Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)
Elkon Erwin Bgn Limbong
Universitas Medan Area
Health Professions Public Health Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru Elkon Erwin Bgn Limbong; Warjio Warjio; Budi Hartono
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 5, No 3 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (692.649 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v5i3.1647

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima dan kendalanya pada Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru. Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa Satpol PP Kota Medan belum sepenuhnya mampu mengimplementasikan Perwal Perwal No. 49 Tahun 2018 dalam penertiban PKL di Kelurahan Petisah Huku, karena sampai saat ini PKL masih tetap menjadi sumber gangguan bagi ketertiban masyarakat umum yang berada di Kelurahan Petisah Hulu. Hal ini disebabkan masih adanya faktor kendala implementasi yang belum dapat di atasi. Faktor kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Medan dalam implementasi Perwal No. 49 Tahun 2018 dalam penertiban PKL di Kelurahan Petisah Hulu adalah: sulitnya menyadarkan PKL tentang pentingnya pinggir jalan bagi kepentingan umum, PKL dapat mendirikan tempat berjualan dengan segera setelah penertiban, kurangnya personil Satpol PP sehingga pratroli untuk pengawasan jarang dilakukan, serta kurangnya sarana dan prasarana. Direkomendasikan Pemerintah Kota Medan perlu menetapkan sanksi yang jelas atas pelanggaran larangan penggunaan pinggir jalan oleh PKL dan perlu menambah jumlah personil Satpol PP agar dapat melakukan penertiban PKL di semua wilayah termasuk di Kelurahan Petisah Hulu.
Co-Authors Budi Hartono Warjio Warjio