Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan
Amodra Mahardika Putra Widianto
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Indonesia
Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Sanksi Alternatif Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Tidak Layak Dikenakan Tindakan Kebiri Kimia Amodra Mahardika Putra Widianto; Aji Lukman Ibrahim
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No 3 : Al Qalam (Mei 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v17i3.2128

Abstract

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, menjadi suatu kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, terdapat permasalahan setelah disahkan peraturan tersebut, yaitu terpidana dapat tidak dikenakan tindakan kebiri kimia karena terdapat faktor dari diri terpidana. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif serta didukung data wawancara dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini bertujuan memberi kontribusi pengetahuan dalam ilmu hukum pidana dan berguna bagi praktisi penegak hukum mengenai sanksi alternatif yang dapat dikenakan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa terpidana dapat saja tidak dikenakan tindakan kebiri kimia yang disebabkan faktor kelainan psikis atau faktor kelainan medis yang terdapat dalam diri terpidana. Maka dari itu perlu adanya sanksi alternatif berupa sanksi tindakan yang mengacu pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika dirasa perlu maka dapat dikeluarkan peraturan turunan untuk mengakomodir penjatuhan sanksi alternatif seperti peraturan Mahkamah Agung dan peraturan Jaksa Agung.
Co-Authors Aji Lukman Ibrahim