Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Tirtayasa Journal of International Law
Ave Agave Christina Situmorang
Universitas Bangka Belitung
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementasi Pasal 2 Dan Pasal 5 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) Terkait Marital Rape di Indonesia Ave Agave Christina Situmorang; Sintong Arion Hutapea
Tirtayasa Journal of International Law Vol 1, No 2 (2022): Tirtayasa Journal of International Law Vol. 1 No. 2 Edisi Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/tjil.v1i2.17657

Abstract

ABSTRACT Articles 2 and 5 of CEDAW stipulate the obligation of the state to establish related arrangements for the elimination of all forms of discrimination against women. Indonesia has an obligation to establish regulations and protect victims in cases of marital rape. This is because the Criminal Code does not regulate marital rape. Marital rape is regulated in Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, but the law still creates many perceptions. This paper is a juridical study of the implementation of Article 2 and Article 5 of the Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) by the Government of Indonesia in relation to Marital Rape. The research method used is a normative legal research method. The normative legal research method is a legal research method that focuses on library research. Normative legal research focuses on analyzing data such as legislation, legal theory, as well as legal research scientific works.Keywords; Woman; Marital Rape; CEDAW.ABSTRAKPasal 2 dan Pasal 5 CEDAW mengatur kewajiban negara untuk membentuk pengaturan terkait terhadap penghapusan segala bentuk diskrimansi terhadap perempuan. Indonesia memiliki kewajiban untuk membentuk peraturan-peraturan dan melindungi korban – korban dalam kasus marital rape. Hal tersebut dikarenakan KUHP belum mengatur terkait marital rape. Marital rape diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, akan tetapi undang-undang tersebut masih menimbulkan banyak persepsi. Tulisan ini merupakan penelitian yang menelaah secara yuridis mengenai implementasi Pasal 2 dan Pasal 5 Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) Oleh Pemerintah Indonesia Terkait dengan Marital Rape. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum berfokus pada penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif fokus pada pengkajian data seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan juga karya ilmiah penelitian hukum.Kata Kunci; Perempuan; Marital rape; CEDAW.
Aspek Hukum dan Tantangan Regulasi dalam konservasi Energi Berbasis Biomassa Kelapa Sawit Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bunga Permatasari; Ave Agave Christina Situmorang
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/raa21d46

Abstract

Pemanfaatan biomassa kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan memiliki potensi strategis dalam mendukung transisi energi bersih di Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, implementasinya memerlukan kerangka hukum dan kebijakan yang jelas agar dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip konservasi energi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan tantangan regulasi dalam pengembangan konservasi energi berbasis biomassa kelapa sawit oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat dasar hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, serta berbagai peraturan turunan, regulasi di tingkat daerah masih bersifat umum dan belum spesifik mengatur pemanfaatan biomassa kelapa sawit. Tantangan utama meliputi disharmonisasi peraturan, keterbatasan instrumen hukum daerah, minimnya insentif bagi pelaku usaha, serta kendala teknis dan pembiayaan dalam penerapan teknologi konversi energi biomassa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan regulasi daerah yang komprehensif, integrasi kebijakan energi dan lingkungan, serta pemberian insentif dan dukungan teknologi untuk mendorong konservasi energi berbasis biomassa kelapa sawit di Bangka Belitung.
Co-Authors Bunga Permatasari