Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Hasrat Arief Saleh, Hasrat Arief
Unknown Affiliation
Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar Amirul Haq Muis, Muhammad; Saleh, Hasrat Arief; Rusli, And Muhammad
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 2, Juli 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper about the implementation of good governance and the factors that affect implementation of good governance in the public service in the District Panakkukang Makassar. The method used in this study is a qualitative and quantitative methods, otherwise known as mixed methods. Based on the results of research and data analysis conducted by researchers in the analysis Implementation of Good Governance in the Public Service in the District Panakkukang Makassar City goes well. It can be seen from the process of implementation in accordance with the principles of good governance which should be applied such as their participation in the activities program districts. Given any form of transparency is quite good and effective as provide information about the possible extent of public services through the paper leaflets and through media such as internet. Accountability given to the public is also quite good, although not yet realized its full potential, such as the lack of funds in various activities pelakanaan districts, the supreme law of the expected does not work effectively.Keywords: good governance, implementation, public serviceAbstrak: Tulisan ini mengenai implementasi good governance dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi good governance dalam pelayanan publik di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif atau dikenal dengan sebutan mixed methods. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, dalam analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses pelaksanaannya yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang harus diterapkan seperti adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai program kegiatan kecamatan. Bentuk transparansi yang diberikan pun cukup baik dan efektif seperti memberikan informasi seluas luasnya tentang pelayanan publik baik melalui selembaran kertas maupun melalui media seperti internet. Akuntabilitasi yang diberikan kepada masyarakat juga cukup baik meski belum terlaksana secara maksimal, seperti kurangnya dana yang dalam pelakanaan berbagai kegiatan kecamatan, supreme hukum yang diharapkan tidak berjalan secara efektif.Kata kunci: good governance, implementasi, pelayanan publik
Kajian tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah Saleh, Hasrat Arief
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1, Juni 2008
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Otonomi daerah sesudah lengsernya Suharto pada 21 Mei 1998  yang seiring dengan berhembusnya angin reformasi, diselenggarakan dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU ini otonomi daerah ditempatkan secara utuh di Kabupaten/ Kota atas dasar otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, dan pada daerah otonom provinsi diselenggarakan atas dasar otonomi terbatas. Saat ini acuan yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang merupakan pengganti dari UU No.22 tahun 1999. epanjang sejarah penyeleng-garaan pemerintahan di Indonesia, otonomi daerah selalu menjadi masalah sentral yang diperdebatkan oleh berbagai kalangan. Ada era yang ditandai dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya dan ada era lain yang mencatumkan pemberian otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, namun dengan kecenderungan yang lebih mengarah pada pergeseran kuat menuju pengutamaan dekonsentrasi.
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Gorontalo Umar, Arif Alauddin; Saleh, Hasrat Arief
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 8 Nomor 1, Januari 2015
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This article aims to find out, to understand, and to analyze the one stop license service suc­cess and quality, specifically IMB, SIUP, and SIGU in Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) of Gorontalo Regency. The result shows that one stop license service, specifically IMB, SIUP, and SIGU implemented by KPT are unsuccessful and out of quality. It is seen from the degree of fit that doesn’t meet the re­quirements as Korten’s Proposed namely policy/program, bene­ficiaries, and the implementing or­ganization. It is also shows that Korten’s fit require­ments theory is not relevant with the reality of one stop license service implementation in Gorontalo Regency.Keywords: one stop service, permitted services Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis keberhasilan dan kualitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu, khususnya untuk jenis layanan IMB, SIUP, dan SIGU di Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian me­nunjukkan bahwa pe­layanan perizinan terpadu satu pintu, khususnya untuk jenis layanan IMB, SIUP, dan SIGU yang diselenggarakan KPT Kabupaten Gorontalo belum berhasil dan belum berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari tidak terpenuhinya derajat kesesuaian yang di­syaratkan antara tiga dimensi kese­suaian yang dikemukakan Korten, yakni ke­bijakan/program, pemanfaat dan organisasi pelaksana. Hal ini turut menunjukkan bahwa teori kesesuaian Korten tidak memiliki relevansi dengan realitas penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kabupaten Gorontalo. Kata kunci: pelayanan terpadu satu pintu, pelayanan perizinan
Co-Authors And Muhammad Rusli, And Muhammad Arif Alauddin Umar, Arif Alauddin Muhammad Amirul Haq Muis, Muhammad