Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Izin Usaha Perdagangan di Kota Makassar Trisetia, Andi Asnaldi; Arifin, Indar; Irwan, Andi Lukman
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 2, Juli 2013
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This research aims to understand and analyze the quality of service business license exercised by government and the city of makassar to know and to analyze strategy in improve the quality of services trading business permits that is applied by a city government makassar.tipe research used in this research was descriptive , that will provide an illustration of factual on the strategy improve the quality of services business license perdagan in the city of Makassar. This research result indicates that: 1. Kualiatas SIUP service in BPTPM city makassar has been good enough although is still not maximum . 2. To improve the quality of the siup service ,BPTPM and the lo­cal government of makassar applied some strategy ,for his strategy core ,strategy consequences , strategy customers , strategy control , and strategies culture.Keywords: servicing, license, quality, strategy, effort             Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan izin usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar dan untuk mengetahui dan menganalisis strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan izin usaha perdagangan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Makassar.Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang akan memberikan gambaran factual mengenai strategi meningkatkan kualitas pelayanan izin usaha perdagan di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Kualiatas pelayanan SIUP di BPTPM Kota Makassar sudah cukup baik meskipun masih belum maksimal. 2. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan SIUP, BPTPM dan pemerintah Kota Ma­kassar menerapkan beberapa strategi, yakni: strategi inti, strategi konsekuensi, strategi pelanggan, strategi kontrol, dan strategi budaya.Kata kunci: pelayanan, izin, usaha, kualitas, strategi
Good Governance dan Pembangunan Daerah dalam Bingkai Nilai Lokal Sebuah Study Birokrasi dan Perubahan Sosial Politik di Kabupaten Wajo Arifin, Indar
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 1, Januari 2009
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Good Governance dikenal sebagai paradigma yang menarik, dengan prinsip pada penekanan terhadap keterlibatan seluruh elemen, baik yang berada dalam birokrasi maupun yang berada diluar birokrasi. Dalam paradigmanya terlihat adanya pergeseran dari rule government ke good government (Ryaas Rasyid; 1998), yakni proses pemerintahan tidak lagi semata-mata menyandarkan pada aspek peraturan dan perundang-undangan, akan tetapi lebih menekankan kepada partisipasi seluruh elemen masyarakat. Konsep ini memiliki relasi yang sangat signifikan dengan demokratisasi, untuk mewujudkan pemerintah yang lebih dekat dengan rakyatnya. Otonomi daerah pun juga merupakan konsekuensi logisnya dalam negara kesatuan seperti Indonesia.
Analisis Institusionalisasi Kebijakan Dana Kelurahan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Parawangsyah, Andi; Thaha, Rasyid; Arifin, Indar
SEIKO : Journal of Management & Business Vol 4, No 1 (2021): Juni
Publisher : Program Pascasarjana STIE Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/sejaman.v4i1.861

Abstract

Abstrak Institusionalisasi kebijakan dana kelurahan merupakan studi yang mempelajari tentang proses pelaksanaan terhadap kebijakan dana kelurahan yang telah ditetapkan pemerintah. Dana kelurahan dialokasikan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dengan melihat keberhasilan yang dicapai dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis model institusionalisasi kebijakan dana kelurahan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang memberikan gambaran faktual mengenai tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan: pelaksanaan kebijakan dana kelurahan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo sesuai dengan model institusionalisasi, yakni Rational Choice Institusionalism, Historical Institusionalism, Sosiologis Institusionalism, Discursive Institusionalism, dan Political Game. Kata Kunci: Institusionalisasi, Dana Kelurahan, Kebijakan, Wajo Abstract The Institutionalization of urban village fund policy is a study to learn about the implementation of the urban village fund policy process. The fund was allocated by the government through Government Regulation Number 17 of 2018 about Sub-Districts for the development of urban village/village facilities, infrastructure, and community empowerment by referring to the success of urban village/village funds. This study aimed to examine and analyze the institutionalization model of urban village fund policy in Tempe District of Wajo Regency. This research used qualitative approach to provide a factual picture of the research objectives. The results showed that the implementation of urban village fund policy in Tempe District of Wajo Regency fulfilled the institutionalization models namely Rational Choice Institutionalism, Historical Institutionalism, Sociological Institutionalism, Discursive Institutionalism, and Political Game. Keywords: Institutionalization, Village Fund, Policy, Wajo
Penerapan E-Government dalam Pembangunan Demokrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Gowa, Indonesia Anas, Andika; Arifin, Indar; Irwan, A Lukman; Ansar, Muhammad Chaeroel
Jurnal Publisitas Vol 10 No 2 (2024): April
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Candradimuka Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37858/publisitas.v10i2.420

Abstract

The use of e-government in Gowa Regency's villages to improve democracy is the subject of this study. The primary issue facing village governance in the digital age is how information technology may be used to increase citizen participation, transparency, and accountability. This study is unique in that it examines how e-government interacts with the still-unexplored village governance context. The main inquiries this study aims to address are: What ways may the Gowa Regency's village governments be made more democratic through the use of e-government ? In three villages in Gowa Regency, case studies were used in the research method, which was qualitative. Observation, interviews, documentation, and literature review were used to gather data. According to the findings, using e-government improved community engagement, boosted budget management transparency, and promoted village government accountability. The major finding is that e-government has a lot of promise to improve village governance through democracy. The necessity for digital literacy and a strong technological foundation, as well as the importance of village governments in promoting public engagement and ensuring openness and accountability in the use of information technology, are all important implications. This study adds significantly to the local and international literature on e-government and local democracy by providing a new understanding of how e-government is used to strengthen democracy in the context of village governance.
Kinerja Pemerintah Kelurahan dalam Pelayanan Masyarakat: Tinjauan dari Kelurahan Molinow di Kota Kotamobagu Rahman, Nurul Hidayah; Thaha , Rasyid; Arifin, Indar
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2024): Edisi Juni
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v5i2.227

