Garuda - Garba Rujukan Digital

Penerapan Protokol Kesehatan serta Pengenalan Digital Marketing kepada Mitra Nafisya Bakery Muhammad Adam Ryansah; Aprilia Nurul Mufidah; Maulana Putra Pamungkas; Wildan Faisol Rizal; Cahyani Haqqu Hadiyani; Indra Ariawan; Febrina Fauziah; Ahmad Fachrudin Fanani; Fajar Al Amin; Rahayu Sri Utami
Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2023): April
Publisher : LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32764/abdimasekon.v4i1.3309

Pengabdian ini dilakukan agar mahasiswa pengabdian bisa mengetahui upaya dan langkah-langkah usaha umkm dalam mengahadapi pandemic covid-19. Kegiatan pengabdian ini memfokuskan pada pengembangan UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Kegiatan ini dapat mengembangkan kreativitas mahasiswa dalam membantu dan mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat khususnya dalam kewirausahaan. Metode pelaksanaannya antara lain diskusi, wawancara, dan edukasi digital marketing. Hasil dari pendampingan pada Mitra Nafisya Bakery telah memberikan edukasi terkait dengan pembuatan NIB (Nomor Ijin Berusaha), pengelolaan keuangan, pembuatan label kemasan baru, pembuatan facebook marketplace, pembuatan akun online shop Instagram, pemberian alat tepat guna bagi Mitra Nafisya Bakery.

Penerapan Protokol Kesehatan serta Pengenalan Digital Marketing kepada Mitra Nafisya Bakery Muhammad Adam Ryansah; Aprilia Nurul Mufidah; Maulana Putra Pamungkas; Wildan Faisol Rizal; Cahyani Haqqu Hadiyani; Indra Ariawan; Febrina Fauziah; Ahmad Fachrudin Fanani; Fajar Al Amin; Rahayu Sri Utami
Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2023): April
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32764/abdimasekon.v4i1.3309

Pengabdian ini dilakukan agar mahasiswa pengabdian bisa mengetahui upaya dan langkah-langkah usaha umkm dalam mengahadapi pandemic covid-19. Kegiatan pengabdian ini memfokuskan pada pengembangan UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Kegiatan ini dapat mengembangkan kreativitas mahasiswa dalam membantu dan mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat khususnya dalam kewirausahaan. Metode pelaksanaannya antara lain diskusi, wawancara, dan edukasi digital marketing. Hasil dari pendampingan pada Mitra Nafisya Bakery telah memberikan edukasi terkait dengan pembuatan NIB (Nomor Ijin Berusaha), pengelolaan keuangan, pembuatan label kemasan baru, pembuatan facebook marketplace, pembuatan akun online shop Instagram, pemberian alat tepat guna bagi Mitra Nafisya Bakery.

PT Asuransi Jiwasraya Sebagai Pelaku Kejahatan Korporasi Terhadap Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi David Aditya Ananta; Rahma Kamilia Putri Samudra; Rahayu Sri Utami
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 2 No. 1 (2026): Menulis - Januari
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v2i1.941

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks telah menempatkan korporasi tidak hanya sebagai subjek ekonomi, tetapi juga sebagai aktor potensial dalam tindak pidana yang berdampak luas terhadap keuangan negara dan kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi PT Asuransi Jiwasraya sebagai pelaku kejahatan korporasi dalam perspektif hukum pidana, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus Jiwasraya tidak dapat dipahami sebagai penyimpangan individual semata, melainkan merupakan kejahatan korporasi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan melalui kebijakan strategis perusahaan yang mengabaikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik. Korporasi terbukti berperan aktif sebagai pelaku yang memperoleh manfaat dari kebijakan investasi berisiko dan manipulatif yang menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara. Dalam perspektif hukum pidana, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap PT Asuransi Jiwasraya memiliki dasar yuridis yang kuat, baik melalui teori identifikasi maupun teori agregasi, yang menempatkan kehendak dan tindakan organ pengurus sebagai kehendak korporasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemidanaan korporasi merupakan langkah normatif dan strategis untuk mewujudkan keadilan substantif, memperkuat tata kelola badan usaha milik negara, serta mencegah terulangnya kejahatan korporasi di masa mendatang.

Integritas Dalam Bayang Polarisasi Terhadap Keamanan Demokrasi Melalui Pemilu Jujur Dan Adil Moch. Gufron Fajar Rezki; Rahayu Sri Utami
Lex Et Lustitia Vol. 3 No. 1 (2026): Juni
Publisher : Universitas Moch. Sroedji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini mengkaji hubungan antara integritas pemilu, polarisasi politik, dan keamanan demokrasi dalam konteks dinamika politik lokal di Indonesia yang masih diwarnai oleh praktik politik dinasti dan loyalitas personal. Integritas pemilu menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas demokrasi, terutama ketika polarisasi sosial-politik semakin menguat dan memengaruhi rasionalitas pemilih. Dalam situasi tersebut, pemilu tidak lagi dipahami sekadar sebagai mekanisme memilih pemimpin, melainkan sebagai instrumen legitimasi yang menentukan kepercayaan publik terhadap sistem politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis melalui wawancara, studi literatur, dan analisis dokumen untuk menelaah bagaimana integritas penyelenggara pemilu berperan meredam potensi konflik, mengurangi penyebaran disinformasi, serta memperkuat kohesi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas penyelenggara pemilu memiliki dampak langsung terhadap persepsi publik, legitimasi pemerintahan, serta ketahanan demokrasi. Penyelenggara yang profesional, transparan, dan bebas intervensi mampu membatasi dampak negatif polarisasi, mencegah konflik horizontal, dan mengurangi ruang bagi praktik manipulatif seperti politik uang dan mobilisasi birokrasi. Sebaliknya, ketika integritas ini melemah, demokrasi menjadi rentan terhadap delegitimasi, ketidakstabilan politik, dan meningkatnya ketegangan sosial. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip pemilu jujur dan adil merupakan prasyarat utama bagi demokrasi yang sehat, sekaligus mekanisme korektif terhadap distorsi politik yang ditimbulkan oleh polarisasi dan politik dinasti. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan masyarakat sipil dalam merancang strategi penguatan demokrasi yang lebih substantif dan berkelanjutan.

