Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan dan Konseling Semarang State University Undergraduate Law and Society Review
Robby Nur Hikmah
Universitas Negeri Semarang
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perspektif Hukum Administrasi Negara Dalam Putusan Tindakan Faktual Nomor: 88/G/Tf/2022/PTUN-KKDI Sebagai Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Robby Nur Hikmah; Shintiya Permata Puteri; Arsya Perdana Javaraziqa; Mutiara Gita Cahyani
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i2.14506

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah memberikan penjelasan bahwa di dalam ruang lingkup pembahasan mengenai Hukum Administrasi Negara tentunya mengenai hubungan antara pemerintah dan warga negara didalamnya. Dalam tindakan pemerintah sebagai penguasa dan pemilik kewenangan serta kekuasaan dalam pemerintah seharusnya menjadi sebuah pedoman dan pencerminan terhadap sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Namun pada prakteknya terdapat peristiwa yang melibatkan pejabat pemerintah dalam melakukan suatu perbuatan melanggar hukum. Adanya peristiwa tersebut tentunya menimbulkan sebuah kerugian di dalam warga negara. Salah satu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum adalah tindakan faktual. Pada penulisan artikel ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka dengan menggunakan sumber primer dan sekunder. Adanya peristiwa yang berupa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh aparat pemerintahan tercermin jelas di dalam Putusan Nomor 88/G/TF/2022/PTUN-KDI yang merupakan sebuah tindakan faktual yang dilakukan oleh pemerintah. Perlakuan pemerintah didalam Putusan Nomor 88/G/TF/2022/PTUN-KDI membuktikan bahwa perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah dilakukan secara sadar dan berdampak besar kepada masyarakat karena imbas dari tindakan pemerintah tersebut.
Implementation of Land Acquisition for Public Interest on Uncertified Land (Case Study of Kebumen Police Station Development in 2024) Robby Nur Hikmah
Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Vol. 5 No. 2 (2025): July-December, 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lsr.v5i2.25532

Abstract

The difference in compensation value for land acquisition for public interest between certified and uncertified land can be seen in the case of land acquisition for the Kebumen Police in 2024. Existing legal provisions do not clearly differentiate the compensation value based on proof of ownership, thus creating legal uncertainty. This study aims to determine the legal certainty for owners of uncertified land and the implementation of the land acquisition. The method used is a qualitative approach with an empirical legal research type, through interviews, observations, and document studies. The results of the study show that uncertified land can be assessed using non-certificate documents, and the assessment is carried out with reference to the Indonesian Assessment Standards (SPI) 204. This study recommends accelerating community land registration in order to reduce disparities in compensation values, as well as the need for stricter regulations regarding the standards for proving ownership of uncertified land. In addition, SPI 204 needs to be explicitly included in laws and regulations or become an attachment to the technical regulations for implementing land acquisition in order to have clearer and more binding legal force.
Co-Authors Arsya Perdana Javaraziqa Mutiara Gita Cahyani Shintiya Permata Puteri