Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Innovative: Journal Of Social Science Research Madani: Multidisciplinary Scientific Journal
Jeffry A. Ch. Likadja
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Krisis Rusia Versus Ukraina dan Pengaruhnya terhadap Ekonomi Internasional Jeffry A.Ch. Likadja; Victor Eben Sabuna; Sam Meldrian Althonsius Oematan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1504

Abstract

Penelitian ini mengkaji Krisis Rusia versus Ukraina dan dampaknya terhadap ekonomi internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak pecahnya Uni Soviet dan berdirinya Ukraina dan Rusia, hubungan keduanya terikat dalam berbagai isu kerjasama dan konflik. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Ukraina dan Rusia mengalami konflik yang signifikan, dan keduanya bergabung dalam Commonwealth of Independent States sebagai organisasi regional yang terbentuk setelah pecahnya Uni Soviet. Rusia juga terlibat dalam politik di ASEAN sebelum terjadinya perang Rusia-Ukraina, dengan berbagai upaya dalam meningkatkan kerja sama dalam kontra-terorisme, memberikan hibah bagi personel penegak hukum Asia Tenggara, dan memerangi perdagangan narkoba dan penyebaran penyakit menular. Konflik antara Rusia dan Ukraina juga berdampak pada perdagangan internasional, termasuk perdagangan Indonesia dengan kedua negara tersebut. Konflik ini dapat merugikan perekonomian internasional dan menghambat pemulihan, serta menyebabkan peningkatan harga beberapa komoditas esensial.
Perlindungan Data Pribadi Konsumen Finansial Technology (Fintech) Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/Pojk.01/2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 22/20/PBI/2020 Croys Diansyah A. Ua; Jeffry A.Ch. Likadja; Rudepel P. Leo
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 5 (2023): Juni
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi global Covid-19 berdampak dalam transformasi proses bisnis yang mendorong inovasi dan efisiensi. Pertumbuhan pengguna internet yang signifikan dalam pasar digital di berbagai bidang khususnya dalam bidang industri jasa keuangan, telah memudahkan konsumen untuk melakukan kegiatan proses pembayaran, pinjam meminjam uang, transfer maupun jual beli saham tanpa harus keluar rumah cukup hanya melalui financial technology. Seiring dengan pertumbuhan financial technology yang pesat berbanding lurus dengan munculnya problematika dalam aspek perlindungan data pribadi warga negara. Kasus penyalahgunaan data pribadi adalah salah satunya. Permasalahan yang dibahas yaitu implementasi perlindungan hukum kepada konsumen terkait data pribadi konsumen financial technology oleh Bank Indonesia dan OJK dan upaya penanggulangan oleh OJK dan BI dalam mengatasi pencurian dan penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh penyelenggara financial technology. Metode penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan menggunakan studi dokumen (document study) atau studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari peraturan perundang - undangan, buku, situs internet, media massa, dan kamus yang berhubungan dengan judul tesis ini. Serta menggunakan studi lapangan (field research), yaitu dengan bertanya kepada narasumber yang berhubungan dengan judul tesis ini. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa pengaturan mengenai data pribadi di Indonesia belum mampu mengakomodasi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan upaya penanggulangan oleh BI dan OJK dalam mengatasi pencurian dan penyalahgunaan data pribadi konsumen adalah hanya berupa pengawasan dan pembinaan yang efektif dan juga melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh fintech termasuk membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan.
Analisa Hukum Internasional Tentang Pertanggungjawaban Pemerintah Filipina Terhadap Penyanderaan Warga Negara Indonesia Oleh Kelompok (Separatis) Abu Sayyaf Ikmal Prakoso; Jeffry A. Ch. Likadja; Viktor Eben Sabuna
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i02.808

Abstract

Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Hasil penelitian ataupun kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan Analisa Hukum tentang pertanggung jawaban negara Filipina terhadap penyadraan yang dilakukan oleh Kelompok (Saparatis) Abu Sayyaf di wilayah kedaulatan negara Filipina. Kelompok (Separatis) Abu Sayyaf diketahui telah melakukan perampokan terhadap 2 kapal berbendera Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan hukum internasional tentang pertanggung jawaban negara Filipina terhadap Kelompok (Separatis) Abu Sayyaf yang melakukan kejahatan di wilayah kedaulatannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertanggung jawaban negara Filipina dan negara Indonesia terhadap Warga Negara Indoensia yang disandera oleh Kelompok (Separatis) Abu Sayyaf di Filipina sebagaimana yang di atur dalam hukum internasional primery rules dan secondary rules (the law of state responsibility) yang mana negara Filipina telah melakukan upaya pembebasan WNI yang disandera oleh Kelompok (Separatis) Abu Sayyaf melalui upaya represif dan kerja sama, serat negara Indonesia juga telah melakukan upaya pembebasan WNI yang dilakukan secara terkoordinir dengan kementerian atau lembaga terkait dan pendekatan kepada unsur-unsur non-pemerintah yang bergerak di Filipina Selatan. Dalam pertanggung jawaban negara, Filipian secara koordinatif melakukan patroli di daerah konflik, dan pada kesempatan pertama memberikan data dan informasi intelijen kepada pemerintah Indonesia. Dalam pertanggung jawaban negara, Indonesia dan Filipina telah bertanggung jawab penuh terhadap warga negara Indonesia yang disandra oleh Kelompok (Saparatis) Abu Ssyyaf.
Launch Country Responsibility for Space Debris Under International Space Law Markus Haris Saputra Tampubolon; Jeffry A.Ch. Likadja; Gerald Aldytia Bunga
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1585

Abstract

The purpose of this study is to examine the legal implications of the growth in space debris produced by launching countries' liability for space debris under International Space Law. This study highlights the normative juridical procedure and employs a qualitative research strategy. The framework of this research departs from the concept of state responsibility for space debris, state regulation of space debris, the concept of fault liability to the owner of space objects, the concept of joint liability of owners of space objects from more than one country or legal entity, and the category of problems in space debris objects that impede the launch of new satellites, disrupt the function of active satellites in space orbit, and cause loss and damage in space and Earth. The findings revealed that the state's responsibility for space debris under space law has not been maximized because there are various difficulties that prevent the application of international law
Co-Authors Croys Diansyah A. Ua Gerald Alditya Bunga Ikmal Prakoso Markus Haris Saputra Tampubolon Rudepel P. Leo Sam Meldrian Althonsius Oematan Victor Eben Sabuna Viktor Eben Sabuna