Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Padjadjaran Law Research and Debate Society Concept: Journal of Social Humanities and Education
Diva Yohana Margaretha Marbun
Universitas Padjadjaran
Astronomy Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penyelesaian Sengketa Konsumen Mengenai Penjualan Wafer Cheese Nabati Kadaluwarsa Di Toserba Asia Garut Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Diva Yohana Margaretha Marbun; Aam Suryamah; Agus Suwandono
Concept: Journal of Social Humanities and Education Vol. 2 No. 2 (2023): Juni: Concept: Journal of Social Humanities and Education
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/concept.v2i2.312

Abstract

The position of business actors and consumers often becomes unequal. Consumers are often the object of business activity to get the maximum profit by business actors and in the end the consumer becomes the aggrieved party. Cases of business actors harming consumers are found in BPSK Garut Regency Decision Number 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020 regarding the sale of expired vegetable cheese wafers at the Asia Garut Department Store. In this case, there were legal issues regarding BPSK's authority and the judge's considerations in deciding compensation. The research objective is to determine whether BPSK has the authority to decide this case; and analyzing the judges' considerations in the BPSK Decision of Garut Regency Number 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020 in deciding compensation. This study uses research methods with a normative juridical approach based on applicable legal concepts and theories. Based on the research results, it can be concluded 2 (two) things. First, the settlement process in this case has not provided legal certainty because the choice of dispute resolution method is directly determined by the Garut Regency BPSK Assembly and not based on the agreement of the parties to the dispute and this case should have been tried at the District Court after mediation failed. Second, the Garut Regency BSPK Assembly has not been right in deciding on compensation because the Assembly has confused the duties and responsibilities of producers and supermarkets and does not understand the intent of Article 52 letter (k) of the Consumer Protection Act.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TERKENAL TERHADAP TINDAKAN PENGGUNAAN MEREK TERKENAL OLEH PELAKU UMKM Inas Zulfa Sulasno; Diva Yohana Margaretha Marbun; Shafira Nadya Nathasya; Fiona Chrisanta
Padjadjaran Law Review Vol. 11 No. 2 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 2 DESEMBER 2023
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v11i2.1258

Abstract

Pendaftaran merek bagi UMKM memiliki peran penting untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang melakukan tindakan tidak bertanggung jawab. Misalnya, menggunakan merek terkenal kemudian disematkan pada produk yang sejatinya bukan bersumber dari pemilik merek tersebut. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal dan bagaimana akibat hukumnya jika UMKM tidak mendaftarkan mereknya di Indonesia serta sanksinya apabila menggunakan merek terkenal tanpa seizin pemilik hak atas merek. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk melakukan kajian hukum mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal dan akibat hukum yang akan diperoleh oleh pelaku UMKM yang tidak mendaftarkan mereknya di Indonesia, serta sanksi apabila menggunakan merek terkenal tanpa seizin pemilik hak atas merek bersangkutan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan 2 (dua) hal yaitu pertama, perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu preventif atau represif. Kedua, akibat hukum jika UMKM tidak mendaftarkan mereknya di Indonesia adalah tidak dapat menempuh jalur hukum apabila terjadi suatu sengketa. Selain itu, terdapat sanksi perdata, administrasi negara, dan pidana apabila pelaku UMKM menggunakan merek terkenal tanpa seizin pemilik hak atas merek.
Co-Authors Aam Suryamah Agus Suwandono Fiona Chrisanta Inas Zulfa Sulasno Shafira Nadya Nathasya