Garuda - Garba Rujukan Digital

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN GROBOGAN, JAWA TENGAH) Sinta Zulfi Nur Laily; ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i1.40613

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan kendala perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Bentuk tindak pidana perdagangan orang yang mayoritas terjadi di Indonesia adalah eksploitasi terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) atau tenaga kerja wanita (TKW). Kabupaten Grobogan termasuk salah satu daerah pengirim TKI/TKW di Provinsi Jawa Tengah. Implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Grobogan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dan seluruh pihak terkait ternyata masih belum optimal dikarenakan kendala yang dihadapi, yaitu minimnya pemahaman mengenai tindak pidana perdagangan orang, lemahnya penegakan hukum, adanya calo pencari tenaga kerja ilegal dan pola pikir yang salah dalam masyarakat. Kata Kunci: Perlindungan Korban, Tenaga Kerja Indonesia, Tindak Pidana Perdagangan OrangAbstractThis research aims to analize the type and obstacles of victim’s protection against Indonesian’s employees as victims of human trafficking by Regency Government of Grobogan. This research is a descriptive empirical law research. The approach used is a qualitative approach. The type of data used is primary data and secondary data. The technique to collect data used are interview method and library research. The most common form of human trafficking is exploitation of Indonesian employees (TKI) or female employees (TKW). Grobogan Regency is one of the employee’s transtmitter regions in Central Java. The implementation of victim’s protection against employees as victims of human trafficking in Grobogan Regency still has some weakness caused by various obstacles faced, which are the lack of understanding about the criminal acts of human trafficking, the weakness of law enforcement, illegal migrant employees seekers and wrong mindset in society.Keywords: Victim’s protection, Indonesian’s employees, Human trafficking

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN ONLINE GENDER-BASED VIOLENCE DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Darmawan Nuryudha Pramana; ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i2.47405

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban online gender-based violence dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan preskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan (literature research). Metode ini berguna untuk mendapatkan landasan teori berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang perlu diteliti. Teknik analisis bahan hukum adalah menganalisis hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan teori-teori yang ada dalam tinjauan pustaka. Online gender-based violence (OGBV) merupakan kejahatan cyber yang melibatkan wanita sebagai korbannya. Perlindungan hukum terhadap korban OGBV sangat dibutuhkan. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban online gender-based violence diatur di dalam UU TPPO (UU No.21/2007), yaitu restitusi (Pasal 48), rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial (Pasal 51) dan diatur juga di dalam UU Pornografi (UU No.44/2008), yaitu pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi (Pasal 16). Sementara itu di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU No.13/2006 jo. UU No.31/2014) tidak mengatur perlindungan hukum terhadap korban OGBV. UU Perlindungan Saksi dan Korban hanya mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana tertentu, yaitu korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat. Menurut penulis, UU Perlindungan Saksi dan Korban perlu adanya revisi, karena belum mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana secara umum.Kata kunci : Korban; Online Gender-Based Violence; Perlindungan HukumAbstractThis research aims to determine the forms of legal protection for victims of online gender-based violence in legislation in force in Indonesia. This research is a descriptive normative research. The research approach uses a prescriptive approach. The type of data used is secondary data. The technique of collecting legal material uses literature study techniques. This method is useful to get a theoretical basis in the form of expert opinions about things that are the object of research such as applicable laws and regulations and relating to the things that need to be investigated. The technique of analyzing legal material is to analyze the results of research and discussion using the theories that exist in a literature review. Online gender-based violence is a cyber crime that involves women as victims. Legal protection for victims of online gender-based violence is needed. The form of legal protection against victims of online gender-based violence are regulated in the Criminal Act of Human Trafficking Law (Law No.21 / 2007), which are restitution (Article 48), health rehabilitation, social rehabilitation, repatriation, and social reintegration (Article 51) and also regulated in the Pornography Law (Law No.44 / 2008), which are guidance, assistance, and social recovery, physical and mental health for children who are victims or perpetrators of pornography (Article 16). Meanwhile, the Witness and Victim Protection Act (Law No.13 / 2006 jo. with Law No.31 / 2014) does not regulate legal protection for OGBV victims. The Witness and Victim Protection Act specifically regulates the legal protection of victims of certain crime, which are victims of criminal acts of terrorism, victims of human trafficking, victims of torture, victims of sexual violence, and victims of severe abuse. According to the author, the Witness and Victim Protection Act needs to be revised for the reason it has not yet regulated legal protection for victims of crime in general.Keywords : Legal Protection; Online Gender-Based Violence; Victims

