Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities
Salahuddin Salahuddin
Universitas Mbojo Bima
Humanities Education Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kepuasaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bima Rifai Rifai; Salahuddin Salahuddin
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 5 No 1 (2023): JGLP, MEI 2023
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v5i1.806

Abstract

Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan harus ditingkatkan untuk menjamin kepuasan masyarakat. Pelayanan publik dalam administrasi kependudukan merupakan isu krusial yang menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publiknya. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Perda Kabupaten Bima No.1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan, semuanya tidak diterapkan secara efektif. Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik masih belum mampu menghasilkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Adapun jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Teknik analisis data kualitatif adalah model Spiral. Hasil penelitian dijelaskan sebagai berikut: (1) Yang diperlukan untuk menghasilkan kepuasan masyarakat meliputi: 1) spesifikasi produk layanan, 2) kompetensi layanan, 3) perilaku petugas layanan, dan 4) penanganan pengaduan. Terdapat lima item yang tidak memberikan kepuasan masyarakat, masing-masing 1) persyaratan pelayanan, 2) prosedur pelayanan, 3) waktu pelayanan, 4) biaya/insentif pelayanan, dan 5) klaim pelayanan. Hal-hal tersebut merupakan sembilan unsur kepuasan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.16/2014. Direkomendasikan melalui penelitian ini bahwa pelaksanaan manajemen pelayanan publik harus efektif dan harus menghilangkan faktor-faktor penghambat penyampaian layanan. Beberapa aspek juga dapat diprioritaskan seperti: 1) One Stop Service, 2) Active Stelsel Service, 3) Citizen,s Charter, dan 4) Budget Sharing (APBN dan APBD). Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut maka kualitas pelayanan dapat ditingkatkan guna menjamin kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima.
Community Participation In Village Development Planning In Nggembe Village, Bolo District, Bima Regency Firmansyah Firmansyah; Arif Budiman; Salahuddin Salahuddin; Abdul Kadir
LITERACY : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Vol. 3 No. 2 (2024): August : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities 
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/literacy.v3i2.1413

Abstract

Regional autonomy is the implementation of territorial decentralization within the constitutional framework of Indonesia. As a result, regions have the rights, authority, and obligations to manage and govern their own household affairs in accordance with applicable laws and regulations. Democratization, empowerment, and public participation are the goals of the Regional Autonomy policy rollout in Indonesia. To achieve this, the government implements various decentralization policies. Provinces and districts are granted limited autonomy, while villages are given original autonomy. Both individuals and groups or communities engage in activities known as community participation, aiming to achieve communal goals by aligning their interests or relationships with organizations or the broader community. This study conducts qualitative descriptive research. The findings indicate that leadership, communication, and education influence community participation in Nggembe Village. The results show that the village head acts as a good leader; communication between the village government and the community is effective; and that the Nggembe Village population has a low level of education.
Co-Authors Abdul Kadir Arif Budiman Firmansyah Firmansyah Irham Irham Junaidin Junaidin Rifai