<![CDATA[Abstrak Penelitian ini membahas mengenai implementasi UU 8/2016 dikaitkan dengan UU 13/2003 dan Peraturan Daerah DKI Jakarta 10/2011 tentang tenaga kerja bagi orang dengan disabilitas. Kebijakan dan regulasi terkait hak tenaga kerja terhadap penyandang disabilitas di Indonesia sudah cukup memadai, namun jika dilihat secara keseluruhan belum berjalan optimal pada pelaksanaannya. Hasil penelitian di BUMD Jakarta selaku pemberi kesempatan kerja, belum mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada dan belum melaksanakan kewajibannya dengan memberikan pemenuhan hak – hak pekerja disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi untuk mengetahui dan menanalisis mengenai kebijakan perekrutan pekerja disabilitas di BUMD Jakarta. Dengan menggunakan metode kualitatif, hasil dari penelitian menunjukan bahwa implementor belum menjalankan ketentuan regulasi yang telah ada, sehingga realita yang terjadi dalam perekrutan tenaga kerja disabilitas belum berjalan dengan maksimal, secara perekrutan dan penempatan, serta tidak terpenuhinya kuota yang telah ditentukan bagi penyandang disabilitas. BUMD belum melaksanakan pemenuhan hak – hak penyandang disabilitas dalam hal memberikan peluang kerja, memberikan pelatihan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa adanya diskriminasi. Kata Kunci: Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, Regulasi Tenaga Kerja, Hak Kesejahteraan Abstract This study focuses on analyzing the implementation of Law 8/2016 in relation to Law 13/2003 and DKI Jakarta Regional Regulation 10/2011 concerning employment for people with disabilities. Policies and regulations related to labor rights for persons with disabilities in Indonesia are adequate, but overall they have not been implemented optimally. The results of the research in Jakarta Regional Owned Enterprises as job opportunity providers, have not employed persons with disabilities in accordance with existing regulations and have not carried out their obligations by providing fulfillment of the rights of disabled workers. This study aims to provide information to identify and analyze policies regarding the recruitment of disabled workers. By using a qualitative method, the results of the study show that the implementor has not implemented the existing regulatory provisions, so that the reality that occurs in the recruitment of disabled workers has not run optimally, in terms of recruitment and placement, and the quota has not been fulfilled for persons with disabilities. Companies in Jakarta Regional-Owned Enterprises have not implemented the fulfillment of the rights of persons with disabilities in terms of providing job opportunities, providing skills training and getting decent jobs without discrimination. Keywords: manpower, person with disability, manpower regulation, welfare rights]]>
