Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IBLAM Law Review Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Nur Rizkiya Muhlas
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
QUO VADIS THE LEGAL POLITICS OF FILLING CONSTITUTIONAL JUDGE POSITIONS IN INDONESIA Rizkiya Muhlas, Nur; Ali Safa’at , Muchamad; Dwi Qurbani , Indah
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i2.128

Abstract

The unconstitutional dismissal of Aswanto as a constitutional judge by the DPR has faced much opposition from legal scholars. The actions of the DPR stem from its inherent authority as an institution that can propose three constitutional judges. Therefore, the DPR believes that as a proposing institution, it can oversee and dismiss constitutional judges during their term, which is not part of its authority. The mechanism of selecting constitutional judges with the three-branch model of government has caused problems and confusion in the constitutional law. This article will focus on discussing the Quo Vadis of the legal politics of filling the position of constitutional judges, which comes from the three branches of government and the reconstruction of the mechanism for filling the position of constitutional judges in the future. This research has produced several discussion points, including: (1) the legal politics of filling the position of constitutional judges by the three branches of judicial power, which is a reflection of the checks and balances, has been misused by the DPR as an instrument to weaken the body of the Constitutional Court, especially the independence of constitutional judges. (2) The reconstruction of the institution proposing constitutional judges can be carried out by the Judicial Commission by aligning the proposing institutions of the Supreme Court and the Constitutional Court.
Antinomi Hukum Pengaturan Penawaran WIUPK dan IUPK secara Prioritas terhadap Badan Usaha Ormas Keagamaan Nur Rizkiya Muhlas; A Amirullah
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2024: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua isu hukum utama yaitu pengaturan penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) secara prioritas terhadap badan usaha yang berbentuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, serta implikasi hukum dari pemberian IUPK kepada organisasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis dokumen hukum terkait untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah hukum yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat antinomi hukum yang signifikan dalam pengaturan penawaran WIUPK dan IUPK secara prioritas kepada badan usaha ormas keagamaan. Pertentangan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan tantangan dalam implementasinya. Di sisi lain, pemberian IUPK kepada organisasi masyarakat di bawah PP No. 25/2024 membawa implikasi hukum yang luas. Meskipun kebijakan ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberdayakan ekonomi lokal, terdapat risiko konflik sosial dan kerusakan lingkungan yang harus dikelola dengan hati-hati. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan keberhasilan implementasi PP No. 25/2024 sangat bergantung pada pengawasan yang ketat, transparansi dalam proses perizinan, serta keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan tanpa mengabaikan kepatuhan hukum dan keberlanjutan lingkungan.
Co-Authors A Amirullah Ali Safa’at , Muchamad Dwi Qurbani , Indah