Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Journal of Comprehensive Science
Tiara Oktavia Namira Daud
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Judicial Power as a Material Content of The 1945 Constitution in The Perspective of its Development and Objectives Doni Punu; Ridwan Dilapanga; Tiara Namira Oktaviana Daud
Jurnal Legalitas Vol 16, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.46 KB) | DOI: 10.33756/jelta.v16i1.17966

Abstract

The power of the judiciary as one of the content materials in the written constitution of a legal state is inseparable from the conception of the trias politica. It is intended to ensure the independence of judges in shaping the law through their rulings as well as to prevent abuse of power. In this case, it is important to prove that the intention is in accordance with the substance of the judicial power in the content of the 1945 Constitution. On this basis, this study is limited to two subjects, namely about the extent to which the background of judicial power is the content material in the 1945 Constitution and the position of judicial power as content material in the 1945 Constitution. Both of these things will be analyzed normatively using a statutory approach and a historical approach. The final results of this study show that despite the change of government regime, the form of the state until the amendment of the 1945 Constitution, judicial power remained an important and fundamental content in the 1945 Constitution. One of the processes of legal formation can occur in the judiciary through judges' decisions, therefore the substance of the changes in the 1945 Constitution aims to strengthen the independence of judicial power as well as strengthen the principle of separation of powers mainly in the judicial power section as a form of checks and balances.
Faktor Penghambat Kewenangan Pemerintah Daerah Di Bidang Kehutanan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Masa Otonomi Daerah Tiara Oktavia Namira Daud; Fenty U. Puluhulawa; Abdul Hamid Tome
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.355

Abstract

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur kewenangan pemerintah daerah dibidang kehutanan yang diharapkan dapat menjadi suatu produk hukum yang akan melahirkan kondisi ideal dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kehutanan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang berdasarkan otonomi daerah dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pemerintah daerah dalam di bidang kehutanan pasca Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat banyak hambatan yang terjadi pasca berlakunya undang-undang ini, sehingga memberikan kesimpulan bahwa tujuan yang diingikan ternyata berbanding terbalik dengan konstelasi saat ini dimana pengaturan tersebut telah banyak menimbulkan kontraksi-kontraksi berupa polemik serta hambatan yang timbul pasca pengaturan kewenangan tersebut berlaku. Hambatan teresbut dilihat dari tiga faktor penghambat yakni manusia sebagai pelaksana (Gubernur, aparat pemerintah dan masyarakat), faktor keuangan, serta faktor organisasi dan manajemen. Kondisi ini mengindikasikan perlu adanya perombakan ataupun perubahan kewenangan terhadap pemerintaha daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan membuat desain kewenangan ideal
Co-Authors Abdul Hamid Tome Doni Punu Fenty U. puluhulawa Ridwan Dilapanga