Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) UIR LAW REVIEW JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Sains Sosio Humaniora Community Empowerment Limbago: Journal of Constitutional Law
Amanda Dea Lestari
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PUTUSAN ULTRA PETITA MAHKAMAH KONSTITUSI: MEMAHAMI FENOMENA HOLISTIK PENEMUAN HUKUM (RECHTSVINDING) YANG PROGRESIF Amanda Dea Lestari; Bustanuddin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.197 KB) | DOI: 10.22437/limbago.v1i1.8635

Abstract

One of the breakthroughs of the Constitutional Court that succeeded in breaking the legal rigidity lies in the courage to issue an ultra petita decision as an effort to find the law (rechtssvinding) made by the judge in progressive thinking. The purpose of this study is to determine the legal considerations of the Constitutional Court in issuing ultra petita decisions, and to find out how the implications of these decisions have on the development of progressive law in Indonesia. By using normative legal research the final results of this study show that the doctrine of the prohibition of ultra petita for the Constitutional Court judges is not generally accepted and absolutely. By using philosophical, theoretical, and juridical considerations it can be said that the Constitutional Court is justified in issuing ultra petita decisions that can be accounted academically and in accordance with the constitution and state law (State Law). Reflecting on the decidendi ratio of the ultra petita decision of the Constitutional Court, basically it was done by referring to the legal principle in the world of judicial power known as dominus litis, which requires the judge to actively seek and find justice as an independent judicial power to administer justice in order to enforce the law and justice. The meaning of justice is not just procedural justice (procedural justice) but also substantive justice (substantive justice) and constitutional justice (constitutional justice)
IMPLIKASI SISTEM MULTIPARTAI TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL INDONESIA Amanda Dea Lestari
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i2.25107

Abstract

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan dalam konstruksi politik multipartai. Realitanya kombinasi sistem pemerintahan dan kepartaian yang dianut Indonesia saat ini menimbulkan berbagai konflik yang berimplikasi pada kurang terbangunnya sistem pemerintahan presidensil yang kuat, stabil, dan efektif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis implikasi penerapan sistem multipartai terhadap sistem presidensial di Indonesia serta menganalisis dan mengkritisi sistem kepartaian seperti apa yang ideal diterapkan untuk negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan lima pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan. Hasil akhir menunjukan bahwa perpaduan sistem multipartai terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia realitanya menyebabkan instabilitas di tubuh pemerintahan. Seperti sulitnya mengontrol proses demokrasi, hadirnya koalisi yang tidak sehat di kabinet dan parlemen, serta konflik yang terus terjadi antara lembaga kepresidenan dan lembaga perwakilan. Untuk menjaga stabilitas pemerintahan tersebut maka sistem kepartaian yang ideal diterapkan di Indonesia adalah sistem multipartai sederhana. Jumlah partai politik yang terlalu banyak merupakan salah satu faktor penyumbang tidak efektifnya sistem pemerintah di Indonesia. Maka ada tiga desain institusi politik yang perlu dirancang dan di tata kembali. Pertama, desain sistem pemilu yag dirancang untuk mendorong penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen. Kedua, desain institusi parlemen yang diarahkan untuk menyederhanakan polarisasi kekuatan politik di parlemen, seperti pengurangan jumlah fraksi dan efektivitas koalisi agar proses-proses politik di parlemen menjadi lebih sederhana dalam kerangka checks and balances. Dan terakhir, desain institusi kepresidenan yang diarahkan untuk memperkuat posisi presiden di hadapan parlemen, agar kekuasaan parlemen tidak di atas presiden, tetapi juga menghindari terlalu kuatnya posisi presiden.
Analisis Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce (Studi Kasus Tokopedia) Pratiwi, Adellia Putri; Lestari, Amanda Dea
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.31096

Abstract

Perkembangan pesat sektor e-commerce di Indonesia membawa dampak signifikan terhadap pola transaksi masyarakat digital. Tokopedia, sebagai salah satu platform e-commerce terbesar, telah mengembangkan berbagai kebijakan untuk melindungi konsumen dalam transaksi online, seperti kebijakan pengembalian barang, jaminan transaksi, dan sistem mediasi sengketa. Namun, meskipun kebijakan tersebut telah diterapkan, masih banyak permasalahan yang muncul di lapangan, seperti lambatnya proses penyelesaian sengketa, ketidakjelasan informasi terkait kebijakan, dan kurangnya perlindungan terhadap data pribadi konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum yang dijalankan belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan pembenahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan Tokopedia mampu menjawab kebutuhan dan perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi digital. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara dengan konsumen serta telaah dokumen kebijakan Tokopedia dan literatur terkait perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tokopedia telah memiliki instrumen perlindungan konsumen yang cukup lengkap, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang ditemukan meliputi minimnya edukasi konsumen terkait hak mereka, proses mediasi yang tidak selalu adil atau transparan, serta lemahnya sistem keamanan data pribadi. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Tokopedia mempercepat penyelesaian sengketa secara efisien dan terbuka, meningkatkan edukasi konsumen mengenai hak-haknya, serta memperkuat sistem keamanan dan transparansi perlindungan data pribadi. Di sisi lain, regulasi perlindungan konsumen dalam e-commerce perlu diperbarui secara responsif terhadap perkembangan teknologi digital guna menciptakan ekosistem transaksi online yang aman, adil, dan terpercaya.
Implikasi Sistem Multi Partai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia Dea Lestari, Amanda
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v5i2.27613

