Ahmad Chumaedi
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Tangerang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Negara dan Masyarakat serta Pandangannya terhadap Revolusi Islam Iran Ahmad Chumaedi
Journal of Government and Civil Society Vol 2 No 1 (2018): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v2i1.717

Abstract

Tulisan ini ingin mengelaborasi pemikiran Murtadha Muthahhari tentang negara dan masyarakat beserta pandangannya terhadap Revolusi Iran1979. Ideologi atau pemikiran Muthahhari pada dasarnya cenderung pada ideologi perjuangan dalam menentang peradaban Barat yang dalam pandangannya telah menghancurkan segi-segi moral manusia. Muthahhari mengemukakan bahwa salah satu prinsip ideologiIslam adalah persamaan derajat serta tidak adanya diskriminasi. Demokrasi yang dijalankan bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan, dengan pertimbangan rakyat akan menerima pemerintah sebagai bagian dari amanat yang diberikan oleh Allah. Artinya, prinsip keadilan yang diterapkan di berbagai sektor kehidupan didasarkan pada universalitas hukum ilahi. Sebab itu revolusi Iran pada prinsipnya merupakan sebuah upaya untuk mengubah tatanan moral masyarakat Iran melalui penegakan syariat Islam. Bagi Muthahhari keberhasilan Revolusi Iran merupakan buah dukungan dari spiritualitas dan moralitas masyarakat Iran secara keseluruhan. Gerakan yang membawa Iran ke pentas dunia ini telah menghasilkanide-ide besar dan menimbulkan reaksi dari Barat yang cemas. Gerakan ini mampu mengajarkan orang lain (bangsa) agar berdiri sendiri serta mempunyai pikiran dan ajaran yang mandiri. This paper want to elaborate Murtadha Muthahhari’s thought about state, society, and its views on Iranian Revolution. Muthahhari’s thought basically tends toward the ideology of struggle against western civilization which is in his view destroyed the moral aspects of Iranian people. Muthahhari argues that one of the principle of Islamic ideology is equality and also the absence of discrimination. Democracy aims to create just and prosperous society, with the consideration that people will accept government as part of the mandate given by God. The principles of justice applied in various sector of life based on the universality of divine law. Therefore, Iranian revolution in principle is an attempt to change the moral order of Iranian society through the enforcement of Syariat Islam. In Murtadha Muthahhari’s view the success of the Iranian Revolution is a fruit of support from the spirituality and morality of Iranian society as whole. The movement that brought Iran to the world stage that has generated great ideas and caused anxious reaction from West. This movement is able teach others nation to stand on their own and have independent thoughts. 
Mapping the Potential of Conflict Between Villages in the Bima District Syarif Ahmad; Ibnu Khaldun; Seta Basri; Ahmad Chumaedi
Journal of Government and Civil Society Vol 7 No 1 (2023): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v7i1.6799

Abstract

This study aims to determine the map of potential inter-village conflicts, identify various factors triggering inter-village conflicts and formulate strategies for handling inter-village conflicts that occur in Bima Regency, West Nusa Tenggara Province. To answer research problems, qualitative  methods with descriptive analysis  are used, while case studies are used to limit this study to the specificity of  certain  characteristics and limitations of certain areas. Bima Regency consists of 18 sub-districts where conflicts between villages have the potential to occur in 5 sub-districts, namely; Woha sub-district, Monta sub-district, Belo sub-district, Bolo sub-district and Sape sub-district. The trigger factors for conflict include  the abuse of narcotics and drugs (drugs), liquor (Miras), and differences of understanding between individual citizens. The  actors involved   in inter-village conflicts are educated college graduates who are unemployed and village elites who lose in contesting the Village Head election. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta potensi konflik antarkampung, mengidentifikasi berbagai faktor pemicu terjadinya konflik antarkampung dan perumusan strategi penanganan konflik antarkampung yang terjadi di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk menjawab permasalahan penelitian, digunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif, sementara studi kasus digunakan untuk membatasi studi ini pada kekhususan karakteristik dan keterbatasan wilayah tertentu. Kabupaten Bima terdiri dari 18 Kecamatan di mana konflik antar kampung berpotensi terjadi terjadi pada 5 Kecamatan, yaitu; Kecamatan Woha, Kecamatan Monta, Kecamatan Belo, Kecamatan Bolo dan Kecamatan Sape. Faktor-faktor pemicu terjadinya konflik antara lain yakni dipicu oleh penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (Narkoba), minuman keras (Miras), dan selisih paham antar individu warga. Adapun para aktor yang ikut terlibat dalam konflik antarkampung yaitu kaum terdidik lulusan Perguruan Tinggi yang menganggur dan elit-elit desa yang kalah dalam kontestasi pemilihan Kepala Desa.