Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK YANG SAH AKIBAT MARAKNYA PEMALSUAN MEREK Deni Pramono; Galuh Adi Wijaya; Andreas Zulkarnain
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 18, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v18i1.45334

Abstract

Merek dagang merupakan bagian dari hak milik intelektual yang membutuhkan banyak waktu di samping bakat, pekerjaan, dan juga uang untuk membiayainya, sehingga perlindungan terhadap pemegang hak merek dagang yang asli yang sudah didaftarkan sangat penting. Pelanggaran merek ini adalah berlaku untuk semua jenis merek yang telah terdaftar, bukan hanya pada merek-merek yang sudah sangat terkenal. Metode penelitian yang akan digunakan dalam membahas permasalahan yang obyeknya adalah permasalahan hukum, maka menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum bagi pemegang merek yang sah dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang merek yang sah akibat pemalsuan merek. Meskipun suatu merek tersebut baru didaftarkan dan belum lama memiliki hak atas merek serta belum banyak mengeluarkan produk. Hasil dari penelitian ini yaitu pelanggaran atau indikasi pelanggaran atas hak merek tersebut, maka pemegang merek yang syah memiliki hak yang diutamakan terkait merek yang mereka miliki, sehingga dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada orang/pihak lain untuk menggunakan hak merek tersebut, baik dalam hal produksi maupun distribusi produk sesuai dengan hak merek yang dimaksud. Upaya tersebut boleh dengan melakukan gugatan melalui Pengadilan Niaga maupun melalui badan arbitrase.
Sosialisasi tata kelola tanah aset desa berdasarkan UndangUndang no. 6 tahun 2014 tentang desa di Desa Suko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Probolinggo Galuh Adi Wijaya; David Fajar Setiawan
JATIMAS : Jurnal Pertanian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2021): MEI
Publisher : Kadiri University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/jatimas.v1i1.1715

Abstract

Desa mempunyai otonomi desa dalam mengelola daerahnya. Semua aset desa wajib di manfaatkan sebesar-besarnya dan di nikmati oleh masyarakat bukan golongan. Tanah Bengkok sebagai aset desa wajib di manfaatkan sebesar-besarnya dan pemanfaatan tanah aset desa tersebut sudah tercantum dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa yang wajib di ketahui oleh masyarakat Desa Suko. Peneliti dalam hal ini akan menjelaskan pengabdian ini dengan metode deskriptif kualitatif yang didukung data primer dan sekunder. Data primer akan diperoleh oleh pengabdi dengan melakukan wawancara dengan kepala desa, sekertaris desa, tokoh desa dan warga. Sedangkan data sekunder akan di dapatkan dengan mengambil beberapa referensi yang ada pada buku maupun jurnal dan penelitian yang ada. Teknik pengumpulan data akan mereduksi dari hasil observasi, wawancara di tempat kejadian dan dokumentasi. Keabsahan data yang di suguhkan pengabdi akan di lakukan triangulasi. Hasil penelitian ini adalah sosialisasi berjalan dengan baik dengan menemukan 3 masalah baru yang ditemukan di lapangan saat sosialisasi dan berdiskusi dengan tokoh masyarakat dan warga Desa Suko.