Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Pelanggaran Perizinan Lingkungan Hidup Perusahaan Kelapa Sawit Di Kabupaten Boven Digoel Sabila Rizki Mahadewi Putri; Yazid Rafli Kusumawardana; Cahyaning Putri Kinasih; Annisa Tussaleha
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.820

Abstract

Pelanggaran perizinan lingkungan hidup menjadi persoalan yang sering dialami di Indonesia, termasuk di Kabupaten Boven Digoel. Dalam kasus ini, terdapat dua perusahaan kelapa sawit yang melakukan pelanggaran terhadap perizinan lingkungan hidup yang berpengaruh bagi kawasan sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelanggaran perizinan lingkungan hidup yang dilakukan oleh dua perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Boven Digoel serta dampaknya pada lingkungan sekitar. Penelitian ini memakai metode penelitian pustaka atau literature review dengan memakai jurnal atau sumber yang telah ada sebelumnya terkait perizinan lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan tindakan yang lebih tegas dari pemerintah untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar perizinan lingkungan hidup. Selain itu, juga perlu dilakukan pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Boven Digoel untuk mencegah terjadinya pelanggaran perizinan lingkungan hidup di masa depan.
Analysis of the Application of the Principle of Social Function of Land Rights and the Legal Position of Property Rights in a Social Context (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 1273/PDT.G/2023/PN TNG) Cahyaning Putri Kinasih
Annual Review of Legal Studies Vol. 2 No. 1 (2025): January, 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/arls.vol2i1.26269

Abstract

The principle of the social function of land rights is a fundamental concept in Indonesian agrarian Law, as stipulated in Article 6 of the Basic Agrarian Law (UUPA). This study aims to analyze the implementation of this principle in judicial decisions, specifically Decision Number 1273/PDT.G/2023/PN TNG, and its implications for the legal status of Land Ownership Certificates (SHM). Using a normative-juridical approach and case study method, this article examines the conflict between individual interests of SHM holders and the broader social interests of the community. It also evaluates the extent of legal protection afforded to landowners amidst rapid urban development. The analysis reveals that the application of the social function principle often encounters practical obstacles, such as low legal awareness and weak enforcement of agrarian norms. The study highlights the need for regulatory reinforcement and improved public legal literacy to ensure social justice in land utilization.