Garuda - Garba Rujukan Digital

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN BUS DAN SOPIR BUS TERHADAP KECELAKAAN BUS DI KABUPATEN SUKOHARJO Muhammad Jemima Fadilah; ' Sulistyanta
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i1.47388

AbstrakKecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang terjadi karena kelalaian yang melibatkan kendaraan. Menimbulkan korban luka maupun korban jiwa dan dapat menimbulkan kerugian materi yang tidak sedikit. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh 4 (empat) faktor, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan dan faktor lingkungan/cuaca. Pertanggungjawaban akibat dari kecelakaan lalu lintas tidak hanya pengemudi saja, dalam hal bus sebagai kendaraan umum, perusahaan bus juga wajib bertanggungjawab dari mengganti kerugian hingga bertanggungjawab pidana. Hal tersebut semuanya telah tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan dan ketentuan sanksi pidana yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Kata kunci : Kecelakaan lalu lintas, faktor kecelakaan ,pertanggungjawaban pidana.AbstractTraffic accidents are events that occur due to negligence involving vehicles. Causing injuries and fatalities and can cause material losses that are not small. Traffic accidents are caused by 4 (four) factors, such as human factors, vehicle factors, road factors and environmental/weather factors. The liability resulting from a traffic accident is not just the driver, in the case of buses as public transportation, the bus company is also obliged to take responsibility from compensation to criminal liability. All of this has been stated in the provisions of act Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation and the provisions of criminal sanctions in the Criminal Code.Keywords : Traffic accidents, accidents factor, criminal liability.

TINDAK PIDANA PERAMPASAN KENDARAAN BEMOTOR OLEH DEBT COLLECTOR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA Rizky Amalia R; ' Sulistyanta
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i2.47398

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector dalam penagihan kredit bermasalah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, serta peran dan upaya yang dilakukan satuan reserse kriminal Polresta Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu mempelajari perundang-undangan dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor oleh oknum debt collector tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yakni disertai dengan paksaan serta ancaman kekerasan maupun kekerasan secara fisik. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai perampasan dan dikategorikan sebagai tindak pidana Pemerasan sesuai dengan Pasal 368 KUHP Ayat (1) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pihak kepolisian khususnya satuan reserse kriminal sebagai aparat penegak hukum berperan melakukan pengamanan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011. Kepolisian juga tidak menutup kemungkinan dilakukannya mediasi untuk menemukan win-win solution antara kedua belah pihak baik nasabah maupun pihak leasing.Kata Kunci : Debt Collector; Perampasan; Reserse Kriminal; Tindak Pidana.AbstractThis study aims to see whether the act of confiscating motor vehicles by debt collectors in credit collection can be categorized as a criminal act, as well as the roles and efforts of criminal detective units in the Surakarta City Police in tackling the crime of confiscating motor vehicles by debt collectors in Surakarta. This research is an empirical normative legal research. This study uses primary data and secondary data. Data collection techniques used were studying legislation and interviews. The data analysis technique used descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be obtained that the implementation of motor vehicle withdrawal by a debt collector is not in accordance with standard operating procedures (SOP), which is accompanied by coercion and threats of violence or physical violence. The act can be said as seizure and is categorized as a crime of Extortion in accordance with Article 368 of the Criminal Code Paragraph (1) with a maximum imprisonment of nine years. The police, especially criminal detective units as law enforcement officers play a role in securing the execution of fiduciary guarantees in accordance with Police Regulation No. 8 of 2011. The police also did not rule out mediation to find a win-win solution between the two parties, both the customer and the leasing party.Keywords : Debt Collector; Deprivation; Criminal Detective Unit; Crime.

TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM PENERAPAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017 (Studi Kasus No. 196/Pid.Sus/2018/PN Krg) I Dewa Gede Satya Yudhayana Wira Utama; ' Sulistyanta
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i1.58847

AbstractThis article aims to find out the basis for judges’ considerations in imposing sentences below a special minimum, and the accuracy of imposing crimes under that specific minimum. This article uses a type of normative legal research that is applied prescriptive in nature and uses a case approach. This paper has primary, secondary, and tertiary legal sources. The technique of using data in the article is through library research, and uses qualitative data analysis techniques. Criminal charges by judges against narcotics offenders are among the minimum limits in accordance with Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 concerning Narcotics. In Decision Number 196/Pid.Sus/2018/PN.Krg, the verdict handed down by the judge caused problems due to the difference in article 112 paragraph (1) and article 127 paragraph (1) which regulates imprisonment. The results of this study indicate that in the 2017 Surat Edarat Mahkamah Agung (SEMA), the sentences listed in Article 112 paragraph (1) and Article 127 paragraph (1) are equivalent to 2 (two) years in prison.Keywords : narcotics; verdict imposition.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus, dan ketepatan penjatuhan pidana di bawah minimum khusus tersebut. Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif terapan, dan menggunakan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal atau normatif dengan sumber hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Teknik penggunaan data dalam artikel adalah melalui studi kepustakaan (library research), dan menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah di antara batas-batas minimum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN. Krg, Putusan yang dijatuhkan oleh hakim menimbulkan permasalahan dikarenakan perbedaan pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) yang mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Tahun 2017, sanksi pidana yang tercantum di dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) disetarakan yaitu sebanyak 2 (dua) tahun penjara.Kata kunci : penjatuhan pidana, kasus narkotika, sanksi pidana.

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI DI KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN ETIOLOGI KRIMINAL Weka Wirastuti; ' Sulistyanta; Winarno Budyatmojo
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i2.58871

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui etiologi kriminal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di wilayah Kabupaten Bantul dan upaya-upaya untuk mengurangi kasus tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yakni melalui wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di wilayah Kabupaten Bantul meliputi ketidakadilan gender, ekonomi, perselingkuhan dan kecemburuan, lingkungan keluarga dan pengalaman masa kecil, pengonsumsi miras atau alkoholisme, rendahnya kecerdasan intelektual dan emosional, dan perkawinan dini. Teori Cesare Lombrosso dan Enrico Ferri, serta The Dominance atau Radical Feminism Theory telah sesuai untuk menganalisis fakor-faktor tersebut. Upaya-upaya untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di wilayah Kabupaten Bantul yang meliputi upaya preventif dan upaya represif yang bersifat persuasif maupun koersif.Kata Kunci: Etiologi kriminal, kekerasan dalam rumah tangga, istri.AbstractThis research aims to determine criminal etiology of domestic violence against wives in Bantul Regency and efforts to minimize the cases. This research is a descriptive empirical legal research. This study uses a qualitative approach with primary data and secondary data. Data collection techniques, namely through interviews and literature study. The data analysis technique used an interactive analysis model. The results of this research indicate the factors that cause domestic violence against wives in the Bantul Regency include gender inequality, low socio-economy, affair and jealousy, family environment and childhood experiences, alcoholism, low intellectual and emotional intelligence, and early marriage. The theory of Cesare Lombroso and Enrico Ferri, as well as The Dominance or Radical Feminism Theory are suitable for analyzing these factors. There are efforts to reduce domestic violence against wives in Bantul Regency which include preventive and repressive which are persuasive and coercive.Keywords: Criminal etiology, domestic violence, wives.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search