KESESUAIAN SYARAT DIVERSI DENGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Neiska Aranafta Nurain; ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i2.58867

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian syarat diversi dalam Pasal 7 Ayat (2) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan konsep keadilan restoratif. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Instrumen penelitian berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi dilakukan sebagai upaya mewujudkan keadilan restoratif yang merupakan konsep yang diadopsi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Syarat pelaksanaan diversi mencerminkan adanya batasan terhadap pemberlakuan upaya diversi yang tidak sejalan dengan tujuan diversi dan konsep keadilan restoratif.Kata Kunci: Syarat diversi, Kesesuaian, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana AnakAbstractThis study aims to analyze the suitability of the diversion requirements in Article 7 Paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System with the concept of restorative justice. This research is a prescriptive and applied normative legal research. Types of secondary data include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used is literature study. The research instrument is in the form of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, then the analysis technique used is the deductive method. The results show that diversion is carried out as an effort to achieve restorative justice, which is a concept adopted in the juvenile justice system in Indonesia. The requirements for implementing diversion reflect a limitation on the application of diversion efforts that are inconsistent with the objectives of diversion and the concept of restorative justice.Keywords: Diversion Requirements, Conformity, Restorative Justice, Juvenile Criminal Justice System

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska ) Dian Candra Dewi; ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i2.40496

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana disabilitas mental dalam sistem hukum di Indonesia serta pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalamPutusan Nomor: 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska di Pengadilan Negeri Surakarta. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, laporan, dan kamus yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana disabilitas mental. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan. Sedangkan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penyandang disabilitas mental tipe debil dapat bertanggungjawab pidana sehingga dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska terhadap penyandang disabilitas mental sebagai pelaku tindak pidana pencabulan hakim menjatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun 6(enam) bulan, putusan tersebut sesuai dengan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS, namun dalam menjatuhkan pidana bersyarat hakim tidak menetapkan syarat khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Disabilitas mental, Pencabulan.AbstractThis research aimsto know about criminal responsibility of persons with a mental disability in the Indonesian legal system and the criminal responsibility of persons with a mental disability as defendant ofobscenity crimethroughputusan nomor: 50/Pid. Sus/2013/Pn. Ska. This research is considered as a legal research with prescriptive and applied characteristic. This research uses statute approach and comparative approach. In this research, the legal materials which are used are primary legal materials and secondary legal materials. The primary legal materials are Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 about Penyandang Cacat, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 about Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 about Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 About Penyandang Disabilitas and the secondary legal materials are books, journals, reports, and dictionaries which relate to criminal responsibility of persons with a mental disability. Technique of collection materials law does is with the study of librarianship. Whereas technical analysis of legal materials using deductive methods. Based on the research it shows that debil have criminal responsibility, so Putusan Nomor: 50/Pid. Sus/2013/Pn. Ska give debil criminal conditional verdict which is suit with recommendation from BAPAS, but in that verdict the judge did not set specific terms as set forth in article 29 paragraph 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 About Pengadilan Pidana Anak.Keywords: Persons with a mental disability, criminal responsibility, legal system, Indonesia .

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Kasus Bom Bali) Muhammad Poldung N.P Dalimunthe; ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i3.47745

