Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jentera Hukum Borneo
Aldia Bela Ranti
Fakultas Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU PEREDARAN OBAT DAFTAR-G SECARA ILEGAL DI POLISI RESORT TANAH LAUT Aldia Bela Ranti
Jantera Hukum Bornea Vol. 3 No. 2 (2019): Juli 2019
Publisher : Fakultas Hukum UVAYA Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (651.378 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan kepolisian terhadap pelaku peredaran obat daftar-g secara ilegal di Polisi Resort Tanah Laut. Dengan melihat upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap peredaran obatdaftar-g berserta penegakan hukum oleh pihak Polisi Resort Tanah Laut terhadap pelaku peredaran obat daftar-g secara ilegal.Pertama, mengenai upaya pencegaha yang dilakukan oleh pihak Polisi Resort Tanah Laut terhadap peredaran obat daftar-g secara ilegal, karena dalam peredaran secara ilegal di kota Pelaihari selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya walau pihak kepolisian sudah melakukan atau menerapkan beberapa upaya pencegahan tersebut.Kedua, penegakan hukum oleh Polisi Resort Tanah Laut dalam melakukan tindakantindakan terhadap pelaku peredaran obat daftar-g secara ilegal di dalam wilayah hukumnya, yakni melakukan razia terhadap apotek di Pelaihari, dan masyarakat yang dicurigai menjadi pengedar obat tersebut secara ilegal.
PERANAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR ( SATGAS SABER PUNGLI) DALAM MEMBERANTAS PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN TANAH LAUT Aldia Bela Ranti
Jantera Hukum Bornea Vol. 4 No. 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Fakultas Hukum UVAYA Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (591.001 KB)

Abstract

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau yang lebih dikenal oleh masyarakat ialah Saber Pungli. Dimana pungutan liar merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dipidana dan harus dipertanggungjawabkan apabila ada yang melakukannya. Pungutan liar tidak hanya terjadi di dalam lingkup masyarakat melainkan juga pungutan liar dapat terjadi di dalam pemerintahan. Selain itu lembaga pendidikan terkadang juga tidak lepas dengan adanya pungutan liar yang mengatas namakan kegiatan pendidikan disekolah. Ada beberapa aturan hukum yang mengatur mengenai satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli), antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 368, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/372-kum/2016 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Tanah Laut 2019. Penulisan ini bertujuan agar dapat memahami peranan pihak saber pungli dalam memberantas pungutan liar di Kabupaten Tanah Laut. serta memahami implementasi peraturan perundangan-undangan dengan dibentuknya satgas saber pungli di Kabupaten Tanah Laut mampu memberantas pungutan liar baik di kalangan masyarakat ataupun di dalam pemerintahan.
Co-Authors