Garuda - Garba Rujukan Digital

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sebagai Pengendalian Pembangunan Di Kota Semarang Rizky Noor Fajrina; Ana Silviana
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.41530

AbstractSpatial control aims to create a place that is livable, can be used for sustainable development and maintain the Natural Resources contained therein. The aims of this study is to specify the control of space utilization through the building permit instrument in the city of Semarang and to find out the actions taken by the Semarang city government against buildings that do not have these permits. . The method used in this research is normative juridical with descriptive analysis. The result of the discussion of this journal is that every development will definitely be reviewed by the Spatial Planning Office when a Building Construction Permit will be issued whether it is in accordance with its designation. Buildings that have been erected without being equipped with a Building Permit and are not in accordance with their designation, the Semarang City Government will take firm action. The conclusion of this study is that spatial control in the city of Semarang is very influential for sustainable development because the buffer area is an area that becomes a buffer for the lower area, in this case the lower Semarang area.Keywords: building permit; spatialAbstrakPengendalian Tata Ruang bertujuan untuk menciptakan tempat yang layak dihuni (liveable), dapat digunakan untuk pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga Sumber Daya Alam (SDA) yang terkandung di dalamnya. Tujuan dari penelitian berikut ialah guna mengetahui pengendalian pemanfaatan ruang melalui instrument Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Semarang dan mengetahui tindakan yang dijalankan pemerintah Kota Semarang terhadap bangunan-bangunan yang tidak memiliki perizinan tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Hasil dari pembahasan jurnal ini adalah setiap pembangunan pasti akan ditinjaui oleh Dinas Tata Ruang saat akan diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apakah sudah sesuai dengan peruntukannya. Bangunan yang sudah terlanjur berdiri tanpa dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan tidak sesuai peruntukannya maka Pemerintah Kota Semarang akan menindak tegas. Simpulan dari penelitian ini pengendalian tata ruang di Kota Semarang sangat berpengaruh untuk pembangunan yang berkelanjutan dikarenakan daerah resapan air merupakan daerah yang menjadi penyangga untuk kawasan bawahnya dalam hal ini yaitu daerah Semarang bawah.Kata kunci: izin mendirikan bangunan (imb); tata ruang

Kompensasi Tanah Wakaf Dalam Pengadaan Tanah Untuk Tol Semarang Demak Seksi II Khaidar Alifika El Ula; Ana Silviana
Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i2.44063

AbstractThe need for land has increased since the intensity of development carried out by the government has increased, this is in contrast to the availability of land owned, land acquisition is an alternative that can be carried out by the government. The status of the land that was acquired is not only ownership rights but waqf land which is intended for the benefit of the people, land acquisition for the construction of the Semarang Demak toll road section II has areas of waqf land that are affected. The objective of this research is to find out the compensation arrangements for waqf land affected by land acquisition activities for section II of the Semarang Demak toll road and how compensation for waqf land is implemented in land acquisition activities for section II of the Semarang Demak toll road. The writing of this article uses a juridical empirical research method. Compensation arrangements for waqf land use a regent's decree in accordance with the Decree of the Governor of Central Java, and for the process itself it is carried out from a team formed by the Ministry of Religion of Demak Regency.Keywords: compensation; waqf; semarang-demak toll road.AbstrakKebutuhan tanah mengalami peningkatan sejak intensitas pembangunan yang terus dilakukan pemerintah mengalami peningkatan, hal ini bertolak belakang dengan ketersediaan tanah yang dimiliki, pembebasan tanah menjadi alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Status tanah yang dibebaskan tidak hanya kepemilikan secara hak milik akan tetapi tanah wakaf yang peruntukannya untuk kemaslahatan umat, pembebasan tanah untuk pembangunan tol Semarang Demak seksi II terdapat bidang tanah wakaf yang terkena. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaturan kompensasi tanah wakaf yang terkena kegiatan pembebasan tanah untuk tol Semarang Demak seksi II dan bagaimana pelaksanaan kompensasi tanah wakaf dalam kegiatan pengadaan tanah untuk tol Semarang Demak seksi II. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian secara yuridis empiris. Pengaturan kompensasi tanah wakaf menggunakan surat keputusan bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jateng, dan untuk prosesnya sendiri dilakukan dari tim bentukan Kementerian Agama Kabupaten Demak.Kata kunci: kompensasi; wakaf; tol semarang demak.