ABSTRACTThis research aims to observe the enforcement and obstacles that have been suffered and given the law of protection by the victim’s criminal terrorism in Bali. This research is a kind of empirical research that refers to the Descriptive one, and also the researcher do the research in the Qualitative Approach. I used primary and secondary data to analyze this research, and i used interviews, observations and some referrences of law as one of my techniques of collecting data, and I analyzed it using Qualitative Method of Analysis. Criminal terrorism is categorized as an Extraordinary Crime, which is admitted in every nations or countries. This has been occurred because terrorism is one of the most dangerous and deadly crimes for all human beings and also Indonesians. Terrorism has suffered many peoples or victims, so that they must have the law of protection against them. The regulations of terrorism have been arranged in the Act of Terrosist , number 15 in 2013, which arranged for victim’s law of protection in the way of Human Rights, specifically provided for in Article 5 Paragraph (1), Article 6, Article 7, Article 7 A, Paragraph (3) of Article 7 A. The law of it’s protection can be applied in the rehabilitations, compencations and restitutions. It has been also arranged in UU No.13/2006 and UU No. 31/2014 about law of protection against the victim’s terrorism crime, provided for in Article 36-Article 42 on Compensation, Restitution and Rehabilitation. It will give the law of protection against them which has been occured in Bali. Based on the results of the study, data show in 2015-2016 there are 62 victims who did not receive their rights as the applications of it’s Acts. This incident showed that the applications of the process of its acts have many disabilities from the governmentin giving their material and immaterial rights to the victim of the Bali Bombing 1 and Bali Bombing 2. The inability is due to internal and external constraints experienced by LPSK in providing legal protection to victims of Criminal Acts of Terrorism. Keywords: Protection of victim, Crime of Terrorism. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Terorisme Bom Bali I dan Bom Bali II. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Analisis hukum menggunakan metode kualitatif. Tindak pidana terorisme dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa ( extra ordinary crime), hal ini dikarenakan terorisme merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan bagi seluruh warga dunia maupun masyarakat Indonesia. Tindak pidana terorisme telah menimbulkan banyak korban, berdasarkan hal itu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada korban. Pengaturan mengenai terorisme secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang di dalamnya mengatur perlindungan hukum bagi korban sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia, secara khusus diatur dalam Pasal 5 Ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 7 A, Pasal 7 A Ayat (3). Perlindungan hukum tersebut dapat berbentuk rehabilitasi, kompensasi,restitusi. Pada sisi lainnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi korban Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Pasal 36-Pasal 42 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi. Pemberian perlindungan hukum bagi korban Tindak Pidana Terorisme Bom Bali I dan Bom Bali II. Berdasarkan hasil penelitian, data menunjukkan pada tahun 2015-2016 terdapat 62 korban yang belum mendapatkan hak-nya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang tersebut. hal ini menunjukkan bahwa pada proses pelaksanaan undang-undang terdapat ketidakmampuan pemerintah di dalam menjangkau pemberian hak hak material dan immaterial kepada korban terorisme Bom Bali I dan Bom Bali II. Ketidakmampuan tersebut disebabkan adanya kendala internal dan eksternal yang dialami oleh LPSK dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban Tindak Pidana Terorisme.Kata kunci : Perlindungan korban, Tindak Pidana Terorisme

PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DALAM PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2019/PN.PTS ' Prastyoso; ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i1.47389

AbstrakPenelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan pidana denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2019/PN.PTS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan ialah teknik deduksi dengan metode silogisme hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penjatuhan denda terhadap Anak telah diatur dalam Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana denda harus digantikan dengan pelatihan kerja bagi Anak.Kata Kunci : Pidana Denda, Anak, Tindak Pidana Persetubuhan.AbstractThis legal research aims to analyze the imposition of fine for a child who commits sexuality within The Verdict of Putussibau District Court Number 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.PTS. This research used normative legal research with prescriptive characteristic. This research used statute approach and case approach. The legal material consists of primary legal meterials and secondary legal materials, the legal sources was obtained by literature study. The legal sources was analyzed by using deductive sylogism law method. The result shows that Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Justice System has erased the provision on fine towards Juvenile Delinquency through the change of fine into work training form so they can’t be imposed by fine except in the form of work training. The Verdict of Putussibau District Court Number 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.PTS shows that is still such fine imposition towards Juvenile Delinquency which is not transferred into work training. The prosecutors and the judges in the mentioned verdict didn’t apply the provision of Article 71 paragraph 3 Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Justice System on indictment and conviction.Keywords : Fines, Juvenile Delinquency, Sexuality

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL DI YAYASAN KAKAK SURAKARTA Maya Novia Pramesthi; ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i2.47736

