Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Transparansi Hukum
Bambang Pujiono
Universitas Kadiri
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA Divi Kusumaningrum; Ariella Gitta Sari; Bambang Pujiono
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v6i1.4592

Abstract

Abstrak Kebijakan sosial yang dirancang untuk melindungi pekerja wanita yang bekerja dan mempromosikan kesetaraan di tempat kerja memiliki efek kontroversial pada hasil pasar kerja. Pembatasan jam kerja dan tunjangan kehamilan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku membantu melindungi tanggung jawab pekerja perempuan yang bekerja terhadap keluarganya dan memastikan keamanan fisik mereka, tetapi peraturan ini dapat menimbulkan keraguan terhadap keamanan perempuan yang bekerja. Perlindungan terhadap tenagakerja perempuan telah diatur dalam undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Pasal 76. Selain itu, pengaturannya diatur juga dalam Transmigrasi RI No.Kep 224/Men/2003 mengatur kewajiban pengusaha yang memperkerjakan pekerja atau buruh perempuan, dimana proses penerapanya dilakukan langsung oleh pengusaha lewat perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja yang kemudian diawasi oleh instansi yang berwenang. Kata kunci : Pekerja, Perempuan, Perlindungan Hukum
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI ERA OTONOMI DAERAH Bambang Pujiono; Fitri Windardi; Totok Minto Leksono; Zaenal Arifin
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 2 (2026): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i2.7744

Abstract

Penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah dalam konteksotonomi daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas melalui pembentukan kebijakanhukum daerah. Kebijakan hukum daerah mengenai perlindungan dan pengelolaanhidup yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan tingkat pusat turutmempengaruhi berfungsinya penegakan hukum lingkungan hidup di daerah. Artikelini bertujuan mengulas mengenai pola penegakan hukum lingkungan hidupberdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Cipta Kerja, sertamembahas kaitan berfungsinya penegakan hukum lingkungan hidup dalam ranahotonomi daerah. Artikel ini menunjukkan 2 (dua) hal, pertama, setiap rezim peraturanperundang-undangan membawa dampak tersendiri dalam penegakan hukumperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasca lahirnya Undang-UndangCipta Kerja menunjukkan lemahnya fungsi penegakan hukum lingkungan hidup.Kedua, kebijakan daerah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam studiKabupaten Sleman membawa dampak yang positif terhadap perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup di daerah serta menunjukkan keberhasilan dalammeningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup melalui penegakan hukumnya yangefektif. Titik temu yang ditemukan dalam artikel ini adalah keberhasilan penegakanhukum lingkungan hidup itu harus didukung dengan peraturan perundang-undanganyang berwawasan lingkungan, kelembagaan dan organ yang menjalankan yangbertanggung jawab, serta budaya dan dukungan dari masyarakat untuk berperanaktif melindungi dan mengelola lingkungannya.Kata Kunci: penegakan hukum, pemerintah daerah, otonomi daerah
Co-Authors Ariella Gitta Sari Divi Kusumaningrum Fitri Windardi Totok Minto Leksono Zaenal Arifin