Penerapan Sistem Profit Pada Pembiayaan KPR Subsidi Di BTN Syariah Kota Semarang Fira Adelia Nur Chalizah; Ana Silviana
Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i2.42300

AbstractDecree of the Minister of Public Works and Public Housing No. 242/KPTS/M/2020 sets the interest rate/margin in KPR subsidized financing at 5%, BTN Syariah as the implementing bank also complies with this. The problem that arises is how to use the interest system for subsidized mortgage financing at the BTN Syariah Semarang City and whether the subsidized mortgage financing is in accordance with Islamic law. This study aims to provide an explanation of the interest system in Islamic banks in mortgage financing. This study uses a Social Legal approach with a descriptive analytical research specification. The results obtained from this study are that BTN Syariah does not use an interest system in its financing, the profits obtained are only based on margins and subsidized mortgages at BTN Syariah have been based on the DSN MUI fatwa and are declared permissible to be implemented.Keywords: financing; KPR subsidy; BTN syariahAbstrakKeputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 242/KPTS/M/2020 menetapkan suku bunga/marjin dalam pembiayaan KPR Subsidi sebesar 5%, BTN Syariah sebagai bank pelaksana juga mematuhi hal tersebut. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana penggunaan sistem bunga pada pembiayaan KPR Subsidi di BTN Syariah Kantor Cabang Kota Semarang dan apakah pembiayaan KPR Subsidi sudah sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan memberikan penjelasan mengenai sistem bunga pada bank syariah dalam pembiayaan KPR. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Social Legal dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah BTN Syariah tidak menggunakan sistem bunga pada pembiayaannya, keuntungan yang diperoleh hanya berdasarkan marjin dan KPR subsidi pada BTN Syariah telah berdasarkan fatwa DSN MUI dan dinyatakan diperbolehkan untuk dilaksanakan.Kata kunci: pembiayaan; KPR subsidi; BTN syariah

Jangka Waktu HGB Di Atas HPL Pasca PP No 18 Tahun 2021 Bella Krisita Alviola; Ana Silviana
Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i2.41477

AbstractThe period and arrangements regarding the procedure for extending HGB above HPL are currently regulated in PP No. 18 of 2021. Any changes in the procedure for extending the term of HGB above HPL are considered to be out of sync and harmony. The purpose of the study was to determine the arrangement of the period of HGB over HPL after the enactment of PP No. 18 of 2021 and the suitability of setting the term of HGB above HPL in PP No. 18 of 2021 with the UUPA. The results obtained from this study are firstly the regulation regarding the period of HGB over HPL which is now regulated in PP No. 18 of 2021. Second, there is no synchronization between UUPA, UUCK, and PP No. 18 of 2021.Keywords: HGB; HPL; synchronization; harmonizationAbstrakJangka waktu dan pengaturan mengenai tata cara perpanjangan HGB diatas HPL saat ini diatur dalam PP No 18 Tahun 2021. Adanya perubahan mengenai tata cara perpanjangan jangka waktu HGB diatas HPL dianggap tidak sinkron dan harmonis. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan jangka waktu HGB di atas HPL pasca berlakunya PP No 18 Tahun 2021 dan kesesuaian pengaturan jangka waktu HGB di atas HPL dalam PP No 18 Tahun 2021 dengan UUPA. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pertama pengaturan mengenai jangka waktu HGB di atas HPL yang sekarang diatur dalam PP No 18 Tahun 2021. Kedua tidak ada sinkronisasi antara UUPA, UUCK, dan PP No 18 Tahun 2021Kata kunci: HGB; HPL; sinkronisasi; harmonisasi

Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris M. Yoghi Pratama; Ana Silviana
Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i2.42125

AbstractThe notary's responsibilities related to the legal profession cannot be separated from the opinion that in carrying out his position he cannot be separated from the majesty of the law itself, so that a notary is required to be able to act and reflect in his service to the community. The purpose of this study is to determine the role of the Notary Supervisory Board in implementing the Notary Code of Ethics and the implementation of supervisory duties against Notaries by the Notary Supervisory Board. The research method used is normative juridical. The results of the study concluded that the supervision carried out by the Regional Notary Supervisory Board must still exist because it plays a very important role in the process of fostering and supervising the performance of its members in order to minimize mistakes and violations in carrying out their duties in accordance with the code of ethics. The Supervisory Board has the authority to provide guidance and supervision to Notaries and to conduct examinations of alleged violations of behavior and implementation of the Notary's position.Keywords: notary supervisory board; code of ethicsAbstrakTanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tersebut tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga Notaris diharuskan bisa bertindak dan merefleksikannya didalam pelayanannya kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Majelis Pengawas Notaris terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris dan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris. Metode penelitian yang digunakan yaitu adalah yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris itu tetap harus ada karena sangat berperan dalam proses pembinaan serta pengawasan terhadap kinerja para anggotanya guna meminimalisir kekeliruan dan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan kode etik. Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.Kata kunci: majelis pengawas notaris; kode etik

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search