Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

4.468

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Legalitas AKADEMIKA Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Al-'Adl Widya Yuridika Jambura Law Review GANEC SWARA Al Ahkam Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Borneo Law Review Journal Journal of Law and Policy Transformation DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Journal of Comprehensive Science Jurnal Hukum dan Sosial Politik Estudiante Law Journal Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Indonesian Journal of Community Empowerment Jurnal Pengabdian Masyarakat Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Journal of Law and Legal Reform Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

Abdul Hamid Tome

Universitas Negeri Gorontalo

Author-ID : 447021

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

IMPLEMENTASI PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI SETDA KAB. GORONTALO Tome, Abdul Hamid; Paramata, Sri Hantuti
AKADEMIKA Vol 1, No 3 (2013)
Publisher : AKADEMIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Government bureaucracy has negative face in front of society nowadays due to its slow performance and its huge corruption. Therefore the president tried to solve this problems issued the Presidential Decree No .81 of 2010. This effort was then followed up by the Minister for Administrative Reforms PAN through ministerial regulations numbered 20 in 2010 about Bureaucratic Reform Road Map. The purpose of this paper is first, to undertake judicial review of the implementation of Reforms No. Permenpan .20 In 2010. Second, to determine the factors that influence the success rate and inhibiting the implementation of No. Permenpan. 20 of 2010. Third, to determine the impact of the implementation of No. Permenpan. 20 In 2010 in the Secretariat of Gorontalo. This research used a normative legal research method through conceptual approach and legislation. The data was collected by literature review to obtain a theoretical foundation from the experts and by interview to gain information about legal provisions contained in the legislation. This data was then analyzed using descriptive methods. The results showed that first, local governments have implemented Permenpan Gorontalo and No. Bureaucratic Reform. 20 in 2010. Second, there are three inter-related factors in the implementation of the bureaucratic reform which are leadership commitment, involvement of all civil servants, and compliance in carrying out the road map. Third, the implementation of bureaucratic reform in the District. Gorontalo showed the strong desire to reform the bureaucracy, the establishment of good governance and corruption-free, improving the quality of public services and strengthening government performance akuntabulitas

Anotasi Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Asas Pembentukannya: Anotasi Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Asas Pembentukannya Abdul Hamid Tome
Al Ahkam Vol. 16 No. 1 (2020): Januari-Juni 2020
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v16i1.2558

Abstrak Penelitian ini difokuskan pada persoalan pembentukan perangkat daerah berlandaskan asas pembentukannya. Asas pembentukan perangkat daerah menjadi prinsip bagi pemerintah daerah dalam merekonstruksi kembali organisasinya menjadi organisasi yang responsif terhadap perubahan dalam upaya menggerakan roda pembangunan daerah dan pemberian layanan yang baik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat susunan perangkat daerah yang dibentuk belum didasarkan pada asas pembentukannya. Salah satunya adalah susunan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal ini dapat dilihat dari belum terakomodirnya urusan pemerintahan bidang tenaga kerja pada perangkat daerah. Selain itu, terdapat perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan melebihi kapasitas yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya diharapkan Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan pemetaan kembali susunan perangkat daerahnya. Langkah yang harus ditempuh adalah dengan melakukan perubahan terhadap Perda No. 11 Tahun 2016. Kata Kunci: Asas; Perangkat Daerah; Pemerintah Abstract This research focused on the issue of the formation of regional apparatus based on the principles of their formation. The principle of forming regional apparatus is a principle for regional governments in reconstructing their organizations into organizations that are responsive to change in an effort to move the wheels of regional development and provide good services. This study uses a type of normative legal research with a statute approach. The results of the study show that there is an arrangement of regional instruments that have been formed that have not been based on the principles of their formation. One of them is the organizational structure of the regional apparatus of the Gorontalo Provincial Government. This can be seen from the lack of accommodation of government affairs in the field of labor in the regional apparatus. In addition, there are regional apparatus that carry out government affairs exceeding the capacity ordered by statutory provisions. Therefore, it is expected that the Gorontalo Provincial Government will re-map the composition of the regional apparatus. The step that must be taken is to make changes to Local Regulation No. 11 of 2016. Keywords: Principle; Regional Apparatus; Government.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA Abdul Hamid Tome; Moh. Zachary Rusman; Moh Sigit Ibrahim
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/ajmpi.v6i1.1103

