Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Resolusi Konflik Antar Masyarakat Desa Buria dan Desa Taniwel Tentang Tapal Batas Wilayah Desa Pada, Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat Terkait Batas Remon Supusepa; Leony Lokkolo; Steven Makaruku
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.547

Abstract

Penelitian berjudul "Resolusi Konflik Antara Masyarakat Desa Buria Dan Desa Taniwel Tentang Dewan Wilayah Desa Di Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat Terkait Dengan Dasarnya", memiliki tujuan jangka panjang yaitu menemukan dan menjelaskan Resolusi Batas Masyarakat Desa Burita dan Desa Taniwel. Wilayah desa di Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Barat, terkait batas-batas. Jenis penelitian yang digunakan dalam lengkungan rese iniadalah sosiologis yuridis. Jenis penelitian yang digunakan adalah "deskriptif-analitis". Dimana hasil yang diperoleh kemudian dianalisis dan dijelaskan dari bab ke bab yang kemudian dibahas. Lokasi penelitian adalah desa Buria dan desa Taniwel. menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang diperoleh dan berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Analisis data adalah metode analisis deskriptif-kualitatif. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan apa yang terjadi dalam penyelesaian sengketa. Resolusi konflik antara desa Buria dan desa Taniwel menggunakan model debat desa tradisional atau suku. Penyelesaian adat dilakukan dengan menggunakan nilai-nilai etnis dan daerah yang berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya dalam menyelesaikan suatu perbuatan hukum pidana dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat adat di kedua desa yaitu desa Buria dan desa Taniwel, yang berlandaskan nilai-nilai budaya dan untuk mencari keadilan bukan melalui proses peradilan negara
Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus di Polres Buru Selatan) Erna Rahmawati Marasabessy; Hadibah Z. Wadjo; Remon Supusepa
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 7 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i7.6069

Abstract

Studi ini dilaksanakan untuk mengkaji wujud perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak kekerasan dalam mekanisme peradilan pidana, sekaligus memetakan hambatan dalam penerapannya di lingkup Polres Buru Selatan. Peneliti menerapkan metode yuridis empiris dengan memadukan pendekatan regulasi dan penelaahan kasus. Informasi dikumpulkan melalui penelusuran literatur serta dialog langsung dengan penegak hukum, untuk selanjutnya diperiksa secara kualitatif. Berdasarkan hasil studi, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku kekerasan di Polres Buru Selatan dinilai belum optimal jika merujuk pada regulasi UU SPPA. Dalam beberapa kasus, anak tidak memperoleh pendampingan yang memadai dari orang tua, penasihat hukum, maupun pembimbing kemasyarakatan, serta belum mendapatkan perlakuan dan penempatan yang memenuhi standar perlindungan anak. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan pemahaman aparat terhadap prinsip dan mekanisme UU SPPA, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, lemahnya koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan dan lembaga perlindungan anak, budaya hukum masyarakat yang masih berorientasi pada penghukuman, stigma negatif terhadap anak pelaku tindak pidana, serta kendala geografis dan ekonomi keluarga yang membatasi akses pendampingan dan bantuan hukum.