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial di Yayasan KAKAK (Kepedulian untuk Konsumen Anak) Surakarta serta hambatan-hambatan yang dihadapi Yayasan KAKAK selama memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan KAKAK sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) turut berkontribusi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial yang berupa pendampingan dengan pemberian berbagai macam intervensi dan rehabilitasi. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Yayasan KAKAK Surakarta untuk anak korban eksploitasi seksual komersial dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sudah sesuai dari segi pemenuhan hak asasi anak. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Yayasan KAKAK berasal dari internal dan eksternal. Kata kunci : Anak Korban, Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Yayasan KAKAK Surakarta. AbstractThe aim of this research is to know the form of the legal protection for child victims of commercial sexual exploitation in the KAKAK (Caring for Children Consumer) Foundation of Surakarta, and barriers faced by the KAKAK Foundation for providing legal protection for child victims of commercial sexual exploitation. The method used is the empirical legal research methods, with qualitative approach. Types of data used in the form of primary data and secondary data. Data collection techniques using in this research are field studies and library studies, while technical data analysis using is qualitative data analysis method of interactive analysis models. The results of this research showing that the KAKAK Foundation as one of the non-governmental organization (NGO) whose contribute in providing legal protection for child victims of commercial sexual exploitation in the form of mentoring by administering a variety of intervention and rehabilitation. Form of legal protection provided by the KAKAK Foundation of Surakarta for child victims of sexual exploitation for commercial as seen from the provisions of Act No. 23 of 2002 jo. Act No. 35 of 2014 jo. Act No. 17 of 2016 about the Child Protection was appropriate in terms of the fulfillment of the rights of the child. As for the barriers faced by the KAKAK Foundation of Surakarta derived from internal and external.Key words: Child victims, Commercial Sexual Exploitation of Children, KAKAK (Caring for Children Consumer) Foundations of Surakarta.

UPAYA PERLINDUNGAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Wini Kusumawardhani; ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i2.40624

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk upaya perlindungan dan hambatan yang dialami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya melindungi Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif. Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini semakin meningkat baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan yang semakin sistematis oleh pejabat negara. Tindak pidana korupsi tidak lagi dianggap sebagai suatu kejahatan biasa, dalam perkembangannya tindak pidana korupsi terjadi secara sistematis dan terorganisir dengan beragam modus operandi serta dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaaan dan jabatan yang tinggi, sehingga tindak pidana korupsi saat ini dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crime yaitu dengan adanya Justice Collaborator yang diyakini mampu membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi, namun dalam pelaksanannya masih ditemui permasalahan terkait keberadaan Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi.Kata Kunci: Justice Collaborator, Perlindungan hukum, Tindak pidana korupsiAbstractThis study aims to determine the forms of protection and obstacles faced by the Corruption Eradication Commission (KPK) in an effort to protect the Justice Collaborator in the criminal act of corruption. This research is a descriptive empirical law research, research approach using qualitative approach. The type of data used is primary data and secondary data. The technique of collecting legal materials used is through interviews and literature study. Analysis of legal materials using qualitative methods. Cases of corruption in Indonesia are increasingly increasing both from the number of cases and the amount of financial losses of the state and in terms of the quality of crimes committed by the more systematic by state officials. The criminal act of corruption is no longer considered an ordinary crime, in its development corruption occurs systematically and organized with various ways and done by people who have high power and high position, so that corruption crime is now said as extraordinary crime. One of the efforts to eradicate corruption as extra ordinary crime is with Justice Collaborator believed to be able to assist the Corruption Eradication Commission (KPK) in uncovering a criminal act of corruption, but in its implementation still encountered problems related to the existence of Justice Collaborator in corruption.Keywords: Justice Collaborator, Legal protection, Criminal act of corruption

MEKANISME KERJA BINA MARGA DAN UNIT LAKA POLRES KLATEN DALAM MENANGANI KASUS KECELAKAAN AKIBAT JALAN BERLUBANG (STUDI KASUS DI POLRES KLATEN DAN BINA MARGA KLATEN) Gumilang Adhi Tommy Pratama; ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i3.47381