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu instrumen untuk menjalanan nilai-nilai di dalam negara demokrasi. Pelaksanaan pemilihan kepala desa dimaksudkan untuk memilih dan menghasilkan pemimpin yang akan melakukan pengelolaan desa dengan segala entitas didalamnya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengatahui bagaimana model kebijakan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif melalui pendekatan statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat dua model pelaksanaan pilkades di Provinsi Gorontalo, yakni: (1) Model pemilihan kepala desa di Provinsi Gorontalo menggunakan 2 (dua) cara: yakni pencoblosan langsung ke surat suara, dan menggunakan metode e-voting; (2) TPS yang digunakan di setiap penyelenggaraan pilkades di semua kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo hanya 1 (satu), tanpa mempertimbangkan kondisi geografis, jumlah penduduk, dan limitasi waktu yang diberikan; (3) Bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pilkades belum memiliki mekanisme yang baku; dan (4) Penyelesaian sengketa hasil pilkades, sepenuhnya diserahkan kepada kepala daerah.

Urgensi pengaturan E-Voting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak Mohamad Firmansyah Usman; Nirwan Junus; abdul Hamid Tome
Widya Yuridika Vol 4, No 1 (2021): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v4i1.2285

The purpose of this research is to find out and analyze the philosophical, sociological, and juridical foundations related to the arrangement of E-Voting in the simultaneous implementation of Pilkada. This type of normative research uses the Statue Approach, the Conceptual Approach. and the Comparative Approach. Based on the results and discussion, it can be concluded that: 1) in a philosophical, sociological, and juridical basis, the implementation of regional head elections by means of the E-Voting method must be in accordance with the Formation of Prevailing Laws because it has a philosophical, sociological, and juridical basis. regulations that have been issued by the government should be able to be a solution to all the cases that have occurred, including the problem of simultaneous regional head elections in several situations. This is because the existing laws and regulations are unable to answer the problems that occur. So that the KPU immediately follows up on the orders of Law Number 10 of 2016 in Article 85 paragraph 1 and Article 98 Paragraph 3 regarding E-Voting arrangements in the implementation of simultaneous regional head electionsAbstrakTujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terkait dengan pengaturan E-Voting dalam pelaksanaan Pilkada serentak. jenis penelitian normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). dan Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: 1) secara landasan filosofis, sosiologis, dan yuridisnya, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara metode E-Voting harus berkesesuian dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena memiliki basis landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah harusnya mampu menjadi solusi atas semua perkara yang terjadi, termasuk persoalan pemilihan kepala daerah serentak dibeberapa situasi. Sebab dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada tidak mampu menjawab persoalan yang terjadi. Sehingga KPU segera menindak lanjuti perintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada Pasal 85 ayat 1 dan Pasal 98 Ayat 3 terkait pengaturan E-Voting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak.

Identifikasi Faktor Penghambat Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Di Provinsi Gorontalo Weny Almoravid Dungga; Abdul Hamid Tome
Jambura Law Review VOLUME 1 NO. 1 JANUARY 2019
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah telah mengalami perubahan yang cukup signifikan terhadap kewenangan pengelolaan urusan pemerintahan di daerah. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menggeser beberapa urusan yang awalnya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi, salah satunya adalah kewenangan terkait penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan. Pengalihan kewenangan tersebut melahirkan berbagai persoalan, diantaranya adalah ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, ketersediaan anggaran, hingga ketersediaan kebijakan terkait penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan. Persoalan tersebut apabila tidak segera diatasi akan menimbulkan konflik pada bidang ketenagakerjaan. Hal ini akan lebih diperparah dengan terabaikannya hak-hak konstitusional setiap komponen yang berkepentingan dalam pembangunan ketenagakerjaan yang berkemajuan dan berkeadaban. Sehingganya kajian dalam tulisan ini bertujuan untuk melihat efektivitas penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo, dengan menggunakan metode penelitian yuridis empirik. Penelitian hukum yang dilakukan secara empirik dapat juga disebut sebagai penelitian yang bersifat sosiologis yang menjawab permasalahannya melalui studi lapangan (Field Research). Sedangkan pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis tentang penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di daerah.Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo belum berjalan efektif. Hal ini dikarenakan permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya, yakni minimnya sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana, minimnya anggaran, dan belum adanya arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di daerah.

