Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Jurnal Ekonomi Muamalah Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik) ADIL : Jurnal Hukum
Muammar Arafat Yusmat
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
TINJAUAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP TEORI PEMIDANAAN (Kontribusi Pemikiran dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana Nasional) Yusmad, Muammar Arafat
Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 1 (2013): Al-Ahkam
Publisher : Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini dimulai dari pandangan positivisme hukum  bahwa suatu teori hukum adalah bersangkut paut dengan hukum positif. Teori-teori pemidanaan yang yang kerap digunakan oleh para penegak hukum dalam menjatuhkan pidana   sebelum sebelum berlakunya undang-undang pemasyarakatan masih bertujuan sebagai pembalasan atas duka nestapa yang dirasakan oleh korban atas perbuatan pelaku kejahatan. Berlakunya UURI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengubah paradigma pemidanaan dari sistem kepenjaraan yang bertujuan untuk membalas perlakuan pelaku kejahatan, menjadi sistem pemasyarakatan yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya agar dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat. Sebagai media analisis, penulis menggunakan teori-teori pemidanaan yaitu teori pembalasan (vergeldings theorie), teori mempertakutkan (afschriking theorie), teori memperbaiki (verbeterings theorie) dan teori gabungan. Tulisan ini mencoba menjawab persoalan seputar pemidanaan di Indonesia dalam pandangan positivisme hukum sebagai salah satu agenda dalam pembaruan hukum pidana nasional
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA Yusmad, Muammar Arafat
Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 4, No 1 (2014)
Publisher : Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktek pencucian uang (money laundering) bukanlah sesuatu fenomena yang baru  dalam dunia kejahatan. Sejak dahulu para pelaku tindak kriminal selalu berusaha untuk  mengaburkan aktivitasnya  dan hadir dalam bentuk mutakhir.  Pencucian uang melibatkan suatu rangkaian aktivitas operasi  keuangan yang sangat rumit seperti proses penyimpanan, pengambilan, transfer antar bank dan sebagainya, dengan tujuan akhir uang hasil tindak kejahatan menjadi “bersih” dan dapat digunakan untuk kegiatan bisnis yang legal. Masalah pencucian uang saat ini telah berkembang dengan begitu cepatnya, apalagi jika dikaitkan dengan besarnya dana yang ditransaksikan.Tulisan ini mencoba untuk menjawab persoalan tentang (1) Sejauhmanakah ketentuan undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan  TPPU mampu mengatasi berbagai persoalan TPPU yang mendukung penegakan hukum. (2) Apakah hambatan yang dihadapi dalam rangka penanggulangan kejahatan TPPU di lembaga perbankan?Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa   UURI No. 8 Tahun 2010 lebih baik dari regulasi sebelumnya dalam mendukung penegakan hukum penanggulangan TPPU dengan bertambahnya jenis-jenis transaksi yang mencurigakan. Hambatan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap TPPU antara lain adalah modus kejahatan yang semakin variatif dan kompleks hingga melintasi batas-batas yurisdiksi sebuah negara dengan  memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan. Di sisi lain, kemampuan aparatur penegak hukum yang dapat menangani masalah TPPU sebagai cyber crime sangat terbatas. Diperlukan biaya yang tidak sedikit dalam merekrut dan mendidik para penegak hukum yang dapat mencegah dan melakukan pemberantasan terhadap TPPU.
ANALISIS HUKUM BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Yusmad, Muammar Arafat
Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 5, No 2 (2015): Al-Ahkam
Publisher : Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Marriage is a physically and mentally bond between a man and woman to be husbandand wife to form a happy and eternal family based on the Almighty God. Marriage Law No.1/1974 regulates about marriage age limit. Someone who wanted to marry must reach thecertain age allowed by marriage law. The restriction age for marriage is 19 years old for menand 16 years old for women and also 21 years old for men and women without an obligation toget permission from their parents, is one of the conditions of marriage, but it is not legalrequirement for validity of marriage. The purpose of limitation age for marriage is to care thephysical and mentality health of the couple and also for their children later. This research noted:The violation of the restriction age of marriage is still occurs and it happened due of factorssuch as the occurrence of premarital sex, ignorance of the rules, kinship and other factors.
Tinjauan Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Aset Daerah Yusmad, Muammar Arafat
Maddika : Journal of Islamic Family Law Vol 7, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/ahkam.v1i1.754

