Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.862

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Journal of Political Issues JPOL: Journal of Pedagogy and Online Learning Limbago: Journal of Constitutional Law Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Joong-Ki

Bustanuddin .

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi

Author-ID : 435702

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

PUTUSAN ULTRA PETITA MAHKAMAH KONSTITUSI: MEMAHAMI FENOMENA HOLISTIK PENEMUAN HUKUM (RECHTSVINDING) YANG PROGRESIF Amanda Dea Lestari; Bustanuddin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

One of the breakthroughs of the Constitutional Court that succeeded in breaking the legal rigidity lies in the courage to issue an ultra petita decision as an effort to find the law (rechtssvinding) made by the judge in progressive thinking. The purpose of this study is to determine the legal considerations of the Constitutional Court in issuing ultra petita decisions, and to find out how the implications of these decisions have on the development of progressive law in Indonesia. By using normative legal research the final results of this study show that the doctrine of the prohibition of ultra petita for the Constitutional Court judges is not generally accepted and absolutely. By using philosophical, theoretical, and juridical considerations it can be said that the Constitutional Court is justified in issuing ultra petita decisions that can be accounted academically and in accordance with the constitution and state law (State Law). Reflecting on the decidendi ratio of the ultra petita decision of the Constitutional Court, basically it was done by referring to the legal principle in the world of judicial power known as dominus litis, which requires the judge to actively seek and find justice as an independent judicial power to administer justice in order to enforce the law and justice. The meaning of justice is not just procedural justice (procedural justice) but also substantive justice (substantive justice) and constitutional justice (constitutional justice)

ANALISIS KEDUDUKAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 Sesi Deska Fitri; Bustanuddin Bustanuddin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

tulisan ini bertujuan untuk melihat kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebelum Dan Sesudah Di Undangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Iznan Habib Kashogi; Dasril Radjab; Bustanuddin Bustanuddin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan dapat meningkatkan perekonomiandan pelayanan umum kepada masyarakat di desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa, menyebutkan BUMDes sebagai badan usaha. Badan usaha yangdimaksud tidak ditentukan secara khusus dalam Undang-Undang Desa. Hal inimenimbulkan berbagai masalah dalam pendirian maupun usaha BUMDes dimasyakarat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa status BUMDes sebelumdan sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja, serta implikasinya karena dalam Pasal 117 Undang-Undang Cipta Kerjamengubah Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Desa yang sebelumnya menyebutBUMDes sebagai badan usaha diubah menjadi badan hukum. Penelitian inimenggunakan metode penelitian doctrinal research. Sumber bahan hukum yangdigunakan dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan hukum primer, bahan-bahanhukum sekunder serta bahan-bahan hukum tersier dan metode analisis yangdigunakan metode analisis dedukatif. Dapat disimpulkan bahwa status BUMDessebelum diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja adalah badan usaha yangberbentuk badan hukum karena BUMDes telah memenuhi karakteristik dari badanhukum. Kemudian status badan hukum BUMDes dipertegas dalam Undang-UndangCipta Kerja yang membuat BUMDes dapat memiliki sifat seperti badan hukum yanglain pada umumnya dan BUMDes dapat disahkan sebagai badan hukum. Kata Kunci : Pembentukan, BUMDes, Badan Usaha, Badan Hukum

URGENSI CONSTITUTIONAL QUESTION PADA MK DALAM UPAYA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA Alcika Ferdin; Ridham Priskap; Bustanuddin Bustanuddin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Abstrak Penelitian ini membahas Urgensi Constitutional Question pada Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Berdasarkan UUD 1945, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yakni menguji undang-undang terhadap UUD 1945, didalam UUD 1945 tidak diatur secara detail mengenai jenis pengujian apa yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, sistem pengujian konstitusional yang ada di Indonesia hanya terbatas kepada abstract review saja. Ada satu wewenang yang tertinggal dari Mahkamah Konstitusi negara kita, yakni tidak diaturnya mengenai constitutional question atau concrete review. Penelitian ini menggunakkan metode yuridis normatif, hasil penelitian ini menunjukkan adanya urgensi mengenai harus diaturnya mekanisme constitutional question salah satunya yakni untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, khususnya terhadap warga negara yang sedang dalam proses litigasi di pengadilan. Kata Kunci: Urgensi, Constitutional Question, Abstract Review, UUD 1945, Hak, Konstitusional.