PENGUATAN USAHA KERIPIK BERBASIS PANGAN LOKAL MELALUI INOVASI TEKNOLOGI, PERLINDUNGAN HUKUM, DAN STRATEGI PEMASARAN DI DESA BALONGBENDO KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO Lilla Puji Lestari; Rahayu Sri Utami; Sugiarto Raharjo Jafar; Sri Purwanto; Muhammad Yusril
DedikasiMU : Journal of Community Service Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/dedikasimu.v7i3.9937

Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat, termasuk pada sektor peternakan sapi perah. Kampoeng Ternak H. Hajir yang terletak di Desa Ngelom Megare, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, merupakan UMKM yang bergerak di bidang peternakan dan pengolahan susu sapi perah. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah lemahnya strategi pemasaran dan terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola usaha, khususnya dalam aspek digitalisasi dan penyajian produk secara menarik. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah memberikan solusi untuk meningkatkan daya saing UMKM melalui penguatan pemasaran dan peningkatan kapasitas SDM pengelola. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan, pelatihan, diskusi partisipatif, dan pendampingan intensif oleh tim pengabdian. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman mitra terhadap strategi pemasaran, yang tercermin dari hasil pre-test dan post-test: nilai rata-rata pre-test mitra sebesar 54,6 meningkat menjadi 87,3 pada post-test (peningkatan sebesar 59,9%). Selain itu, perubahan nyata terjadi dalam penataan ruang usaha, redesain banner promosi, serta penerapan digital marketing melalui website, GoFood, dan GrabFood. Kegiatan ini berhasil meningkatkan keterampilan pengelola dalam mengelola pemasaran secara daring dan menarik, serta diharapkan dapat mendorong peningkatan omzet penjualan secara berkelanjutan.

Kepastian Hukum Perizinan Tunggal bagi Pelaku Usaha Mikro melalui Sistem Online Single Submission Berbasis Risiko Sri Dwi Puji Lestari; Rahayu Sri Utami
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 6 (2026): November: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v3i6.1920

The issuance of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation has brought a paradigm shift in licensing law in Indonesia, from a license-based to a risk-based approach. One of the crucial breakthroughs of this regulatory reform is the application of the concept of Single Licensing for micro business actors with a low level of risk, where the Business Identification Number (NIB) not only functions as a business identity, but also includes Indonesian National Standards (SNI) and halal certification. This study aims to analyze the legal arrangements regarding single licensing for micro business actors in the Online Single Submission Risk-based approach (OSS-RBA) system and examine the legal certainty and legal protection provided by the regulation. The research method used is a normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the integration of various licensing instruments into the NIB has normalized bureaucracy and created efficiency for micro business actors. However, the challenge of legal certainty is still found in the aspect of vertical synchronization between central regulations and supervisory authorities by local governments, as well as the readiness of data protection systems for business actors. It is necessary to strengthen implementing regulations to ensure the consistency of administrative law enforcement without distorting the ease of doing business that has been established.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada BUMN: Kasus Korupsi Penjualan Komoditas di Perum Bulog Jakarta (2022–2023) Muzakki Ayatulloh GH; Nur’ainy Agmilya Sasmitha; Rahayu Sri Utami
Pemuliaan Keadilan Vol. 3 No. 1 (2026): January : Pemuliaan Keadilan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/pk.v3i1.1484

This study discusses the function of corporate criminal liability for State-Owned Enterprises (SOEs), particularly SOEs, by examining a case of corruption in the sale of commodities at Perum Bulog Jakarta in 2022-2023, which caused financial losses to the state amounting to approximately IDR 7.192 billion. This case illustrates the abuse of authority by SOE officials, which not only reflects individual violations but also is a symptom of weaknesses in the culture of internal control and compliance in state-owned companies. The purpose of this study is to examine the regulation and application of the principle of corporate criminal liability in State-Owned Enterprises (SOEs) with reference to Law Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes, the latest Criminal Code (Law Number 1 of 2023), and Supreme Court Regulation Number 13 of 2016. The method used is normative legal research with a juridical approach, which focuses on the review of legislation, the concept of corporate criminal liability, and the analysis of related court decisions. The results of the study show that acts of corruption involving Bulog have fulfilled the elements of corporate criminal liability, because they were carried out in the exercise of official authority and were intended for the benefit of the institution. The application of the provisions in the new Criminal Code, particularly Articles 45 to 47 and Article 118, confirms the position of corporations as legal subjects in the criminal law system. The implications of this research highlight the need to strengthen the Good Corporate Governance (GCG) system in SOEs and the need for consistent enforcement of corporate criminal liability by law enforcement officials to ensure justice, transparency, and the prevention of structural corruption in Indonesia.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search