Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengembangan Demokrasi Ekonomi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Pontianak As’ad Albatroy Jalius; Syarif Redha Fachmi Al Qadrie; Ratu Zahirah Lutfie; Laras Putri Olifiani; Elyta Eyta
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.285

Abstract

Tujuan paper ini ingin mengembangkan demokrasi ekonomi pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Pontianak dalam memandang kemiskinan sebagai dampak dari lengahnya suatu negara dalam memberdayakan sumber daya yang ada. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif berdasarkan wawancara dan kajian literatur. Hasil penelitian ini adalah model pengembangan demokrasi ekonomi pada UMKM meliputi dua aspek, yaitu; pertama, menciptakan suasana yang mendukung potensi usaha dan kedua, memperkuat partisipasi dalam demokrasi ekonomi pada dunia wirausaha masalah sehingga UMKM memiliki kompetensi untuk mengelola dan mengembangkan kemampuan usaha, melalui model pengembangan ini UMKM ini masyarakat menjadi mandiri untuk mengembangkan usahanya
Implementasi Tingkat Nasional dan Daerah atas Konsensus ASEAN 2017 dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Adityo Darmawan Sudagung; Laras Putri Olifiani
Indonesian Perspective Vol 5, No 1: (Januari-Juni 2020), hlm. 1-117
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (937.376 KB) | DOI: 10.14710/ip.v5i1.30193

Abstract

This paper seeks to explain the implementation of the ASEAN Consensus 2017 on the issue of migrant workers’ protection. Entikong was chosen as a research object because of its position as Indonesia’s border gate that distributes migrant workers to Malaysia. The problem of migrant workers still an obstacle to ASEAN member states. The consensus brings a new hope towards a better protection on the issue of migrant workers. Nevertheless, Indonesia has been struggling with the cases of migrant workers. This paper employs the concept of multilevel governance and human security. We argue that at the national and local level, the implementation was quite good. There were some different understandings regarding the consensus. Local government or vertical institution in the region was not well informed about the document, but their acts on the issue of migrant workers were implementing the spirit of the consensus. On the international level, Indonesia also participated in conducting an action plan on the implementation of ASEAN Consensus and promoted other ASEAN members to create a legally binding instrument on the issue of migrant workers protection in Southeast Asia.