ANALISIS KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Melia Surya Dharma; Syamsir Syamsir; Bustanuddin Bustanuddin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Abstract Based on Article 99 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections that the authority of Bawaslu is to receive and follow up on reports relating to alleged violations of the implementation of laws and regulations governing elections, examine and review election violations in the province and recommend the results of the examination and review of parties regulated by law. Dispute resolution is a process, method or act of resolving something that causes differences of opinion, disputes or quarrels. Every dispute, whatever happens, always demands a solution and resolution. Based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, Article 469 Paragraph (1) states that the Bawaslu decision regarding disputes over the General Election process is a final and binding decision. General Election, hereinafter referred to as General Election, is a means of people's sovereignty to elect members of the People's Representative Council, members of the Regional Representatives Council, President and Vice President, and to elect members of the Regional People's Representative Council, which are carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly. within the unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Keywords: Authority, Bawaslu, Dispute Resolution, Election Abstrak Berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa kewenangan bawaslu dengan menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu, memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu diwilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak yang diatur dalam undang-undang. Penyelesaian sengketa adalah proses, cara atau perbuatan dalam menyelesaikan sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, perselisihan atau pertengkaran. Setiap sengketa apapun yang terjadi, selalu menuntut pemecahan dan penyelesian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum Pasal 469 Ayat (1) Menyebutkan bahwa putusan Bawaslu mengenai sengketa proses Pemilihan Umum merupakan keputusan yang bersifat final dan menginkat. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kata kunci: Kewenangan, Bawaslu, Penyelesaian Sengketa, Pemilu

ANALISIS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH Tania Ananda pratiwi; Ansorullah Ansorullah; Bustanuddin Bustanuddin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i1.20398

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) kewenangan presiden dalam pemberhentian Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 2) kesesuaian kewenangan presiden dalam pemberhentian kepala daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan prinsip kedaulatan rakyat, serta 3) pengaturan pemberhentian Kepala Daerah ke depan. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) kewenangan presiden dalam pemberhentian Kepala Daerah secara langsung sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana kewenangan ini bersifat mutlak karena presiden memiliki wewenang penuh sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, 2) kewenangan presiden untuk memberhentikan kepala daerah (Gubernur) secara langsung tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. 3) Pengaturan pemberhentian Kepala Daerah ke depan sebaiknya memberikan batasan substansi hukum, baik hukum tata negara maupun hukum pidana, dan tidak lagi didasarkan pada pertimbangan substansi politik.

PERANAN LURAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN MAYANG MANGURAI KOTA JAMBI Muhammad Gibral Fareza; Dasril Radjab; Bustanuddin Bustanuddin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i2.17631

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengelolaan penanganan sampah oleh Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi; untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah oleh Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengelolaan sampah oleh Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi belum berperan sebagaimana mestinya, hal ini telah tampak dengan terjadinya berbagai permasalahan yang melingkupi struktural dan operasional Lurah beserta jajaran aparat pemerintah kelurahan; upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah oleh Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi, yaitu: peningkatan kapasitas jajaran aparat pemerintahan dalam hal pengetahuan dan pemahaman akan tugas dan fungsinya terutama pada tugas dan fungsi Lurah dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dan adanya mekanisme dialog jajaran aparat pemerintahan dan warga masyarakat yang berkesinambungan serta sistem monitoring dan evaluasi yang partisipatif dalam pengelolaan sampah. Kata kunci:Pengelolaan, Penanganan Sampah, Kelurahan

PERANAN DPRD KABUPATEN TEBO DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Pebriani, Rizki; Syamsir, Syamsir; Bustanuddin, Bustanuddin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i3.21716