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme Kerja Bina Marga dan Unit Laka lantas Polres Klaten dalam menangani Kasus Kecelakaan akibat Kerusakan Jalan. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research (social legal research) dengan mengambil lokasi di Bina Marga Klaten, Unit Laka lantas Polres Klaten dan Korban kecelakaan lalu lintas Kabupaten Klaten. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif hukum. Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian adalah pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari hasil wawancara denganKepala Bina Marga Klaten, Kanit Laka Polres Klaten, Korban kecelakaan lalu lintas Kabupaten Klaten. Data sekunder yang terdiri dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan Undang-Undang No 38 Tahun 2004. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara atau interview dengan responden. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Bentuk pertanggungjawaban pidana Bina Marga Klaten dalam kasus kecelakaan dapat dilakukan jika korban dapat membuktikan bahwa kecelakaan lalu lintas di luar dari kesalahan secara pribadi merujuk pada ketentuan Pasal 236 UU LLAJ. Penyelesaian ganti kerugian oleh Bina Marga Klaten dilakukandalam bentuk berupa materi. Selain itu Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Polres Klaten diantaranya melakukan beberapa tahapan yaitu: a) mengumpulkan alat bukti; b) saksi atas kecelakaan; c) menerapkan aturan secara normatif yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Kata Kunci : Kerusakan Jalan; Kecelakaan lalu lintas; Dinas Bina Marga; Polres KlatenAbstractThis research aims to discover the working mechanism of Laka Lantas Unit on Klaten Highway Patrol and Bina Marga. This research applies empirical legal research or non-doctrinal research (social legal research) in which Bina Marga Klaten, Laka Lantas Unit on Klaten Highway Patrol and the traffic accident victims in Klaten District are selected as research objects. The characteristic of this legal study is descriptive. Qualitative approach is employed to ensure maximum result accuracy. This study uses primary and secondary data. The primary data were obtained from the interview with Head of Bina Marga Klaten, Head of Laka Lantas Unit on Klaten Highway and also the traffic accident victims in Klaten District. The secondary data are KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Act Number 22 of 2009 and Act Number 38 of 2004. The technique of data collection is interview conducted between researcher and respondents. The research results that Bina Marga Klaten criminal liability on traffic accident is possibly implemented only when the victims can prove that the traffic accident happened not because of their self-carelessness. It refers to provision of Article 236 UU LLAJ. Reimbursement by Bina Marga Klaten are given in the form of cash. Furthermore, Klaten Highway Patrol is to perform the settlement of traffic accident case by (a) collecting evidences; (b) finding eyewitness of the happened traffic accident; (c) performing the normative regulation based on Act Number 22 of 2009 concerning to road traffic and transportation.Keywords : Potholes; Traffic accident; Dinas Bina Marga; Klaten Highway Patrol

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL DI YAYASAN KAKAK SURAKARTA Maya Novia Pramesthi; ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 1 (2018): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i1.40582

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial di Yayasan KAKAK (Kepedulian untuk Konsumen Anak) Surakarta serta hambatan-hambatan yang dihadapi Yayasan KAKAK selama memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan KAKAK sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) turut berkontribusi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial yang berupa pendampingan dengan pemberian berbagai macam intervensi dan rehabilitasi. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Yayasan KAKAK Surakarta untuk anak korban eksploitasi seksual komersial dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sudah sesuai dari segi pemenuhan hak asasi anak. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Yayasan KAKAK berasal dari internal dan eksternal.Kata kunci: Anak Korban, Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Yayasan KAKAK Surakarta.AbstractThe aim of this research is to know the form of the legal protection for child victims of commercial sexual exploitation in the KAKAK (Caring for Children Consumer) Foundation of Surakarta, and barriers faced by the KAKAK Foundation for providing legal protection for child victims of commercial sexual exploitation. The method used is the empirical legal research methods, with qualitative approach. Types of data used in the form of primary data and secondary data. Data collection techniques using in this research are field studies and library studies, while technical data analysis using is qualitative data analysis method of interactive analysis models. The results of this research showing that the KAKAK Foundation as one of the non-governmental organization (NGO) whose contribute in providing legal protection for child victims of commercial sexual exploitation in the form of mentoring by administering a variety of intervention and rehabilitation. Form of legal protection provided by the KAKAK Foundation of Surakarta for child victims of sexual exploitation for commercial as seen from the provisions of Act No. 23 of 2002 jo. Act No. 35 of 2014 jo. Act No. 17 of 2016 about the Child Protection was appropriate in terms of the fulfillment of the rights of the child. As for the barriers faced by the KAKAK Foundation of Surakarta derived from internal and external.Keywords: Child Victims, Commercial Sexual Exploitation of Children, KAKAK (Caring for Children Consumer) Foundations of Surakarta.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search