Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PROMOSI KESEHATAN INDONESIA Journal Sultra Research of Law
Satar Satar, Satar
Universitas Jember
Humanities Public Health

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Niat Melakukan Tes HIV Pada Eks Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Lombok Timur Satar, Satar; Suryoputro, Antono; Shaluhiyah, Zahroh
Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia Volume 6, No. 2, Agustus 2011
Publisher : Master Program of Health Promotion Faculty of Public Health Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (69.911 KB) | DOI: 10.14710/jpki.6.2.109-117

Abstract

HIV test is the only way to determine a person including former migrant workers contracting HIV / AIDS or not. Practice of HIV test is strongly influenced by intention to do it. This research is quantitative research with cross sectional nature explanations by using a questionnaire. Samples are former migrant workers in five districts in East Lombok taken by simple random sampling technique were 121 respondents. The results based on univariate test found 28.9% of respondents intend to conduct HIV tests. Factors associated with the intention of respondent to do an HIV test from the results of bivariate tests (chi-square test), namely the factors of knowledge about HIV / AIDS & HIV testing, attitudes toward HIV / AIDS & HIV testing and factors of self-efficacy perceptions of respondents to test for HIV. Multivariate analysis (logistic regression) found that there are two variables that influence intention to perform an HIV test that is self-efficacy variables (OR = 17.277 times) and the variable attitudes towards HIV / AIDS (OR = 7.4 times).
Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan di Bawah Sepuluh Hari Kerja Berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975 Satar, Satar; Fatmawati L, St; Fitriadi, Muhammad
Sultra Research of Law Vol 7 No 1 (2025): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v7i1.114

Abstract

Pencatatan perkawinan merupakan aspek penting dalam menjamin legalitas dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri. Namun, dalam praktik di Indonesia, khususnya di beberapa daerah, masih ditemukan pencatatan perkawinan yang dilakukan kurang dari sepuluh hari kerja sebelum akad nikah tanpa dispensasi resmi, yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kondisi ini menimbulkan berbagai masalah administratif dan hukum, seperti ketidaksesuaian data, keterlambatan penerbitan buku nikah, serta potensi penyalahgunaan prosedur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari pelanggaran tenggat waktu pencatatan perkawinan dan mengkaji upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat kepatuhan terhadap norma administratif tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat pencatat nikah dan calon pengantin, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan yuridis untuk mengidentifikasi dampak hukum dan hambatan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran tenggat waktu pencatatan perkawinan menyebabkan kerancuan dokumen hukum, gangguan sistem administrasi, dan membuka peluang praktik gratifikasi. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan kapasitas kelembagaan menjadi faktor utama kurangnya kepatuhan. Upaya penguatan melalui edukasi hukum, pelatihan pejabat, pemanfaatan teknologi informasi, dan penegakan sanksi administratif sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pencatatan perkawinan yang tertib dan akuntabel.
Co-Authors Antono Suryoputro Fatmawati L, St Fitriadi, Muhammad Zahroh Shaluhiyah