' Rofikah
Unknown Affiliation

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA HAK CIPTA DALAM KASUS PENGGANDAAN BUKU DI SURAKARTA (STUDI DI KEPOLISIAN KOTA SURAKARTA, PENERBIT, DAN PENJUAL KIOS BUKU SRIWEDARI KOTA SURAKARTA) Chesya Primaningrum; ' Rofikah
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i2.47399

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya serta hambatan dalam penanggulangan tindak pidana  hak cipta penggadaan buku yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Surakarta, penerbit, serta penjual buku di Kios Buku Sriwedari. Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, penjual di Kios Buku Sriwedari telah menjual beberapa buku hasil penggandaan secara ilegal. Hal tersebut nyatanya telah  melanggar Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Kota Surakarta, dijelaskan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana hak cipta masih sangat minim dilakukan, kepolisian hanya satu kali melakukan razia buku di Kios Buku Sriwedari serta belum pernah melakukan sosialisasi/seminar terkait hak cipta buku. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua IKAPI Jawa Tengah sebagai perwakilan dari penerbit, dijelaskan bahwa IKAPI secara rutin mengadakan sosialisasi berkaitan dengan hak cipta buku dan melaporkan apabila ditemukan tindak pidana hak cipta penggandaan/pembajakan buku. Masyarakat yang tertutup dalam memberikan informasi, kurangnya kerja sama dengan pemegang hak cipta, faktor sarana atau fasilitas yang ada, serta teknologi yang semakin maju menghambat proses penanggulangan tindak pidana hak cipta yang dialami oleh pihak kepolisian. Sedangkan hambatan yang dialami dalam menanggulangi tindak pidana hak cipta buku bagi penerbit adalah kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya kerja sama antara penerbit dengan kepolisian, keterbatasan dana serta tidak adanya lembaga khusus untuk melakukan pengecekan secara rutin terhadap buku.Kata Kunci : Penggandaan Buku; Pelanggaran Hak CiptaAbstractThis research aims to find out the effort as well as obstacles in overcoming the criminal act of book copying  that has been carried out by the Surakarta City Police, publishers, and booksellers in the Sriwedari Book Kiosk. This research method is an empirical legal research with descriptively analysis. The approach taken is a qualitative approach using primary and secondary data. Based on the results of the research, the seller at the Sriwedari Bookstore had illegally sold several copies of the book. This has violated Article 114 of the Law Number 28 Year 2014 on Copyright. Based on the results of interviews with the Surakarta City Police, it was explained that efforts to overcome the copyright criminal act were still very minimal, the police only conducted a book raid on the Sriwedari Bookstore and had never conducted a socialization / seminar related to book copyrights. Based on the results of the author’s interview with the Head of IKAPI Central Java as the representative of the publisher, it is explained that IKAPI routinely conducts socialization related to book copyrights and reports when copyright violation such as copying / pirating books is found. Communities lack in providing information, lack of cooperation with copyright holders, existing facility or facility factors, and increasingly advanced technology hinder the process of overcoming copyright crimes experienced by the police. While obstacles faced in overcoming book copyright criminal act for publishers are lack of public awareness, lack of cooperation between publishers and the police, limited funds and the absence of special institutions to conduct routine checks on books.Keywords : Book Copying; Copyright Violation
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI YANG MENGIDAP GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA (STUDI PUTUSAN NO 144/PID.B/2014/PN.CJ) Ida Ayu Indah Puspitasari; ' Rofikah
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v5i3.47784

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa kategori skizofrenia dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dengan gangguan jiwa skizofrenia jenis Paranoid dalam Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan namun perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban, sehingga menurut ilmu hukum pidana terdakwa tidak dapat bertanggungjawab untuk sebagian. Namun hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak ada kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana karena Pasal 44 KUHP tidak mengatur mengenai keadaan tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, hakim dalam Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj menjatuhkan putusan untuk melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan.Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Skizofrenia, PembunuhanAbstractThis research aims to know and analyze about criminal liability of criminals with schizophrenia within Decision of Cianjur District Court Number 144/Pid.B/2014/ PN.Cj. The result show that criminal with schizophrenia within Decision of Cianjur District Court Number 144/Pid.B/2014/ PN.Cj were legally proven of committing murder but the defendant's actions did not fulfill the Elements of Criminal Liability, thus based on criminal law studies the defendant has diminished responsibility. However, the judge stated that the defendant did not have the ability to be held for criminal liability at all because Article 44 of the Criminal Code does not regulate about diminished responsibility. Therefore, based on Article 44 of the Criminal Code the judge in Decision Number 144/Pid.B/2014/PN.Cj passed the verdict to release the defendant and ordered the Prosecutor to place the defendant in the House of Mental Illness of West Java Province to undergo treatment for 3 (three) months.  Keywords: Criminal Liability, Schizophrenia, Murder
PENERAPAN SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA WIROGUNAN YOGYAKARTA Fikri Hakim Achmad; ' Rofikah
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i3.47746