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pemerintah Kelurahan dalam pelayanan masyarakat di Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Kota Kotamobagu serta faktor-faktor yang menghambat kinerja. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dianggap dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Kelurahan dalam pelayanan masyarakat di Kelurahan Molinow lihat dari aspek kualitas kinerja pegawai bahwa tingkat baik atau buruknya sesuatu pekerjaan yang diterima bagi seorang pegawai yang dapat dilihat dari segi ketelitian dan kerapihan kerja, keterampilan dan kecakapan yang dimiliki setiap pegawai kelurahan, sehingga suatu pekerjaan bisa terlaksana dengan baik. dari aspek Kuantitas Kerja Pegawai Lurah belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan maksimal, karena dengan kuantitas yang dimilki oleh pemerintah kelurahan yang belum miliki dan capain yang belum tepenuh dan belum dilaksanakan oleh kelurahan Molinow. Terdapat dua faktor yang memepengaruhi kinerja Pemerintah Kelurahan diantaranya faktor individu dan faktor lingkungan
Analysis of local government supervision in surface mining: The case of Bulukumba Regency Sam, Aldiani Fitriayu; Arifin, Indar; Syamsu, Suhardiman
Tamalanrea: Journal of Government and Development (JGD) Vol. 1 No. 1 (2024): APRIL 2024
Publisher : Department of Government Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69816/jgd.v1i1.34466

Abstract

Supervision is the prevention or correction of errors, irregularities, discrepancies, and misappropriations that are not in accordance with the objectives of the predetermined authority. This study aims to determine how the form of local government supervision in supervising rock quarry mines in Bontotiro District, Bukukumba Regency. This study used a qualitative descriptive approach, and the data collection used observation, interviews, and documentation. Data was analyzed through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusions. This study shows how local government supervision of rock quarry mines in the study area is seen from two forms of supervision. First, preventive supervision was carried out before the implementation of mining activities through the supervision of exploration Mining Business Permits (IUP) for exploration implementation and Mining Business Permits (IUP) for production operations. Second, repressive supervision carried out during the implementation of mining activities refers to the supervision of Rock Excavation Production Operation Activities.
Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Maku Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi Amri, Abdul Aziz; Thaha, Rasyid; Arifin, Indar
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 5 No. 1 (2024): Nopember 2024, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v5i1.617

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) didesa Maku kecamatan Dolo kabupaten Sigi melalui teori George Terry yang terdiri dari 4 indikator yaitu perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data informan melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Waktu penelitian dari September 2022 hingga Februari 2023. Jumlah informan dalam penulisan ini sebanyak 7 (Tujuh) orang yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, Ketua TPK, Kaur Perencanaan, dan Masyarakat Desa Maku Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa fungsi Pengelolaan terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) didesa Maku Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi tahun 2022 telah berjalan baik. Hal ini terlihat proses perencanaan sudah sesuai dengan aturan atau mekanisme, prinsip dan pedoman yang berlaku serta perencanaanyapun sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang didukung dengan partisipasi masyarakat yang baik. Hanya saja dalam proses pengorganisasian masih terdapat kendala dalam koordinasinya selain itu dalam proses pengawasan bentuk akuntabilitas laporan perlu ditingkatkan.
Inhibiting and Supporting Factors that Influence Caregiver Performance Aristyanto, Moh. Fahri Wahyu; Nawawi, Juanda; Arifin, Indar
Journal of Management and Administration Provision Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Management and Administration Provision
Publisher : Pusat Studi Pembangunan dan Pemberdayaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55885/jmap.v5i2.580

Abstract

The Institute of Public Administration (IPDN) is a civil service educational institution that aims to form cadres of state civil servants with integrity, discipline, and professionalism. As a long-term government effort to support bureaucratic reform, IPDN provides free education to selected cadets, who after graduating are immediately appointed as civil servants. This study aims to evaluate the performance of caregivers, especially Kasat Dharma, in forming the personality of cadets at IPDN South Sulawesi Campus. This study uses a descriptive qualitative approach, with data collection methods through semi-structured interviews, observation, and documentation. Informants were determined through purposive sampling techniques that included caregivers, cadets, and campus structural officials. The results of the study showed that the performance of Kasat Dharma was quite good in terms of coaching, although there were still obstacles in interpersonal communication and coordination between units. Based on Herzberg's two-factor theory, it was found that supporting factors for Kasat Dharma's performance include intrinsic motivation such as moral responsibility, pride in the results of coaching, and high dedication. Meanwhile, inhibiting factors include the limited number of caregivers, minimal training, lack of supporting facilities, and a less than optimal coordination system. The combination of these two factors affects the stability and effectiveness of the overall performance of caregivers. Therefore, improving the work environment and strengthening the support system needs to be done in order to maintain and improve the performance of caregivers in a sustainable manner.