Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Equality Before The Law Equality Before The Law
Mariya Azis
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM PADA MASYARAKAT DARI TINDAKAN CRACKING PERPEKTIF UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM PIDANA ISLAM Mariya Azis; Muhammad Hasan Rumlus
Equality Before The Law Vol 1 No 1 (2021): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.457 KB)

Abstract

Cybercrime merupakan bentuk kejahatan transnasional yang cukup mengewatirkan saat ini. Tujuan di dari junal ini adalah untuk memberikan gambaran tentang bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat dari tindak pidana cracking yang dikaji dengan menggunakan teori-teori yang ada dalam hukum pidana dan hukum pidana islam. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis normative, hasil dari analisis didapatkan ialah berupa bentuk perlindungan yang dibeiikan masih berupa penindakan serta pencegahan dengan memberikan sanksi baik sanksi pidana dan denda serta bisa dimaksimal dengan Model Hak-hak Prosedural (The Procedural Rights Model), Model Pelayanan (The Service Model) dan pemerintah bisa menggunakan berbagai teori-teori yang terkait semisal teori dalam hukum pidana islam.
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAPBUKTI SURAT KEPEMILIKAN TANAH NON SERTIFIKAT (STUDI KASUS KEPEMILIKAN TANAH DI KABUPATEN SORONG) Rizal Haedar Fikri; Aldilla Yulia Wiellys Sutikno; Mariya Azis
Equality Before The Law Vol 3 No 1 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v3i1.465

Abstract

Kepastian hukum peralihan hak atas tanah diseluruh wilayah Indonesia harus didaftarkan ke kantor pertanahan setempat. Kebijakan pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat tidak dapat terlepas dari eksistensi, dan peran Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi yang merupakan perwakilan dari masyarakat adat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum mengenai pemberlakuan serta implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai salah satu bentuk syarat pelengkap dalam pendaftaran tanah. Setelah diterbitkannya sertifkat maka pemegang sertifikat wajib mengelola dan mandayagunakan tanah tersebut agar tanah yang dihakinya terpelihara dan meminimalisir adanya klaim dari pihak lain atau tetangga batas, karena sistem hukum tanah di Papua sini khususnya dikabupaten sorong mensyaratkan adanya kebenaran materil dan formil dalam kepemilikan tanah, bukti materilnya adalah penguasaan fisik, sedangkan bukti formilnya adalah sertifikat tanah, sehingga terjadi kepastian hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM PADA MASYARAKAT DARI TINDAKAN CRACKING PERPEKTIF UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM PIDANA ISLAM Mariya Azis; Muhammad Hasan Rumlus
Equality Before The Law Vol 1 No 1 (2021): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cybercrime merupakan bentuk kejahatan transnasional yang cukup mengewatirkan saat ini. Tujuan di dari junal ini adalah untuk memberikan gambaran tentang bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat dari tindak pidana cracking yang dikaji dengan menggunakan teori-teori yang ada dalam hukum pidana dan hukum pidana islam. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis normative, hasil dari analisis didapatkan ialah berupa bentuk perlindungan yang dibeiikan masih berupa penindakan serta pencegahan dengan memberikan sanksi baik sanksi pidana dan denda serta bisa dimaksimal dengan Model Hak-hak Prosedural (The Procedural Rights Model), Model Pelayanan (The Service Model) dan pemerintah bisa menggunakan berbagai teori-teori yang terkait semisal teori dalam hukum pidana islam.
Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Roda Dua (Studi Kasus Di Kabupaten Sorong Tahun 2021-2023) Destika Simanjuntak; muhamad Hasan Rumlus; Mariya Azis; Aldila y.w Sutikno; Moh. Ery Kusmiadi
Equality Before The Law Vol 5 No 1 (2025): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v5i01.1165

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Roda Dua di Kabupaten Sorong. Metode penelitian yang digunakan yaitu Metode Empiris, deskriptif. Data dikumpulkan dengan meninjau dokumen, wawancara, dan literatur seperti peraturan perundang-undangan, artikel, dan teori konsep dan perspektif sarjana hukum terkemuka. Penelitian menunjukkan bahwa kejahatan pencurian kendaraan roda dua sangat memberikan dampak yang besar bagi Masyarakat dan memberikan pengawasan yang lebih sebagai bahan evaluasi dari pihak kepolisian resort Kabupaten Sorong. Faktor-faktor yang mendukung meningkatnya kejahatan pencurian kendaraan roda dua di Kabupaten Sorong ialah, faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor lingkungan dan faktor pengawasan dari pihak kepolisian.
Co-Authors Aldila y.w Sutikno Aldilla Yulia Wiellys Sutikno Destika Simanjuntak Moh. Ery Kusmiadi Muhammad Hasan Rumlus Rizal Haedar Fikri