AbstrakThis research is based on the Regional People's Legislative Council (DPRD) which is a regional people's representative institution that is located as an element of Regional Government administration. DPRD is responsible for carrying out one of the management functions of the regional government, namely controlling and supervising. However, in practice this very vital function is not carried out perfectly and satisfactorily. Based on the real conditions that occur in the field, the realization of local tax and regional retribution revenues has not yet reached the target according to the time set each year. This turned out to be inseparable from the problem of achieving regional tax and regional retribution targets in order to increase local revenue, the problem that occurs in the field is that the target of regional tax and regional retribution revenues has not been achieved in all sectors. The problem in this study is how the function of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Tebo Regency in carrying out the supervisory function of Regional Regulation No. 15 of 2010 concerning market service fees and what factors support and hinder efforts to carry out the supervisory function of market service fees in Tebo district. The purpose of this study was to determine the function of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Tebo Regency in carrying out the supervisory function of Regional Regulation No. 15 of 2010 concerning Market Service Charges and to find out the factors that support and hinder the implementation of the DPRD's supervisory function on the implementation of Regional Regulation No. 15 of 2010 concerning market service fees. This study used empirical juridical research methods with the research location at the Tebo Regency Industry and Trade Service with samples interviewing the head of the Tebo Regency Industry and Trade Office Market, 2 reception staff and the reception treasurer. The results of this study are that the Regional People's Representative Council (DPRD) is part of the regional government, because in a unitary state there is no regional legislature, therefore DPRD is included in the administration of regional government. In running the government, the authority of the DPRD is not like the authority of the Regional Head who has so much authority, so that the domination of authority in running regional government lies with the Regional Head, this shows that actually the role of the DPRD is only as a complement in running governance in the region, even though the DPRD has a supervisory function. but in terms of implementation, has it been carried out effectively, bearing in mind that the DPRD is also part of the regional government, of course it will be difficult to carry out this task, because the DPRD cannot act independently like the DPR of the Republic of Indonesia. The factors that influence the implementation of market retribution collection policies in the Tebo Regency market include: communication, resources and facilities andinfrastructure. Keywords: The Role and Function of DPRD Oversight, Market Service Retribution Abstrak Penelitian ini didasari oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. DPRD bertanggung jawab melaksanakan salah satu fungsi manajemen pemerintah daerah yaitu pengendalian dan pengawasan (controlling and supervisison). Namun dalam prakteknya fungsi yang sangat vital ini tidak dilaksanakan secara sempurna dan memuaskan. Berdasarkan kondisi nyata yang terjadi dilapangan, realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah belumlah mencapai target sesuai waktu sebagaimana yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Hal tersebut ternyata tidak lepas dari adanya masalah terhadap pencapaian target pajak daerah dan retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah, masalah yang terjadi dilapangan yaitu masih belum tercapainya target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah disegala sektor. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah No. 15 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam mengupayakan fungsi pengawasan dari hasil pungutan Retribusi Pelayanan pasar di Kabupaten Tebo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah No. 15 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No.15 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan pasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tebo dengan sampel mewawancarai kabid Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tebo, 2 orang pegawai bagian penerimaan dan bendahara penerimaan. Hasil dari penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari pemerintah daerah, karena di dalam negara kesatuan tidak ada legislatif daerah, oleh karenaitu DPRD dimasukkan ke dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam menjalankan pemerintahan, kewenangan DPRD tidak sepertikewenangan Kepala Daerah yang memiliki kewenangan begitu besar, sehingga dominasi kewenangan dalam menjalankan pemerintahan daerah berada pada Kepala Daerah, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya peranan DPRD hanyalah sebagai pelengkap saja dalam menjalankan pemerintahan di daerah, walaupun DPRD mempunyai fungsi pengawasan tetapi pada implementasinya apakah sudah dijalankan secara efektif, mengingat bahwa DPRD juga merupakan bagian dari pemerintah daerah, tentu saja akan sulit menjalankan tugas ini, karena DPRD tidak bisa berlaku independen seperti DPR Republik Indonesia. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan pemungutan retribusi pasar di pasar Kabupaten Tebo, antara lain: komunikasi, sumber daya dan sarana danprasarana.Kata kunci : Peranan dan Fungsi Pengawasan DPRD, Retribusi Pelayanan Pasar

Analisis Yuridis Penempatan Wakil Menteri pada Kementerian Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Efianingsih, Dian; Arfa'i; Bustanuddin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i2.33991

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pembentukan wakil menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan pembentukan wakil menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara? 2) Bagaimana mekanisme pembentukan wakil menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara ? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literaur dan bahan referensi lainnya. Skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pengaturan pembentukan wakil menteri diatur melalui Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Pembentukan Wakil Menteri oleh Presiden pada Kementerian tertentu dilakukan dengan 2 hal pertama, Wakil Menteri dapat dibentuk di kementerian yang memiliki beban kerja khusus; kedua, Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat Wakil Menteri dan merupakam hak prerogatif presiden. 2) Mekanisme pembentukan Wakil Menteri berasal dari hak prerogatif Presiden. Hak prerogatif ini memungkinkan Presiden untuk menentukan secara obyektif berdasarkan analisis, alasan, dan urgensi yang jelas. Dengan demikian, kebutuhan pembentukan Wakil Menteri tidak pada semua Kementerian yang ada

Review Sistematis : Tantangan Pembelajaran E-learning Selama Pandemi Covid-19 pada Mata Pelajaran IPA Kelas VII di SMP Bustanuddin; Aziza Bustanil, Dimas
Journal of Pedagogy and Online Learning Vol. 1 No. 3 (2022): JPOL Volume 1 Nomor 3 Desember 2022
Publisher : Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jpol.v1i3.26

Learning during the Covid-19 pandemic is recommended to be carried out online, in order to reduce the impact of the spread of the SARS-CoV-2 virus. One of the supporting elements that can facilitate online learning is E-learning. The change in learning methods that were originally carried out face-to-face to online learning experienced several challenges in terms of the availability of qualified technology such as electronic devices in the learning process, internet networks, and the readiness of students and teachers to face online learning. In terms of students, the challenges they face start from an unstable internet network, inadequate internet quota and the unavailability of gadgets for learning, resulting in a lack of students' understanding of the subject matter provided.

Co-Authors A Zarkasi AGUS AGUS Alcika Ferdin Amanda Dea Lestari Ansorullah Ansorullah Arfa'i Aziza Bustanil, Dimas Dasril Radjab Dasril Radjab efianingsih, dian Erwin Erwin Fadhillah, Muhammad Daffa Haryadi - Irwandi Irwandi Iznan Habib Kashogi Melia Surya Dharma Meri Yarni Muhammad Gibral Fareza Muhmmad Munandar, Tri Imam Mutiara, Elsha Pebriani, Rizki Prasna, Adeb Davega Priskap, Ridham Raffles Raffles Ridham Priskap Sesi Deska Fitri Syamsir Syamsir Syamsir Syamsir Tania Ananda pratiwi Yudistira Yulia Monita

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search