Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Innovative: Journal Of Social Science Research
Dea Risti Aulia
Universitas Negeri Semarang
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Masalah Perlindungan Hak Masyarakat Adat Terhadap Pembangunan IKN Dea Risti Aulia; Herjuno Putro; Laras Dwi Mufidah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.508

Abstract

Setidaknya dibutuhkan lahan seluas 262.814 hektar di Pulau Kalimantan yang diperlukan untuk agenda pemerintah republik Indonesia dalam pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang akan dibangun di daerah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Beberapa tempat ini berada di tanah masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi terkini terkait pengalihan hak atas tanah masyarakat adat. Masalahnya adalah bahwa masyarakat adat memiliki kepemilikan tanah di daerah tersebut dan khawatir pembangunan IKN akan memaksa mereka keluar dari properti mereka. Kepastian penguasaan tanah sangat penting bagi masyarakat adat dan suku karena hubungannya dengan kesejahteraan ekonomi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan identitas komunal dan budaya. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis cara-cara bagaimana masalah tanah masyarakat adat dapat dikurangi selama fase pembentukan IKN. Temuan studi menyoroti perlunya melindungi Masyarakat Adat melalui metodologi analitik deskriptif untuk penelitian kualitatif. Kekayaan Masyarakat adat harus diatur sempurna dalam Rancangan Undang-Undang masyarakat adat, pemerintah daerah seharusnya memfasilitasi akan adanya peraturan daerah yang mengatur bagaimana kelanjutan tumpang tindih hak-hak masyarakat dengan kebijakan pemerintah.
Co-Authors Herjuno Putro Laras Dwi Mufidah