Dynamics of Village Head Election Arrangements Fence M Wantu; Abdul Hamid Tome
Jambura Law Review VOLUME 3 SPECIAL ISSUES APRIL 2021
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

This study aims to analyze the arrangement of village head elections from the beginning of independence until now. The method used in this study is the normative legal research method regarding primary and secondary legal materials. The legal materials obtained are then analyzed descriptively. The results showed that the arrangement of the selection of village heads has its dynamics in line with the development of the politics of the law of the state that occurs. The existing legal, political conditions influence determining the conditions for the candidates of village heads. Although it has been regulated for a long time, it turns out that all existing laws and regulations have not made arrangements related to the provisions of the supervisory mechanism and the mechanism of resolving disputes for the selection of village heads. Regulation of the Minister of Home Affairs on the Selection of Village Heads attaches supervisory duties to the regional election committee. However, it does not make arrangements for how the surveillance process should be conducted.On the one hand, in the regulation, it is expressly mentioned the existence of supervisors in the implementation of village head elections. Nevertheless, it did not specify who the superintendent was. Similarly, the settlement of disputes for the selection of village heads is left entirely to the Regent /Mayor to do so. Granting authority to the head of the region can undermine the democratic process built by the village through the selection of village heads.

Penerapan Standar Mutasi Dalam Meningkatkan Efektifitas Kerja Aparat Di Kantor Camat Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara Franciska Makuta; Abdurrahman Pakaya; Abdul Hamid Tome
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 5, No 2 (2016): December 2016
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gorontalo

This research was conducted at Sumalata Head Office of North Gorontalo District. The purpose of this research was to determine standard mutation in improving the performance of the apparatus and the factors of inhibiting and the of implemantation of the standard mutation in Sumalata Head Office. The results of this research is to indicate that the application of environmental standards at the Sumalata Head Office based on the standard operating procedures. There are local mutation, entry mutation, and out mutation Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui standar mutasidalam peningkatan kinerja aparat dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong penerapan standar mutasi di Kantor Camat Sumalata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar mutasi di lingkungan kantor camat Sumalata berdasarkan pada standar operasional prosedur mutasi pegawai yakni adanya mutasi lokal, mutasi masuk, dan mutasi keluar.

MEMBUMIKAN PANCASILA: UPAYA PELEMBAGAAN NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA Abdul Hamid Tome
Al-'Adl Vol 13, No 1 (2020): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v13i1.1717

Melihat perjalanan sejarah Pancasila yang memiliki dinamikanya sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang sampai saat ini belum menunjukan keharmonisan hidup setiap komponen negara, mengharuskan warga negara untuk memikirkan kembali jalan terbaik bagi perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam koridor Pancasila. Pancasila merupakan ikhtiar kebangsaan yang perlu dijaga dan dirawat demi keutuhan negara sehingga Pancasila tidak hanya slogan semata dengan mengatakan “Saya Indonesia, Saya Pancasila”. Pancasila tak sekadar upaya deklaratif dari pemerintah atau masyarakat, lebih dari itu Pancasila perlu dibumikan dalam kehidupan nyata. Pembumian nilai Pancasila dapat dilakukan dengan cara melakukan pelembagaan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat desa.

