Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
Ahmad Gelora Mahardika
Hukum Tata Negara UIN Sayyid Ali Rahmatullah
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KETIDAKPATUHAN PEMERINTAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN SEBAGAI IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XV/2017 Ahmad Gelora Mahardika; Mizza Faridatul Anifah
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 1 No 2 (2021): Edisi Agustus 2021
Publisher : Departement of Constitutional Law IAIN Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.337 KB) | DOI: 10.21274/legacy.2021.1.2.1-20

Abstract

The verdict of the Constitutional Court Number 24 / PUU-XV / 2017 which rejects the petition for judicial review Article 33 of Law Number 2 Year 2011 on Amendments to Law Number 2 of 2008 on Political Parties presents problems in the Indonesian constitutional system. The Constitutional Court as a constitution escort institution is seen as justifying the actions of the government that interpret the norms in this law subjectively. The ambiguity of this article causes the Government to be reluctant to execute court decisions that have permanent legal force. Indirectly, that’s decision make Djan Faridz's constitutional rights lost. This is because even though there have been several court decisions that have permanent legal force (inkracht van gewisjde), Djan Fraidz still has not received approval from the government. This condition is due to the Minister of Law and Human Rights interpreting subjectively the provisions in Article 33 which regulate internal party political disputes and in the norm stated that the Court's decision is the final decision and there is no dictum requiring the Minister to ratify the results of court decisions.
PROBLEMATIKA YURIDIS PROSEDURAL PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BARU DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Ahmad Gelora Mahardika; Rizky Saputra
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 2 No 1 (2022): Edisi Maret Tahun 2022
Publisher : Departement of Constitutional Law IAIN Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (621.373 KB) | DOI: 10.21274/legacy.2022.2.1.1-19

Abstract

Wacana pemindahan Ibu Kota Negara Baru (IKNB) memunculkan beberapa permasalahan yuridis khususnya menyangkut sisi proseduralnya. Padahal, eksistensi Ibu Kota bagi suatu negara amatlah penting terlebih pada aspek hukum. Di Indonesia, setidaknya status Ibu Kota Negara diatur melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sejumlah undang-undang lainnya. Prosedural pemindahan IKNB dinilai cukup pragmatis sebab beberapa sektor seolah dikebut tanpa adanya pertimbangan yuridis lantaran belum disahkannya undang-undang yang mengatur perihal pemindahan IKNB tersebut. Hal ini dapat menimbulkan implikasi hukum baik bagi Jakarta secara khusus maupun bagi sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini hendak menjawab pertanyaan terkait bagaimanakah solusi yang tepat guna mengantisipasi masalah yuridis pemindahan IKNB dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang dipakai dalam artikel ini adalah yuridis normatif.
IMPLIKASI PENGHAPUSAN STRICT LIABILITY DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI ERA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS Ahmad Gelora Mahardika
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 2 No 1 (2022): Edisi Maret Tahun 2022
Publisher : Departement of Constitutional Law IAIN Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (617.536 KB) | DOI: 10.21274/legacy.2022.2.1.58-85

Abstract

Undang-Undang Cipta Kerja sebagai salah satu bentuk regulasi yang menggunakan metode omnibus law menciptakan problematika baru dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Problematika tersebut adalah ditiadakannya konsep tanggung jawab mutlak sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Padahal, penyelesaian sengketa dengan model tanggung jawab mutlak terbukti mampu menyelesaiakan sejumlah persoalan terkait kerusakan lingkungan hidup antara lain kebakakaran hutan dan lahan. Selain itu, peniadaan tersebut juga tidak sejalan dengan prinsip SDGs yang menjadi salah satu cita bangsa untuk kedepannya. Berdasarkan hal tersebutlah, artikel ini hendak menjawab pertanyaan bagaimanakan implikasi penghapusan strict liability dalam undang-undang cipta kerja terhadap lingkungan hidup di era sustainable development goals. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Hipotesis artikel ini adalah penghapusan strict liability dalam undang-undang cipta kerja dapat berdampak buruk terhadap lingkungan hidup di Indonesia.
Co-Authors Mizza Faridatul Anifah Rizky Saputra