Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AMANNA GAPPA Dedikasi Mandiri Nusantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Open Access DRIVERset
Frans Reumi
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Menakar Pengakuan, Perlindungan dan Pengaturan Peradilan Adat sebagai Hak Kekhususan Papua Frans Reumi
Amanna Gappa VOLUME 31 NOMOR 1, 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian hukum terhadap pengakuan, perlindungan dan pengaturan Peradilan Adat secara normatif dalam kerangka UU Otonomi Khusus Papua. Secara de facto, peradilan adat sebagai salah satu subsistem penyelesaian alternatif pelanggaraan adat atau sengketa adat yang masih tetap eksis pada masyarakat hukum adat tertentu di Papua. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan kewenangan peradilan adat harus menegaskan kasus-kasus pelanggaraann adat atau sengketa adat mana yang menjadi kewenangan peradilan tersebut dengan peradilan negara. Walaupun sesungguhnya peradilan adat tidak mengenal pembedaan perkara pidana dan perdata yang merupakan konsep hukum jajahan Belanda, namun untuk mengidentifikasi batas-batas kewenangan antara peradilan adat dan peradilan negara, untuk mengadili suatu perkara (objek), seharusnya dipilah antara perkara adat yang termasuk pelanggaran adat atau sengketa adat (dalam hukum negara masuk ranah hukum perdata) dan perkara adat yang termasuk pelanggaran adat atau delik adat.
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Adat Melalui Implementasi Pluralisme Hukum dalam Perlindungan Tanah Ulayat di Kota Jayapura Frans Reumi; Farida Kaplele; Tom Alfa .S. Reumi; Dahliana Ketaren; Hasmi Irianti
Dedikasi Mandiri Nusantara Vol. 2 No. 3 (2026): Dedikasi Mandiri Nusantara - Juni 2026
Publisher : Dedikasi Mandiri Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.22859591

Abstract

Perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat di Kota Jayapura menghadapi persoalan yang berkaitan dengan interaksi antara hukum adat dan hukum negara. Tanah ulayat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan identitas, kehidupan sosial, budaya, dan keberlanjutan masyarakat adat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai kedudukan hukum adat, hukum negara, serta mekanisme perlindungan hak atas tanah ulayat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adat melalui implementasi pluralisme hukum dalam perlindungan tanah ulayat di Kota Jayapura. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dan dialogis melalui penyuluhan hukum, diskusi kelompok terarah (FGD), studi kasus, simulasi, dan pendampingan. Materi kegiatan meliputi konsep pluralisme hukum, hak masyarakat adat atas tanah ulayat, hubungan hukum adat dan hukum negara, regulasi pertanahan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat adat dan pemangku kepentingan dengan memperhatikan konteks sosial dan budaya setempat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pluralisme hukum dan pentingnya perlindungan hak atas tanah ulayat, serta meningkatnya kemampuan peserta dalam mengidentifikasi persoalan hukum yang berkaitan dengan tanah ulayat. Kegiatan juga menghasilkan identifikasi kebutuhan masyarakat terhadap dokumentasi hak, pendampingan hukum, dan penguatan komunikasi antara masyarakat adat dengan pemerintah. Dengan demikian, pendekatan pluralisme hukum dapat menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat kapasitas masyarakat adat dalam perlindungan hak atas tanah ulayat di Kota Jayapura.
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Adat Melalui Implementasi Pluralisme Hukum dalam Perlindungan Tanah Ulayat di Kota Jayapura Frans Reumi; Farida Kaplele; Tom Alfa .S. Reumi; Dahliana Ketaren; Hasmi Irianti
Dedikasi Mandiri Nusantara Vol. 2 No. 3 (2026): Dedikasi Mandiri Nusantara - Juni 2026
Publisher : Dedikasi Mandiri Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.22859591

Abstract

Perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat di Kota Jayapura menghadapi persoalan yang berkaitan dengan interaksi antara hukum adat dan hukum negara. Tanah ulayat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan identitas, kehidupan sosial, budaya, dan keberlanjutan masyarakat adat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai kedudukan hukum adat, hukum negara, serta mekanisme perlindungan hak atas tanah ulayat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adat melalui implementasi pluralisme hukum dalam perlindungan tanah ulayat di Kota Jayapura. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dan dialogis melalui penyuluhan hukum, diskusi kelompok terarah (FGD), studi kasus, simulasi, dan pendampingan. Materi kegiatan meliputi konsep pluralisme hukum, hak masyarakat adat atas tanah ulayat, hubungan hukum adat dan hukum negara, regulasi pertanahan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat adat dan pemangku kepentingan dengan memperhatikan konteks sosial dan budaya setempat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pluralisme hukum dan pentingnya perlindungan hak atas tanah ulayat, serta meningkatnya kemampuan peserta dalam mengidentifikasi persoalan hukum yang berkaitan dengan tanah ulayat. Kegiatan juga menghasilkan identifikasi kebutuhan masyarakat terhadap dokumentasi hak, pendampingan hukum, dan penguatan komunikasi antara masyarakat adat dengan pemerintah. Dengan demikian, pendekatan pluralisme hukum dapat menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat kapasitas masyarakat adat dalam perlindungan hak atas tanah ulayat di Kota Jayapura.
Co-Authors Dahliana Ketaren Farida Kaplele Hasmi Irianti Tom Alfa .S. Reumi