Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan
Aulia Ananda Kartika
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PERWUJUDAN KOTA RAMAH DISABILITAS DENGAN PENDEKATAN INCLUSIVE CITY Aulia Ananda Kartika
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Banda Aceh sebagai daerah yang dinobatkan sebagai Kota inklusif dan Ramah bagi Penyandang Disabilitas berkomitmen untuk membagikan pelayanan yang memuaskan kepada penyandang disabilitas serta membentuk warga perkotaannya menjadi warga perkotaan yang utuh. Namun berdasarkan data yang didapat dari observasi, wawancara dan data yang peneliti ambil dari laman dinas sosial, kesehatan, dan transportasi, dalam hal ini kota Banda Aceh masih jauh dari ramah disabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam Perwujudan kota ramah disabilitas dengan pendekatan inclusive city dan kendala pemerintah Kota Banda Aceh dalam Perwujudan kota ramah disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori peran pemerintah Ryass Rasyid yang meliputi tiga elemen penting, yaitu regulator, fasilitator, dan motivator. Dalam menganalisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perwujudan kota ramah disabilitas dengan pendekatan inclusive city di Kota banda Aceh belum ramah disabilitas. Sebagai regulator bisa dilihat dari hukum yang bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Fasilitator, fasilitas dan pelayanan publik belum dapat memecahkan permasalahan penyandang disabilitas dan sebagai motivator dimana pemerintah masih gagal dalam menyejahterakan penyandang disabilitas. Kendala yang dihadapi yaitu ketersediaan lahan, ketersediaan anggaran, dan pemahaman ketentuan. Untuk itu, diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh perlu meningkatkan sosialisasi tentang kepedulian bagi kelompok disabilitas, melakukan pembenahan bangunan dan lingkungan, mendukung dan memberi insentif terhadap pengembangan industri local yang ramah disabilitas, wajib mewujudkan fasilitas dan aksesibilitas disabilitas pada bangunan dan lingkungan masing-masing. Kata Kunci: Peran, Inclusive City, Disabilitas, Pelayanan Publik, Kota Banda Aceh
Aksesibilitas Fasilitas Umum Fisik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Bandung Aulia Ananda Kartika; Wirman Syafri; Rizki Amalia
Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 5 No. 2 (2026): Mei: Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/inovasi.v5i2.7456

Abstract

This study examines the accessibility of physical public facilities for persons with disabilities in Bandung City. Existing accessibility has not fully met the principles of convenience, usability, safety, and independence, thereby limiting the mobility and social participation of persons with disabilities. The research gap lies in the limited implementation of inclusive accessibility in physical public facilities. This study employs John Black’s Accessibility Theory, which consists of four dimensions: convenience, usability, safety, and independence. A qualitative descriptive approach was used, with data collected through interviews with seven informants, observations, and documentation. The findings indicate that, in terms of convenience, accessibility has not yet become a primary consideration in the development of public facilities. Regarding usability, the government tends to focus more on outputs, namely the availability of facilities, rather than outcomes such as convenience, usability, safety, and independence for persons with disabilities. In terms of safety, public facility safety systems have not been comprehensively integrated. Regarding independence, facility planning remains insufficiently inclusive, as it is still predominantly top-down and not fully based on users’ needs.
Co-Authors Rizki Amalia Wirman Syafri