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem database pemasyarakatan dalam menjamin hak-hak narapidana di lapas kelas IIA Wirogunan Yogyakarta dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak narapidana di lapas kelas IIA Wirogunan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yang didukung dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu data primer diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam menganalisis data yang diperoleh tersebut dipergunakan teknik analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, implementasi sistem database pemasyarakatan dapat membantu pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana. Pelaksanaan sistem database pemasyarakatan di lapas kelas IIA Wirogunan terdapat kendala yang berpengaruh dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana, yaitu koneksi internet yang tidak stabil, aplikasi self service yang rusak, dan aplikasi yang tidak mendukung tahun kabisat.Kata Kunci: Hak Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Sistem Database PemasyarakatanAbstractThis study aims to determine the implementation of the correctional database system to ensure the rights of detainees in class IIA prison Wirogunan Yogyakarta in relation to the realization of the rights of detainees in Wirogunan class IIA prisons. This study includes the type of empirical legal research. The data source for this study uses the primary data source supported by the secondary data source. Data collection techniques are primary data obtained by observation and maintenance, while secondary data obtained from the literature study. By analyzing the data obtained are used qualitative data analysis techniques with interactive analysis model. Based on the results of research and discussion of the resulting conclusions, the implementation of correctional database system can help the implementation of the fulfillment of the rights of prisoners. implementation of the correctional database system in Wirogunan class IIA prisons has significant constraints in the implementation of the fulfillment of the rights of prisoners, ie unstable internet connection, broken self service application, and applications that do not support leap year. Keywords: correctional database system,  correctional institution, prisoner’s rights
PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG HAK CIPTA DALAM BENTUK PEMBAJAKAN CAKRAM OPTIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 935/Pid.Sus/2013/PN.Dps) Vianita Dwitasari; ' Rofikah
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40539

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan menganalisis kebebasan hakim ketika mengadili perkara tindak pidana pembajakan cakram optik dalam Putusan Nomor: 935/Pid.Sus/2013/PN.Dps. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan  pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,  Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Putusan Nomor: 935/Pid.Sus/2013/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan. Putusan majelis hakim tersebut  tidak di luar batas minimal maupun maksimal tentang ancaman pidana pasal yang terbukti dilanggar oleh Terdakwa, Pasal tersebut yakni Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.Kata kunci: Pembajakan cakram optik, kebebasan hakim, sanksi.AbstractThis research aims to explore and analyze the independence of judges hear the case when the optical disc piracy offenses in District Court Denspasar No. 935 / Pid.Sus / 2013 / PN.Dps. This research includes studies of normative legal prescriptive and applied. The approach used in this study is the author approach to legislation and case approach. Source of data used in the form of primary data and secondary data. Mechanical collection of legal materials in this research is the study of literature and document study. Legal materials analysis techniques using deductive method. Based on the results of research and discussion, Freedom Judge in imposing criminal sanctions against Decision No. 935 / Pid. Sus / 2013 / PN.Dps in Denpasar District Court, judges convict the accused to imprisonment for five (5) months and the period of detention has undertaken the defendant deducted entirely from the sentence imposed and ordered the defendant remains in custody. The decision of the judges is not beyond the minimum and maximum limits on the proven criminal threat article infringed by the defendant, that article, namely Article 72 paragraph (2) of Law Number 19 of 2002 on Copyright.Key words: Piracy optical disc, the independence of judges, sanctions.
PRAKTEK PERJUDIAN ONLINE SEBAGAI TINDAK PIDANA ASAL DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN NO.1132/PID.B/2014/PN.JKT UTR) Aguita Bintang Murtika Sari; ' Rofikah
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i2.47733