ANALISIS PERAN SATUAN LALU LINTAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGARAN BATAS KECEPATAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN Ari Yoga Pasambuna; Abdul Hamid Tome; R. U. Puluhulawa
Borneo Law Review Vol 6, No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v6i1.2650

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis peran satuan lalu lintas terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran batas kecepatan kendaraan yang menyebabkan kecelakaan di Kotamobagu dan apa saja kendala yang dihadapi dalam meminimalisir kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran batas kecepatan di Kotamobagu dan menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian hukum empiris ini berfungsi untuk melihat hukum dalam realita dimasyarakat dengan mengumpulkan data-data dan hasil waawancara bersama narasumber. Hasil dari penelitian diperoleh peran Kepolisian Satuan Lantas Resor Kotamobagu yakni upaya preventif (pencegahan) berupa sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat pengguna jalan dan rekayasa lalu lintas serta upaya represif (penindakan) berupa Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli dan penindakan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas. Kemudian kendala yang dihadapi yakni kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat.Kata Kunci: Satlantas; Batas Kecepatan; Kecelakaan. AbstractThe study aims to finds out how police’s role in minimizing traffic accidents due to speed limit violation is and the obstacles faced by police in minimizing traffic accidents due to speed limit violation in Kotamobagu City. It applies empirical legal research by applying qualitative research. This empirical research method aims to identify the law in the reality of the community by collecting the data and the results of interviews with informants. Finding unveils that the role of police in the traffic unit of precinct police (Polres) of Kotamobagu are preventive effort and repressive effort. Preventive efforts in form of socialization and education. At the same time the repressive efforts in form of Setup, Guard, Escort, and Patrol and action against criminals of the traffic accident, whereas, the obstacles faced by the police are the lack of facilities and infrastructure and the lack of legal awareness in the community.Keywords: Traffic Units; Speed Limit; Accident

Diskriminasi Rasial Dan Etnis Dalam Perspektif Hukum Internasional Defira Martina Adrian; Fence M Wantu; Abdul Hamid Tome
Jurnal Legalitas Vol 14, No 01 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa Politik Hukum Pemerintah Indonesia dalam mencegah isu Rasialisme dan Etnis, juga untuk mengetahui Politik Hukum Pemerintah Indonesia dalam mencegah isu Rasialisme dan Etnis dikaji melalui aturan Hukum Internasional. Jenis Penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian normatif, adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil penelitian menggambarkan bahwa pelaksanaan diskriminasi ras dan etnis masih kerap terjadi dalam masyarakat. Indonesia sendiri sudah mempunyai aturan yang dinilai bagus untuk menangani dan menghapus kasus diskriminasi rasial dan etnis namun masih banyak yang belum mengetahui dan mendengar tentang aturan tersebut. Maka dari itu, aturan yang ada dinilai kurang populer karena kurangnya sosialisasi sehingga implementasi terjadi hanya seputar penindakan namun masih lemah pada aspek pencegahan. Maka dari itu pemerintah harus lebih banyak memberikan edukasi terhadap rakyat tentang adanya peraturan mengenai penghapusan diskriminasi rasial dan etnis ini. Sehingga, pelanggaran berupa penghinaan suatu ras dan etnis tertentu tidak lagi dianggap biasa atau sepele dan peraturan ini juga dapat berjalan dengan baik.

Co-Authors Abdurrahman Pakaya Aditya Algifari Badu Aditya Eka Prasetya Hasan Alhimny Fitrah Janu Ari Yoga Pasambuna Defira Martina Adrian Dian Ekawaty Ismail Dukalang, Mohamad Afriyansyah Erman I. Rahim Erman Rahim Ezzerouali, Souad Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Franciska Makuta Indah Amanah Poetri Soedasno Oei Pantouw Irlan Puluhulawa ISTI ANJELINA MOHAMAD Moh Sigit Ibrahim Moh. Zachary Rusman Mohamad Firmansyah Usman Muh Muhyi Tombinawam Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhammad Raen Puluhulawa Mutia Cherawaty Thalib Nirwan Junus Nur Valin Ismail Nurul Fazri Elfikri Nuvazria Achir R. U. Puluhulawa Rafni Suryaningsih Harun Rikson Adam Riska Buhungo Sindi Pulumuduyo Sri Hantuti Paramata Supriyadi A Arief Tiara Oktavia Namira Daud Wahyudin Djou Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Winata, I Kadek Ari Yusuf Apriyanto Bantu

Title

Found 33 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 33 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 33 Documents
Search