakibat fatal bagi habitat dilaut. Kerusakan terumbu karang dapat terjadi oleh faktor manusia dan faktor alam. Faktor alam dapat berupa gempa tektonik, perubahan iklim, pemanasan global, dan bencana alam lainnya. Sedangkan faktor manusia dapat berupa pencemaran lingkungan laut, penangkapan ikan secara ilegal, aktivitas penambangan, serta aktivitas lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan terumbu karang. Perlindungan dan pemeliharaan terumbu karang termasuk sebagai perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut dan lingkungan hidup. Kata Kunci : Terumbu Karang, Perlindungan Terumbu Karang, Perlindungan Lingkungan Hidup
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 Amanda Graysela Mawikere; Imelda Tangkere; Stevan O. Voges
LEX PRIVATUM Vol. 14 No. 1 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) menurut undang-undang nomor 18 tahun 2017 dan untuk mengetahui mekanisme perlindungan hukum terhadap Pekerja. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi landasan hukum utama perlindungan PMI, mencakup fase sebelum, selama, dan setelah bekerja. Meski demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti terlihat dalam kasus Annisah dan Reni. Perlindungan PMI melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah pusat, daerah, BP2MI, dan P3MI, namun masih ada celah dalam pelaksanaan tanggung jawab. Selain hukum nasional, perlindungan PMI juga diatur dalam perjanjian kerja dengan negara tujuan dan hukum internasional, meski penegakan dan koordinasi antar negara masih perlu ditingkatkan. UU ini juga berupaya memberikan perlindungan dasar bagi pekerja migran non-prosedural sebagai warga negara Indonesia. 2. Perlindungan hukum PMI diatur UU No. 13/2003 dan UU No. 18/2017. Meski kerangka hukum komprehensif, implementasi masih terkendala keterbatasan yurisdiksi dan kerentanan PMI di luar negeri. BP2MI dan SISKOTKLN dibentuk namun celah implementasi masih ada. Tingginya pekerja tidak prosedural menunjukkan lemahnya pengawasan dan perlindungan . Hambatan bahasa, budaya, dan akses informasi tetap signifikan. Kapasitas diplomatik, literasi hukum, penegakan sanksi, dan penyesuaian strategi untuk menjembatani kesenjangan kebijakan dan implementasi. Kata Kunci : perlindungan hukum, pekerja migran indonesia
IMPLEMENTASI EKSTRADISI BURONAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI Jonatan Siagian; Imelda Tangkere; Lusy K.F.R Gerungan
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tentang ekstradisi menurut undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi dan untuk mengetahui implementasi ekstradisi buronan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi merupakan dasar hukum nasional yang mengatur prinsip, syarat, dan mekanisme ekstradisi dalam rangka penegakan hukum pidana lintas negara. 2. Implementasi ekstradisi buronan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 menunjukkan bahwa secara prosedural, mekanisme ekstradisi telah diatur secara sistematis dan berjenjang, mulai dari tindakan pendahuluan berupa penahanan sementara, pengajuan permintaan ekstradisi secara administratif, pemeriksaan yudisial oleh pengadilan, pengambilan keputusan oleh Presiden sebagai otoritas eksekutif, hingga pelaksanaan penyerahan buronan. Kata Kunci : ekstradisi, buronan, undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi
KEPASTIAN HUKUM HAK KONSUMEN ATAS PEMADAMAN LISTRIK OLEH PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) TALAUD DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Rezky Marthin Pangurian; Imelda Tangkere; Thor Bangsaradja Sinaga
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum mengenai hak konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen dan untuk memahami kepastian hukum terhadap hak konsumen yang dirugikan oleh perusahaan tenaga listrik. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu:1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah memberikan landasan hukum yang jelas terkait perlindungan hak konsumen tenaga listrik. Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, kontinuitas pelayanan, informasi yang jelas, serta hak memperoleh kompensasi apabila terjadi gangguan pelayanan listrik 2. Kepastian hukum terhadap hak konsumen yang dirugikan akibat pemadaman listrik di Kabupaten Kepulauan Talaud secara normatif sebenarnya telah diatur melalui mekanisme tanggung jawab, kompensasi, dan upaya hukum bagi konsumen, Akan tetapi, implementasi tanggung jawab tersebut masih belum berjalan maksimal karena kurangnya transparansi informasi, belum optimalnya pemberian kompensasi, serta masih lemahnya akses masyarakat terhadap mekanisme perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa. Kata Kunci: perlindungan pemadaman listrik, kabupaten talaud
Co-Authors Amanda Graysela Mawikere Cornelis Dj. Massie Fernando Oktaviardy Jonatan Siagian Lusy K.F.R Gerungan Mefia J. Pertiwi Rezky Marthin Pangurian Stevan O. Voges Thor Bangsaradja Sinaga Waha, Caecilia J. J.