Abstract

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan dalam konstruksi politik multipartai. Realitanya kombinasi sistem pemerintahan dan kepartaian yang dianut Indonesia saat ini menimbulkan berbagai konflik yang berimplikasi pada kurang terbangunnya sistem pemerintahan presidensil yang kuat, stabil, dan efektif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis implikasi penerapan sistem multipartai terhadap sistem presidensial di Indonesia serta menganalisis dan mengkritisi sistem kepartaian seperti apa yang ideal diterapkan untuk negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan lima pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan. Hasil akhir menunjukan bahwa perpaduan sistem multipartai terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia realitanya menyebabkan instabilitas di tubuh pemerintahan. Seperti sulitnya mengontrol proses demokrasi, hadirnya koalisi yang tidak sehat di kabinet dan parlemen, serta konflik yang terus terjadi antara lembaga kepresidenan dan lembaga perwakilan. Untuk menjaga stabilitas pemerintahan tersebut maka sistem kepartaian yang ideal diterapkan di Indonesia adalah sistem multipartai sederhana. Jumlah partai politik yang terlalu banyak merupakan salah satu faktor penyumbang tidak efektifnya sistem pemerintah di Indonesia. Maka ada tiga desain institusi politik yang perlu dirancang dan di tata kembali. Pertama, desain sistem pemilu yag dirancang untuk mendorong penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen. Kedua, desain institusi parlemen yang diarahkan untuk menyederhanakan polarisasi kekuatan politik di parlemen, seperti pengurangan jumlah fraksi dan efektivitas koalisi agar proses-proses politik di parlemen menjadi lebih sederhana dalam kerangka checks and balances. Dan terakhir, desain institusi kepresidenan yang diarahkan untuk memperkuat posisi presiden di hadapan parlemen, agar kekuasaan parlemen tidak di atas presiden, tetapi juga menghindari terlalu kuatnya posisi presiden.
Advocating legal safeguards for educators: Enhancing regulatory understanding Hartati, Hartati; Helmi, Helmi; Putra, Firmansyah; Subekti, Dimas; Putra, Dinda Syufradian; Lestari, Amanda Dea
Community Empowerment Vol 10 No 12 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/ce.15354

Abstract

This community service program aims to enhance understanding of legal protection for teachers in performing their professional duties. The implementation method includes preparation, problem identification, socialization, and monitoring and evaluation (Monev). Through this initiative, teachers gained comprehensive insights into their professional rights, obligations, and legal protection mechanisms as regulated by Law No. 14 of 2005 and Government Regulation No. 74 of 2008. The results showed a significant increase in participants' regulatory understanding, rising from 42% to 89%. The findings reveal that the primary obstacle to teacher protection is not a lack of regulation, but rather weak implementation and insufficient inter-institutional synergy. Consequently, systematic collaboration among local governments, education offices, professional organizations, and legal institutions is required, including the establishment of a Teacher Protection Task Force to ensure an effective and sustainable protection system.
The Legal Standing of the Anak Dalam Tribe in Initiating Class Action Lawsuits Regarding Land Disputes Adithiya Diar; Lestari, Amanda Dea
LITIGASI Vol. 26 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v26i2.29708

Abstract

This article examines the persistent influence of legal formalism within Indonesia’s civil justice system and its implications for the protection of Indigenous Peoples’ customary land rights, particularly through class action litigation and the doctrine of legal standing. Land disputes involving Indigenous communities reflect structural injustice, as legal recognition remains heavily dependent on administrative validation rather than historical, social, and cultural realities. Consequently, Indigenous Peoples often face significant barriers in accessing justice, despite constitutional acknowledgment of their existence and rights. Using normative legal research, this study analyzes statutory frameworks, judicial decisions, and doctrinal approaches governing class actions and legal standing in Indonesia. The findings demonstrate that existing procedural mechanisms frequently marginalize Indigenous communities by imposing rigid standing requirements and evidentiary standards that are incompatible with their collective and customary social structures. Rather than functioning as instruments of empowerment, class actions often reproduce exclusion through excessive proceduralism. The study argues that Indigenous marginalization stems not from the absence of substantive rights, but from the dominance of formalistic reasoning that prioritizes administrative legality over substantive justice. To address this imbalance, the article proposes a normative reconstruction of civil procedural law, including the establishment of a lex specialis on class actions and Indigenous legal standing, the contextual reinterpretation of standing doctrines, the integration of ecological and social justice principles, and the adoption of participatory and culturally responsive judicial approaches. These reforms are essential to ensure equitable access to justice within Indonesia’s plural legal system.
TANGGUNG JAWAB HUKUM BADAN PENYELENGGARA KOMPETISI TERHADAP CEDERA ATLET AKIBAT KELALAIAN PENYELENGGARA PERTANDINGAN Hapsari, Hasna Hapsari; Dea Lestari, Amanda
UIR Law Review Vol. 9 No. 1 (2025): UIR LAW REVIEW
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2025.vol9(1).25873

Abstract

Legal liability is a person's obligation to bear the consequences of an action or omission that violates applicable laws or regulations. This may include the obligation to compensate for losses, pay fines, or undergo other sanctions determined by law. This study aims to analyze the legal liability of sports competition organizers for serious injuries suffered by athletes due to negligence during the organization of the competition. In professional sports activities, athlete safety is a fundamental aspect that must be guaranteed by the organizers. However, negligence still often occurs, resulting in serious injuries. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach by examining relevant laws and regulations, legal doctrine, and court decisions. The results show that competition organizers have legal liability based on the principle of unlawful acts (Article 1365 of the Civil Code) and the principle of responsibility based on fault (fault liability). The results show that competition organizers can be subject to civil legal liability in the form of material and immaterial compensation, while athletes can pursue civil lawsuits, mediation, or alternative resolution to obtain compensation.
Co-Authors Adithiya Diar Bustanuddin . Dimas Subekti Firmansyah Putra Hapsari, Hasna Hapsari Hartati Hartati Helmi Helmi Pratiwi, Adellia Putri Putra, Dinda Syufradian