Abstract

The government through regional instruments seeks the management of local assets in order to generate profit for development financing. Currently, it is still found that the management of local assets is not neglected and becomes the burden of APBD every year. Many factors are causing regional assets not well managed, such as the overlapping of local asset management authority and unprofessional management of regional assets by private companies. This study aims to analyze the juridical aspects of the management of regional assets in accordance with the duties and authorities of local government. In conclusion: The regulation on  local assets management and legal protection has not been optimal. The obscurity arrangement of local asset management and  unequivocal sanctions resulted in the management of regional assets that should have added to the potential of the Regional Revenue (PAD), it becomes a burden for the region itself
PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH Muammar Arafat Yusmad
Jurnal ADIL Vol 4, No 2 (2013): DESEMBER 2013
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.677 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v4i2.802

Abstract

Salah satu stakeholder yang menjadi pendukung kegiatan perekonomian nasional adalah perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakatdalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkantaraf hidup rakyat banyak. Indonesia mengenal adanya dual banking system yaitubank konvensional dan bank syariah. Perbankan syariah hadir di tengah-tengahmasyarakat tidak lain adalah sebagai tuntutan dari masyarakat Islam yangmenginginkan adanya sebuah sistem keuangan syariah khususnya perbankan yangbenar-benar menerapkan ajaran Islam. Islam melarang praktik-praktik muamalahyang mengandung unsur-unsur perjudian (maisir), ketidakjelasan dan manipulatif(gharar) dan praktik melipat gandakan keuntungan secara tidak wajar (riba).Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya perlu didukung olehpenerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi prinsipkemandirian, keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.Pengawasan yang dilakukan oleh DPS dan BI selain pengawasanterhadap pemenuhan prinsip syariah sebuah bank syariah, juga pengawasanterhadap pemenuhan prinsip GCG pada bank syariah.Tulisan ini mencoba menjawab persoalan hubungan antara penerapan prinsipGCG di satu sisi dan pengawasan bank syariah di sisi lain. Rekomendasi yangdiperoleh adalah perlunya pengaturan secara khusus penerapan prinsip GCG padabank syariah dalam sebuah peraturan perundang-undangan.
CONTESTATION OF THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS PRINCIPLES ON THE LOCAL REGULATIONS TOWARD THE COMMUNITY PROTECTION Muammar Arafat Yusmad
Jurnal Dinamika Hukum Vol 18, No 3 (2018)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2018.18.3.1851

Abstract

The sustainable national law development is expected to guarantee people’s need on the legislation which protects the community. Local Regulation (Perda) has a strategic position as an instrument of the regional autonomy implementation in terms of national development decentralization. The Re-gional regulation formulation must observe the principles of good legislation including the principle of efficiency and effectiveness. The research focuses on the form of contestation between the principles of efficiency and effectiveness on a Regional regulation for community protection. The problems are analyzed by applying the theory of law enactment. From the analysis, it shows that the legal arguments include: The occurrence of contestation between the principles of efficiency and effectiveness on the Perda enactment is caused by the absence of community protection as stated in Regional regulation; The principles contestation in Perda results in conflict between legal norms and legislation. Keywords:  efficiency and effectiveness, contestation, protection
ARRANGEMENT OF LAW BY STATE FINANCIAL AUTHORITY IN REALIZING NATIONAL BANKING INDUSTRY THAT’S HEALTHY AND DYNAMIC. Muammar Arafat Yusmad
Jurnal Dinamika Hukum Vol 15, No 3 (2015)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2015.15.3.394

Abstract

The development of national banking nowadays are growing fast, competitive and integrative. One problem of Indonesian banking system related with practicing law arrangement which is a harmonization process toward legislations.          The focus problems are: law arrangement in banking governance, the procedure of the law arrangement in achieving national bank industry which are healthy and dynamic. As intermediary institutions, bank should be in a healthy condition in order to gain public confidence and deserve to increase national economic growth.          Based on the conceptual discussion, obtained arguments are: (1) The law arrangement of national banking should be done coodinately between Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and Bank Indonesia (BI); (2) Procedure of law arrangement according to the function and authority of OJK and BI which the urgent subjects are to avoid conflict of norm,  overlapping policies and limited validity of norm of the law case which happen and will be happen; (3) banking law arrangement include bank arrangement and supervision system, strengthening internal condition of the bank, empowering and protecting consumer with complaints mechanism and follow-up which are clear and measurable.  Key Words:  Law arrangement, banking, health and dynamic bank.
PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA PT. AMANAH FINANCE PALOPO DALAM MEWUJUDKAN ETIKA BISNIS ISLAMI Muammar Arafat Yusmad
MUAMALAH Vol 4, No 1 (2014): Muamalah
Publisher : MUAMALAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/m.v4i1.650