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bentuk Penyertaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan mengenai pemidanaan terhadap pelaku yang penyertaan dalam tindak pidana pencucian uang dalam Putusan No.1132/Pid.B/2014/PN. Jkt Utr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Oleh karena itu dalam menganalisis, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan  adalah metode deduksi, dengan menggunakan premis mayor yang diterapkan pada premis minor. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penyertaan terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP terkait dengan perjudian, Pasal 27 ayat (2) terkait dengan perjudian yang dilakukan secara online dan Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Putusan tersebut, Terdakwa Lucas Atjep Soegandi telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Perbuatan Berlanjut yang sebetulnya Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan Concorsus Realis.Kata Kunci      : Pencucian Uang, Perjudian Online, Penyertaan.AbstractThe aim of this research is to find out and review the form of Participation in Money Laundering known from the proceeds of online gambling practice and reviewing the prosecution of the perpetrators who participated in money laundering that accordance with Ruling No.1132/Pid.B/2014/PN. Jkt Utr. This research is a prescriptive-normative legal research uses legislation and case approach. The data used in this research is a secondary data such as primary, secondary, and tertiary legal materials. Therefore, in analyzing, the data collection technique used by the writer is a literature study. The data analysis technique uses deduction method,by presenting major premises that applied ini minor premises. The result of the research shows that the participation setting listed in article 303 section (1) of Criminal Code about Gambling, article 27 section (2) about Online Gambling, and article 10 in Act No. 8 of 2010 about Prevention and Suppression of Money Laundering. The prosecution of a Money Laundering perpetrator, Lucas Atjep Soegandi as the charged has been found guilty of Money Laundering as a continual and less precise act because Money Laundering is Concorsus Realis.Keywords: money laundering, online gambling, and participation.
PRAKTEK PERJUDIAN ONLINE SEBAGAI TINDAK PIDANA ASAL DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN NO.1132/PID.B/2014/PN.JKT UTR) Aguita Bintang Murtika Sari; ' Rofikah
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 1 (2018): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i1.40580

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bentuk Penyertaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan mengenai pemidanaan terhadap pelaku yang penyertaan dalam tindak pidana pencucian uang dalam Putusan No.1132/Pid.B/2014/PN. Jkt Utr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Oleh karena itu dalam menganalisis, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan  adalah metode deduksi, dengan menggunakan premis mayor yang diterapkan pada premis minor. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penyertaan terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP terkait dengan perjudian, Pasal 27 ayat (2) terkait dengan perjudian yang dilakukan secara online dan Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Putusan tersebut, Terdakwa Lucas Atjep Soegandi telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Perbuatan Berlanjut yang sebetulnya Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan Concorsus Realis.Kata Kunci: Pencucian Uang, Perjudian Online, Penyertaan.AbstractThe aim of this research is to find out and review the form of Participation in Money Laundering known from the proceeds of online gambling practice and reviewing the prosecution of the perpetrators who participated in money laundering that accordance with Ruling No.1132/Pid.B/2014/PN. Jkt Utr. This research is a prescriptive-normative legal research uses legislation and case approach. The data used in this research is a secondary data such as primary, secondary, and tertiary legal materials. Therefore, in analyzing, the data collection technique used by the writer is a literature study. The data analysis technique uses deduction method,by presenting major premises that applied ini minor premises. The result of the research shows that the participation setting listed in article 303 section (1) of Criminal Code about Gambling, article 27 section (2) about Online Gambling, and article 10 in Act No. 8 of 2010 about Prevention and Suppression of Money Laundering. The prosecution of a Money Laundering perpetrator, Lucas Atjep Soegandi as the charged has been found guilty of Money Laundering as a continual and less precise act because Money Laundering is Concorsus Realis.Keywords: Money Laundering, Online Gambling, and Participation.
PENEGAKAN HUKUM PEMALSUAN MEREK CELANA CARDINAL DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA (Studi Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2015/Pn.Skt.) Khalisha Olva Aldisa; ' Rofikah
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i2.40492

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahuipenegakan hukum yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam tindak pidana merek dan untuk mengetahui apakah penegakan hukum yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Penelitian ini diambil dengan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis dan sumber data penelitian menggunakan data primer dengan melalui wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundangundangan, buku, jurnal, karya ilmiah, artikel dan putusan hakim. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Simpulan dari penelitian ini ialah penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutus perkara Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Skt. telah sesuai dengan UndangUndang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hakim dalam menjatuhi putusan, mempertimbangkan faktor yang meringankan dari terdakwa. Hakim juga tidak memutus lebih dari ancaman maksimal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.Kata Kunci: Penegakan hukum, pemalsuan merek, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.AbstractThis research aims to know the law enforcement is done by the judges of the District Court of Surakarta in the criminal acts of the trademarks  and to know whether the enforcement of the law that was done by the judges in the District Court of Surakarta is in accordance with the Law Number 15 Year of 2001 Concerning on Trademarks. Research drawn by the method of empirical law research with a descriptive kind of the research. In this research also used a qualitative approach by type and the source of research data used primary data through interviews and secondary data such as laws and regulations, books, journals, scientific papers, articles and the the judge’s verdict. Meanwhile data analysis techniques in this research used qualitative data analysis techniques. The conclusions from this research is the enforcement of the law that was done by the judges of the District Court of Surakarta in settling the case No. 79/Pid.Sus/2015/PN.Skt. have been in accordance with the Law Number 15 Year  of 2001 Concerning on Trademarks and Criminal Procedure Code. The judge in the condemn the verdict, consider the factors that ease from the accused. The judge also not deciding more than the maximum threat that there is in Law Number 15 Year  of 2001 Concerning on Trademarks.Keywords: Law enforcement, counterfeit the trademark, Law Number 15 year of 2001 Concerning on Trademarks.