' Subekti
Unknown Affiliation

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA DAN PELANGGARAN KODE ETIK ATAS PUBLIKASI IDENTITAS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PEMBERITAAN DI MEDIA MASSA Riana Dewi; ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i1.47724

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban tindak pidana dan pelanggaran kode etik terhadap publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum di dalam pemberitaan media cetak, media elektronik, dan teknologi informasi (internet) yang dilakukan oleh perusahaan pers. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Perbuatan publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan di media massa adalah tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, sekaligus sebagai pelanggaran etika berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran. Pertanggungjawaban terhadap pelanggaran etika diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu melalui pengaduan kepada Dewan Pers. Perusahaan pers sebagai korporasi, pertanggungjawaban berada pada Pemimpin Redaksi. Hingga saat ini hanya pada pengaduan kepada Dewan Pers sebagai pelanggaran etika dan prinsip-prinsip jurnalistik, tidak ada laporan kepada kepolisian sebagai suatu tindak pidana. Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, tindak pidana pers, Publikasi Identitas Anak Berhadapan Hukum.AbstractThis research aims to determine the responsibility of Criminal act and an ethical violation of the publication of the identity of Children in conflict with law in the print media, electronic media, and information technology (internet) by the press company. This research is a normative research that is prescriptive, with the statute approach. The types of data used are primary legal materials and secondary legal materials. Act of the publication identity of Children in conflict with the law in the mass media is a criminal act under Law Number 11 Year 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and Law Number 23 Year 2002 as amended with Law Number 35 Year 2014 and Law Number 17 Year 2016, at the same time as an ethical violation of the Press Council Regulation Number:6/Regulation-DP/V/2008 concerning Ratification of Press Council Decision Letter Number 03/SK-DP/III/2006 on the Journalistic Code of Ethics, Indonesian Broadcasting Commission Regulation Number 01/P/KPI/03/2012 on the Guidelines of Broadcasting Behavior, Regulation of the Indonesian Broadcasting Commission Number 02/P/KPI/03/2012 on the Broadcast Program Standards. The responsibility of the Press ethical violations are resolved to Law Number 40 Year 1999 on the Press through a complaint to the Press Council. Until now, only a complaint to the Press Council as a violation of ethics and journalistic principles, no report to the police as a criminal act.Keywords: Criminal Responsibility, Criminal Act of Press, Publication of the Identity of Children in Conflict with Law.
UPAYA PERLINDUNGAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JktPst) Wini Kusumawardhani; ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v5i3.47786

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk upaya perlindungan dan hambatan yang dialami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya melindungi Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif. Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini semakin meningkat baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan yang semakin sistematis oleh pejabat negara. Tindak pidana korupsi tidak lagi dianggap sebagai suatu kejahatan biasa, dalam perkembangannya tindak pidana korupsi terjadi secara sistematis dan terorganisir dengan beragam modus operandi serta dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaaan dan jabatan yang tinggi, sehingga tindak pidana korupsi saat ini dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crime yaitu dengan adanya Justice Collaborator yang diyakini mampu membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi, namun dalam pelaksanannya masih ditemui permasalahan terkait keberadaan Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi. Kata Kunci: Justice Collaborator, Perlindungan hukum, Tindak pidana korupsi AbstractThis study aims to determine the forms of protection and obstacles faced by the Corruption Eradication Commission (KPK) in an effort to protect the Justice Collaborator in the criminal act of corruption. This research is a descriptive empirical law research, research approach using qualitative approach. The type of data used is primary data and secondary data. The technique of collecting legal materials used is through interviews and literature study. Analysis of legal materials using qualitative methods. Cases of corruption in Indonesia are increasingly increasing both from the number of cases and the amount of financial losses of the state and in terms of the quality of crimes committed by the more systematic by state officials. The criminal act of corruption is no longer considered an ordinary crime, in its development corruption occurs systematically and organized with various ways and done by people who have high power and high position, so that corruption crime is now said as extraordinary crime. One of the efforts to eradicate corruption as extra ordinary crime is with Justice Collaborator believed to be able to assist the Corruption Eradication Commission (KPK) in uncovering a criminal act of corruption, but in its implementation still encountered problems related to the existence of Justice Collaborator in corruption.Keywords: Justice Collaborator, Legal protection, Criminal act of corruption
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGUNGKAPAN IDENTITAS ANAK OLEH APARAT PENEGAK HUKUM M. Hufron Fakih; ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i2.58873

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan membahas pengungkapan identitas Anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan perlindungan secara hukum terhadap tindakan yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan normatif dengan sifat preskriptif. Pendekatan penelitian ini yaitu pedekatan perundangundangan dan konsepsual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu  bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan logika deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukan dari bentuk pengungkapan identitas Anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik di sosial media atau di website aparat penegak hukum serta penegakan hukum atas pengungkapan identitas Anak oleh aparat penegak hukum yang belum dilakukan dalam praktik hukumnya, sehingga Anak tidak mendapat perlindungan.Kata Kunci:  Anak,Pengungkapan Identitas Anak, Aparat Penegak Hukum.AbstractThis research aimed to discuss the disclosure of children’s identity by law enforcement officials and law enforcement against the actions taken. The research method used is normative with prescriptive properties. This research approach is a statutory and conceptual approach. The legal materials used in this research are primary and secondary legal materials. The data analysis technique uses deductive logic. The results of this study indicate the form of disclosure of children’s identities carried out by law enforcement officials both on social media or on websites of law enforcement officials as well as law enforcement on disclosure of children’s identities by law enforcement officials that have not been carried out in legal practice, so that children are not protected.Keywords: Children, Identity Disclosure Children, Law Enforcement Official.