Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MEMPEROLEH UANG PALSU DALAM LAYANAN MONEY CHARGER BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Rizka Ananda Putri Aji; Hafizah Syafri
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 3 (2023): Vol. 5 No. 3 Edisi 2 April 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.826 KB) | DOI: 10.33559/eoj.v5i3.1659

Abstract

The negative impact that arises from globalization, namely the loss of Indonesian values and culture due to the entry of foreign cultures such as South Korean culture through music and dramas that are popular in Indonesia. In addition, Indonesian people tend to prefer abroad for health and education because it is considered more advanced and sophisticated, this has an impact on the increasing use of foreign exchange as a means of payment in Indonesia. Therefore, this article discusses legal protection for consumers who receive counterfeit money in money charger services based on the Indonesian Civil Code. The purpose of this study is to determine the phenomenon of consumers receiving counterfeit money at Money changer services in Indonesia and to determine the legal protection of consumers who receive counterfeit money at Money changer services based on the Civil Code. This type of research uses normative methods, data collection using primary, secondary and tertiary legal materials.
KAJIAN YURIDIS KERUSAKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI KERUGIAN PEREKONOMIAN NASIONAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI KORPORASI (StudiKasus Putusan Nomor 2633K/PID. SUS/2018) Rizka Ananda Putri Aji
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 9 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerugian keuangan negara salah satunya dapat disebabkan oleh kerusakanlingkungan yang pertama kali dimanfaatkan oleh Komisi PemberantasanKorupsi (KPK). Di lokasi tambang di kawasan Kabena yang dalam halini pengelolaannya diserahkan kepada PT Anugrah Harisma Barakah,mengakibatkan kerusakan ekologis. Negara mengalami kerugian hingga1,5 triliun, hal ini disebabkan oleh bisnis yang dijalankan oleh korporasi danmengakibatkan kerusakan lingkungan, hal ini berdasarkan pertimbanganhakim di tingkat kasasi. Penulis dalam melakukan penelitian ini bertujuanuntuk 1) Melakukan analisis terhadap penolakan dakwaan penuntut umumterkait perusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian negara dalamPutusanNomor 2633K/Pid.Sus/2018. Analisis menurut Perundang-undanganterkait dengan konsep kerugian negara. Meskipun tidak ada bukti terkaitadanya kesalahan, namun pertanggungjawaban pidana tetap dapatdibebankan kepada pelaku kejahatan. Dalam upaya penegakan lingkunganhidup diperlukan adanya kewenangan dan perhitungan kerugian negara yangdiharapkan menjadi kepastian hukum. Oleh karena itu, terkait sanksi terhadapkorporasi yang merusak lingkungan, pengaturannya perlu dipertegas dalamUU PPLH