Abstract

Penelitian ini berada pada ranah hukum ekonomi syariah dalam konteks penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) untuk mewujudkan etika bisnis islami pada perusahaan pembiayaan syariah P.T. Amanah Finance Palopo. Sebagai sebuah perusahaan pembiayaan yang berlabel syariah, P.T. Amanah Finance harus memiliki sisi pembeda dengan perusahaan pembiayaan konvensional. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui penerapan asas Good Corporate Governance (GCG) pada pengelolaan perusahaan P.T. Amanah finance cabang Palopo; (2) Mengetahui perwujudan etika bisnis islami dalam pembiayaan (finance) pada P.T. Amanah finance cabang Palopo. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh argumen: (1) Penerapan prinsip GCG yaitu prinsip Keterbukaan (transparency), Akuntabilitas (accountability), Pertanggungjawabang (responsibility) dan Kewajaran (fairness) sudah dilaksanakan oleh perusahaan; (2) Penerapan prinsip GCG mewujudkan etika bisnis islami dalam bisnis pembiayaan yang senantiasa berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah pada kegiatan operasionalnya.  Penerapan prinsip GCG pada P.T Amanah Finance dilakukan melalui keterbukaan terhadap segala bentuk informasi dan kebijakan perusahaan sebelum melakukan perjanjian dengan nasabah pembiayaan termasuk pilihan akad yang diberikan pada nasabah. Prinsip-prinsip GCG lainnya seperti prinsip pertanggungjawaban dilakukan melalui kebijakan pengenaan ta’widh (ganti rugi) sebagai bentuk pertanggungjawaban nasabah atas keterlambatan pembayaran. Namun demikian, seluruh uang ta’widh yang terkumpul tidak masuk ke kas perusahaan sebagai laba melainkan digunakan untuk kepentingan amal sosial. Penerapan prinsip GCG  dalam mewujudkan etika bisnis syariah ini yang menjadi pembeda antara lembaga pembiayaan syariah dan lembaga pembiayaan konvensional. Sebagai akhir penulisan karya ilmiah, diberikan rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas LKS agar menerbitkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang kewajiban LKS menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik
Model Pengembangan Kebijakan Pelayanan Perizinan Berbasis Electronic Government Di Kota Palopo Muammar Arafat; ulfa ulfa
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 5 No 1 (2020): Volume 5 No 1 2020 April
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.5.1.57-74.2020

Abstract

Electronic Government merupakan bentuk pemanfaatan teknologi digital yang mentrasformasikan bentuk interaksi pemerintah dengan masyarakatnya yang terlampau birokratis, menjadi pola interaksi yang lebih bersahabat, transparan, efisien dan efektif. Tujuan dari penelitian ini mencoba menganalisis model kebijakan pengembangan electronic government, kendala dalam penerapannya, dan menemukan model pengembangan e-goverernment dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palopo, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan informan Kepala Bagian Informasi dan Pelayanan, Ketua Tim Teknis, Pengawas Operator, Operator Layanan Online, dan staf serta masyarakat pengguna layanan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman yaitu kondensasi data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan Model pengembangan e-government di DPMPTSP Kota Palopo berada pada level transaksi, meskipun berada pada level tinggi, tetapi dukungan masyarakat pengguna layanan dalam penerapan e-government masih rendah, oleh karenanya, perlu adanya kolaborasi dan integrasi antara pemerintah dan stakeholder terkait dalam mengembangkan dan mengoptimalkan penggunaan electronic government dilingkungan pemerintah kota palopo dengan mengembangkan sebuah model e-government dimana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses perumusan kebijakan, tanpa dibatasi ruang dan waktu.
DENDA ZAKAT SEBAGAI HUKUMAN TAZIR Muammar Arafat Yusmad
Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 3, No 1 (2018): Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.51 KB) | DOI: 10.24256/alw.v3i1.199

Abstract

Zakat is an obligation for every Moslem that can do it as written in Surah At-Taubah (9 :103) Take, (O, Muhammad), from their wealth a charity by which you purify them and cause them to increase, and invoke (Allah s blessings) upon them. Indeed, your invocations are reassurance for them. And Allah is Hearing and Knowing. Right now, zakat is an obligation for every Moslem, besides to purify wealth and soul, zakat is also a potential fund source to welfare purpose, social justice, to improve life quality of dhuafa people, and also as one of the resources to national development. As we know, regulation in Indonesia including local regulation is a reception Islamic Law. So, its so clear that there is a connection between Islamic Law and National Law and no exception for regulation of zakat that define Muzakki Fine as a form of punishment of Tazir.
Co-Authors Adznan Noor Bakri Bakri, Adznan Noor Dirah Nurmila Siliwadi Muhamad Rizky Rizaldy Rizaldy, Muhamad Rizky ulfa ulfa