Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Madani: Multidisciplinary Scientific Journal
Muh Jufri Ahmad
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KEDUDUKAN BARANG VIRTUAL MENURUT HUKUM BENDA INDONESIA YANG DIATUR DALAM KUHPERDATA BUKU KEDUA TENTANG BARANG Yafet Febrian Valentino Tololiu; Muh Jufri Ahmad
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3 No. 2 (2023): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v3i2.258

Abstract

This research aims to find out about the position of virtual Property in Indonesian object law which is regulated in the second book of the Civil Code concerning objects. This is due to the existence of virtual Property themselves which only exist in the virtual world or cyber world, but virtual Property are also treated the same as objects in general. This research was conducted using the Normative Juridical method, namely an approach from the point of view of law or applicable laws and regulations. Data from this study were collected by examining various kinds of formal legal principles such as laws, literature which are theoretical concepts which are then linked to the issues that are the subject of discussion. The analysis was carried out using a statutory approach and a conceptual approach which were then processed and arranged systematically and the results were presented in a qualitative descriptive way. The results of this study indicate that virtual Property are intangible objects regulated in the Civil Code (KUHPerdata) because they fulfill all the elements of intangible objects, namely: an object, part of property, can be owned, has no body, in the form of rights. However, virtual Property are not in the form of rights but resemble tangible objects that do not have a physical body. Therefore, in the last element of intangible objects extensive translation is carried out, namely by expanding the meaning that the meaning of intangible objects is not limited to rights, but allows other forms as long as they fulfill the elements of objects. Based on this discussion, this study recommends the need for a more in-depth study of virtual Property based on Indonesian law, so that regulations are created that explicitly regulate virtual Property in Indonesian material law. there is, or there will be
Perubahan Kedudukan Ayah Biologis dalam Perkawinan Anak k Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusii RI No. 46/PUU-VIII/2010. Atika Setiani; Muh Jufri Ahmad
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 11 (2023): Desember
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10258584

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusii Republik Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010 telah menciptakan dinamika baru dalam konteks hukum perkawinnan anakk luar kawinn. Penelitian ini mengkaji dampak perubahan kedudukan ayah biologis pasca putusan MK tersebut, memfokuskan pada implikasi sosial dan hukumnya. Perubahan ini menandai penegasan hak-hak ayah biologis, termasuk pengakuan sebagai wali nikah, hak waris, dan kewajiban memberikan nafkah. Implikasi sosialnya mencakup perubahan pandangan masyarakat terhadap anakk-anakk hasil perkawinnan di luar ikatan perkawinnan sah. Dengan pengakuan hukum atas ayah biologis, stigma sosial yang melekat pada anakk-anakk tersebut mulai memudar, menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan mendukung. Dalam konteks hukum, perubahan ini mencerminkan evolusi signifikan dalam pemahaman hukum perkawinnan di Indonesia. Hak-hak dan tanggung jawab baru ayah biologis memberi dasar hukum yang lebih kokoh bagi perkawinnan anakk luar kawinn. Perubahan ini juga memunculkan tantangan dalam implementasinya. Penetapan status ayah biologis dan proses administratif perkawinnan memerlukan pendekatan yang akurat dan transparan. Selain itu, pendistribusian nafkah juga menjadi isu krusial yang perlu diselesaikan dengan cermat. Pemerintah dan lembaga terkait dihadapkan pada tanggung jawab memastikan implementasi yang adil dan efektif.Sementara itu, di tingkat sosial, perubahan ini menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, menghormati keberagaman struktur keluarga, dan memberikan perlindungan kepada anakk-anakk yang lahir di luar ikatan perkawinnan sah. Studi ini memberikan wawasan mendalam tentang transformasi ini dan menggambarkan perubahan signifikan yang telah terjadi dalam landasan sosial, budaya, dan hukum perkawinnan anakk luar kawinn di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusii.
Co-Authors Atika Setiani Yafet Febrian Valentino Tololiu